Berbicara tentang Pemimpin Masa Depan

Dilema Tarif Listrik

2008-03-26T01:51:00.000+07:00

Seperti yang kita ketahui beberapa saat yang lalu masyarakat sempat ribut mengenai rencana implementasi tarif insentif dan disinsentif listrik kepada rakyat yang terlihat tidak adil. Namun saat ini pemerintah membatalkan rencana tersebut dan menggantinya dengan mengenakan tarif nonsubsidi untuk pelanggan listrik yang pemakaiannya melebihi rata-rata nasional. (http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.25.01390229&channel=2&mn=155&idx=155).

Adapun tarif multiguna atau tarif nonsubsidi tersebut rencananya akan diujicobakan mulai April 2008 kepada pelanggan rumah tangga golongan 3 (R3) di lima provinsi. Kelima provinsi itu adalah Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Adapun alasannya, R3 adalah golongan masyarakat mampu yang masih menikmati tarif listrik subsidi. Tarif listrik R3 Rp 900 per kWh, sementara biaya pokok penyediaan oleh PLN mencapai Rp 1.300 per kWh.

Terkait dengan tarif listrik tersebut, saya ingin sedikit mengulas mengenai landasan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum, pasti memiliki landasan hukum atas sesuatu yang dikenakan kepada rakyat banyak. Terkait dengan tarif listrik tersebut, maka setidaknya ada beberapa landasan hukum yang harus diperhatikan yakni mulai dari UUD pasal 33 ayat 2 yang berbunyi "Cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup org banyak harus dikuasai oleh negara". Diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 001-021-022/PUU-I/2003 yang berbunyi "Listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, karenanya listrik harus dikuasai oleh negara". Keputusan MK tersebut yang membatalkan unbundling ditubuh PLN.

Selain itu terdapat pula UU No15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, pada pasal 16 disebutkan dengan jelas "Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik", dijelaskan bahwa dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik pemerintah senantiasa memperhatikan rakyat serta kemampuan dari masyarakat. Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada pasal 32 disebutkan bahwa :
1. harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh presiden berdasarkan usul menteri
2. dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik, menteri harus memperhatikan hal2 sebagai berikut : kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat; kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat; biaya produksi; efisiensi pengusahaan; kelangkaan sumber energi primer yang digunakan; skala pengusahaan dan sistem interkoneksi yang digunakan; tersedianya sumber dana untuk investasi.

Dari aturan-aturan hukum tersebut jelas bahwa tarif listrik atau TDL haruslah ditetapkan oleh presiden atas usul menteri, hal ini dapat berupa Keputusan Presiden (keppres). Atas dasar itulah keluar Keppres No 104 tahun 2003 (masih berlaku) tentang Harga Jual Tenaga Listrik tahun 2004 yang Disediakan oleh Persero PT PLN. Dalam Keppres tersebut cukup jelas penetapan dasar tarif listrik untuk golongan S (golongan sangat kecil), R (rumah tangga), B (bisnis), I (industri), P (pemerintah). Masing-masing golongan tersebut dibagi-bagi lagi seperti R1, R2, R3 berdasarkan batas dayanya.

Dalam Keppres tersebut juga sangat jelas pemakaian Tarif Multiguna sebesar Rp 1380/kWh yakni tarif yang digunakan selain untuk golongan S, R, B, I, P, Traksi dan Curah. Sehingga secara aturan perundangan, rencana pemerintah untuk menggunakan tarif multiguna (non subsidi) untuk pelanggan golongan R3 yang berjumlah 81.737 (data bulan September 2007) tidaklah tepat tanpa mengubah aturan yang ada, dalam hal ini Keppres. Hal tersebut bisa menjadi dilema bagi pemerintah mengingat kebutuhan untuk menaikkan tarif dasar listrik disebabkan biaya produksi yang melebihi dari tarif listrik ke pelanggan itu sendiri menjadi beban APBN dari tahun ke tahun, dan hal tersebut bisa jadi keputusan yang tidak populis.

PLN Kaji Ulang Tarif Disinsentif

2008-03-12T20:10:00.000+07:00

Setelah sekian kali dkritisi oleh masyarakat, akhirnya pihak PLN mengkaji ulang kebijakan tarif disinsentif. Perlu goodwill dari pemerintah untk mengkaji kembali dan menetapkan tarif yang terbaik untuk rakyat kebanyakan, mengingat sebagian besar pelanggan ialah rakyat kebanyakan.

http://www.detikfinance.com/index.php?url=http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/03/tgl/12/time/193907/idnews/907475/idkanal/4

Sebagian Kisah di Ajang Internasional

2008-03-10T02:43:00.000+07:00

Bosan dengan tulisan-tulisan serius? hehe. Berikut saya akan coba menuangkan sekilas bagian perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan.
Salah satu hobby saya ialah travelling (dalam rangka menimba pengalaman dan hikmah). Dari sekian perjalanan yang saya lakukan, baik di dalam dan luar negeri, saya masih merasa sangat tidak cukup sebab bumi Allah masih sangat luas sekali untuk dipijak :). Nah, cerita berikut adalah bagian dari perjalanan ke Malaysia dan Filipina. Selamat menikmati :D
Satu tahun yang lalu diadakan 2^nd ASEAN Student Leaders Summit and Cultural Festival 2007 di Filipina. Acara ini diadakan mulai tanggal 22-26 Januari 2007 di Pampanga, Filipina dengan melibatkan Negara-negara anggota ASEAN serta Negara partner ASEAN yakni Korea Selatan, Cina dan Macau. Agar diketahui sekilas bahwa Filipina merupakan koordinator ASEAN saat itu. Filipina merupakan negara kepulauan seperti

Indonesia

dengan jumlah pulau sebanyak 7.107 buah. Bahasa resmi Filipina adalah Filipino (tagalog) dan English. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang luas digunakan di Filipina, termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Mata uang Filipina adalah Peso, yang terbagi menjadi 100 centavos. Apabila dilihat dari nilai tukar mata uang, maka Peso lebih tinggi daripada Rupiah (1 peso sekitar 50 rupiah). Namun nilai tukar tersebut tidak dapat dijadikan ukuran perbandingan apakah suatu negara lebih maju atau tidak daripada negara lain, karena yang paling penting adalah stabilitas nilai mata uang.

Acara tersebut didanai oleh ASEAN Foundation. Lembaga tersebut merupakan salah satu badan ASEAN yang berfungsi mendanai dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan diantara anggota ASEAN, termasuk kegiatan pemuda. Tema dari kegiatan tersebut ialah Awareness and Unity Among ASEAN Youth, untuk itu tujuan dari acara tersebut ialah memberikan dan membentuk wawasan, pengetahuan dan kesatuan diantara pemuda-pemuda ASEAN. Metodologi yang digunakan dalam acara tersebut ialah workshop, diskusi dan seminar yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari tiap peserta untuk berkontribusi dalam membuat solusi atas suatu permasalahan dikalangan pemuda ASEAN pada umumnya. Adapun beberapa tema yang akan didiskusikan antara lain adalah sebagai berikut :

ü Visi dan kebijakan dalam pembangunan kesadaran ASEAN diantara pemuda

ü Tanggungjawab umum dan kesadaran akan ASEAN

ü Pemuda dan wirausaha

ü Semangat Sukarelawan dan Tanggungjawab Sosial

ü Jaringan dan Info Pertukaran diantara Pemuda ASEAN

ü Peran Pemuda ASEAN dalam Perubahan di ASEAN

ü Cita-cita para Pemimpin ASEAN

Acara ini relatif mendadak diberitahukan dari pemerintah/kedubes kepada pihak universitas. Surat dari pihak kedubes sampai ke ITB sekitar 2 pekan sebelum acara. Dari Indonesia terdapat 10 delegasi, 4 diantaranya (termasuk saya) dibiayai oleh ASEAN Foundation. Untuk ticket, karena tidak ada pesawat yang langsung ke Filipina, maka harus memilih pesawat yang transit terlebih dahulu di Singapura atau Malaysia pada tanggal penerbangan 21 Januari. Dikarenakan untuk pesawat yang transit ke Singapura biaya tiketnya lebih mahal, maka saya memilih pesawat yang transit ke Malaysia.

Pada tanggal 21 Januari, pagi hari saya berangkat ke bandara Husein Sastranegara, Bandung. Pesawat Air Asia berangkat sekitar pukul 9 pagi dan sampai di Malaysia sekitar pukul 1 siang waktu Malaysia, untuk kemudian saya akan “terbang” kembali ke Pampanga, Filipina esok paginya pada tanggal 22 Januari sekitar pukul 7 pagi waktu Malaysia. Terus terang, ini adalah pertama kalinya saya “terbang”. Untuk itu masih agak sedikit khawatir, terlebih tidak beberapa lama sebelumnya terjadi peristiwa pesawat Adam Air yang “hilang”. Ketika pesawat take off, kepala agak pusing karena mugkin baru pertama kalinya. Sampai di”udara” pesawat terkadang “gemetar”, dan hal itu membuat saya khawatir, bahkan sempat beberapa kali memasuki cuaca buruk. Namun Alhamdulillah, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir seiring dengan berjalannya waktu.

Sampai di Malaysia pada tanggal 22 Januari pukul 13, saya langsung mencari hotel yang murah dan dekat. Namun ditawarkan oleh supir taksi untuk booking hotel yang murah di kota Kuala Lumpur agar bisa jalan-jalan, karena daerah dekat bandara tidak ada ‘sesuatu’ yang dapat dilihat kecuali kebun sawit. Akhirnya saya meng-iyakan supir taksi tersebut. Perjalanan dari KLIA (Kuala Lumpur International Airport) ke kota KL kurang lebih memakan waktu 1 jam. Sampai di hotel yang relatif murah di tengah kota KL. KL city adalah kota yang tidak lebih besar dibanding Jakarta, hanya saja lebih rapih dan teratur. Semalam di KL city, pengalaman yang sangat berharga. Berjalan-jalan di Twin Towers, KL Tower, lalu keliling-keliling dengan menaiki mono rail. KL city merupakan kota yang ‘hidup’, sampai dengan tengah malam masih ramai, terutama turis asing. Adapun etnis yang paling banyak terdapat di KL dan Malaysia pada umumnya ialah etnis Melayu, Cina dan India. Mereka semua masih memegang budaya aslinya dan terlihat saling menghargai satu sama lain.

Esok paginya saya dijemput kembali untuk ke bandara oleh taksi yang mengantar saya ke hotel di KL city. Pesawat Air Asia yang akan saya naiki berangkat pada pukul 7.15 menuju Pampanga, Filipina. Akhirnya sampai di KLIA pukul 6.45. Namun ternyata ‘gate’ untuk Air Asia Flight sudah ditutup L. Saya baru tahu kalau gate tersebut tutup 45 menit sebelum pemberangkatan. Jadi....saya harus membeli tiket lagi untuk pemberangkatan esok harinya serta mencari hotel yang benar-benar dekat dengan bandara. Akhirnya untuk hari kedua saya masih berada di Malaysia, namun kali ini di daerah Sepang. Daerah yang tidak seramai KL, namun cukup terkenal dengan sirkuit F1 nya.

Tanggal 23 jan akhirnya saya bisa ‘terbang’ ke Filipina, karena sudah berpengalaman, maka sudah tidak merasa khawatir J. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Sampai Pampanga sekitar pukul 11 waktu Filipina. Ternyata Pampanga, Filipina tidak lebih baik daripada Bandung, hal itu terlihat selama perjalanan darat dari bandara Clark, Pampanga, Filipina menuju lokasi acara. Agak panas seperti Jakarta, kurang rapih. Sampai lokasi, saya langsung menuju ruang acara karena sudah telat 1 hari. Selama acara cukup banyak mengenal kawan2 yang berasal dari negara-negara ASEAN serta Korea Selatan, China dan Macau. Kami juga saling bertukar informasi mengenai kondisi dan budaya masing-masing negara. Hampir tiap hari sampai dengan pukul 8 malam diisi dengan seminar dan diskusi kelompok secara terstruktur terkait dengan isu-isu kepemudaan di ASEAN. Acara sampai dengan tanggal 26 Jan, dan kami pun serta panitia sudah menyiapkan closing ceremony yang merupakan penampilan dari budaya masing-masing negara. Namun sayang, saya tidak bisa sampai akhir acara, karena pada tanggal 27 saya sudah harus di Jakarta untuk sidang MWA. Maka saya ambil flight tanggal 26 pagi menuju KL-Jakarta, dengan transit di KLIA sekitar 4 jam. Tanggal 25 adalah hari terakhir saya di Pampanga, maka saya berinisiatif untuk jalan-jalan sekaligus mencari oleh-oleh. Ternyata disini cukup banyak prostitusi dan juga gay (termasuk di universitas-universitas). Menurut kawan-kawan dari Filipina diantara 10 laki-laki terdapat 1 orang gay (hehe serem euy). Walaupun kami (saya dan rekan-rekan dari berbagai negara) hanya mengenal sekilas, namun terlihat sudah cukup akrab, dan kami pun berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi. Di akhir acara pada tanggal 26 akan ada deklarasi, tiap negara diwakili 1 orang untuk menyusun deklarasi ASEAN Youth Leaders. Saya ditunjuk oleh kawan-kawan dari Indonesia untuk menjadi wakil Indonesia dalam menyusun deklarasi tersebut, namun dikarenakan saya harus pulang pada 26 pagi, maka penyusunan deklarasi tersebut saya serahkan kepada kawan saya dari HI UI, saya hanya menitipkan agenda terkait pemberantasan korupsi khususnya perjanjian ekstradisi dengan singapura serta isu pendidikan. Deklarasi ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dari para pemuda untuk ASEAN. Akhirnya saya pun meninggalkan Pampanga pada pukul 10 menuju KL-Jkt. Sampai Jakarta pukul 9 malam dengan selamat. Alhamdulillah, cukup banyak pengalaman dan kawan yang diperoleh disana. Oh iya ada satu lagi, sebelum saya pergi meninggalkan Filipina, sempat membuat deal tidak tertulis dengan kawan-kawan dari berbagai negara untuk senantiasa menjaga komunikasi kami agar kelak suatu saat nanti dapat bermanfaat bagi masing-masing negara dan regional ASEAN karena student now, leader tomorrow.

Sekian sebagian cerita dari perjalanan di 2nd ASEAN Student Leaders Summit and Cultural Festival 2007. Sebenarnya masih ada lagi, tapi.......nanti aj lagi yaaa... J

Cerita selanjutnya (tunggu tanggal mainnya).....ASEANpreneurs Youth Leaders Exchange 2008, Singapore...(Ajang kedua di dunia internasional :D)

Kenaikkan tarif listrik gaya baru ??

2008-03-04T21:06:00.000+07:00

Assalamu'alaikum wr wb

PLN sebagai salah satu BUMN kembali menuai kontroversi dengan kebijakan yang dikeluarkan, yakni tarif insentif dan disinsentif kepada para pelanggan rumah tangga (rakyat kebanyakan) yang merupakan kelompok mayoritas pelanggan listrik di Indonesia. Adapun tarif ini akan mulai diberlakukan mulai April 2008. Beberapa pihak menyatakan bahwa kenaikan tarif ini dilaksanakan sepihak oleh PLN. Padahal seharusnya ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah, mengingat kebutuhan listrik terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Seperti penjelasan PLN, tarif progresif ini ditentukan berdasarkan pemakaian rata-rata semua golongan pelanggan nasional selama tahun 2007.

Berdasarkan data ini, rata-rata pemakaian pelanggan golongan R1 450 VA adalah 75 kilowatt hour (kWh), R1 900 VA sebesar 115 kWh, R1 1.300 kWh sebesar 201 kWh, R1 2.200 VA sebesar 358 kWh. Untuk golongan R2 (2.200 - 6.600 VA) sebesar 650 kWh dan R3 (> 6.600 VA) sebesar 1.767 kWh. Dari data tersebut, PLN menentukan angak 80% dari rata-rata pemakaian.

Berikut tabel batas insentif dan disinsentif pelanggan
GOLONGAN INSENTIF DISINSENTIF
R1 (450 VA) <> 60 kWh
R1 (900 VA) <> 92 kWh
R1 (1.300 VA) <> 160,8 kWh
R1 (2.200 VA) <> 286,4 kWh
R2 (2.200 - 6.600 VA) <> 520 kWh
R3 (> 6.600 VA) <> 1.413,6 kWh

Dari tabel di atas, misalnya jumlah pemakaian listrik pelanggan R1 - 450 VA pada bulan Maret di bawah 60 kWh, maka pelanggan tesebut akan mendapatkan insentif berupa pemotongan tarif. Sebaliknya, jika konsumsinya melebihi 60 kWh, akan dikenai disinsentif atau tarif yang lebih mahal.

Perhitungan insentif ini adalah 20% dari selisih pemakaian rata-rata nasional dengan pamakaian pelanggan dikalikan tarif listrik. Sedangkan formula perhitungan disinsentif adalah 1,6 dikali selisih pemakaian pelanggan dengan 80% rata-rata pemakaian nasional dikalikan tarif listrik.

Berikut contoh perhitungan insentif:
Misalnya pelanggan R1 (450 VA), dengan jumlah pemakaian listrik bulan Maret sebesar 50 kWh. Perhitungannya adalah 20% x (75 kWh - 50 kWh) x Rp530 = Rp2.650.
Nilai Rp2.650 ini adalah jumlah potongan (insentif) pelanggan tersebut. Rp530 adalah harga tarif dasar listrik untuk R1 yang paling mahal.
Jadi, jumlah yang harus dibayarkan pelanggan ini adalah (50 kWh x Rp530) - Rp2.650 = Rp26.500 - Rp2.650 = Rp23.850.

Berikut contoh perhitungan disinsentif:
Misalnya jumlah pemakaian pelanggan R1 (450 VA) sebesar 90 kWh. Perhitungan nilai disinsentifnya adalah 1,6 x (90 kWh - 60 kWh) x Rp530 = Rp25.440.
Jumlah yang harus dibayar pelanggan ini adalah (90 kWh x Rp530) + Rp25.440 = Rp47.700 + Rp25.440 = Rp73.140.

Dari perhitungan tersebut, maka kemungkinan sangat besar bahwa pelanggan rumah tangga akan terkena disinsentif. Hal tersebut bisa dianalogikan dengan penaikkan tarif listrik gaya baru. Misal saja kita punya rumah kontrakan RI 450 VA dengan isi Televisi, laptop, dsb. Dengan televisi berdaya 200 watt dan laptop 65 watt. Apabila pemakaian TV 6 jam sehari selama 30 hari, maka total pemakaian ialah 36 kWh sedangkan laptop dengan pemakaian 12 jam sehari selama 30 hari sejumlah 23,4 kWh. Sehingga total TV dengan laptop saja sebesar 59,4 kWh, apabila ditambah dengan barang2 elektronik lain maka akan lebih dari 60 kWh. Sehingga tiap bulan kita akan dikenai disinsentif 1,6 kali dari biaya seharusnya, itupun kalau PLN memberitahu jumlah pemakaian (kWh) kontrakan kita (sebab seringkali pelanggan tidak tahu berapa besar pemakaian daya rumahnya dalam satu bulan).

*dari bbrp sumber

Benua Atlantis itu (ternyata) Indonesia

2008-02-20T06:07:00.000+07:00

Oleh Prof. Dr. H. PRIYATNA ABDURRASYID, Ph.D.

http://www.atlan.org/articles/egyptian_temple1/
http://www.atlan.org/articles/old_world.html

MUSIBAH alam beruntun dialami Indonesia. Mulai dari tsunami di Aceh
hingga yang mutakhir semburan lumpur panas di Jawa Timur. Hal itu
mengingatkan kita pada peristiwa serupa di wilayah yang dikenal
sebagai Benua Atlantis! . Apakah ada hubungan antara Indonesia dan
Atlantis?
Plato (427 - 347 SM) menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi
berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa,
pencairan es, dan banjir. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian
permukaan bumi tenggelam. Bagian itulah yang disebutnya benua yang
hilang atau Atlantis.
Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Aryso Santos, menegaskan bahwa
Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah
melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku Atlantis,
The Lost Continent Finally Found, The Definitifve Localization of
Plato’s Lost Civilization (2005). Santos menampilkan 33 perbandingan,
seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara
bertani, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah
Indonesia. Sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia, menurutnya,
ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, Piramida di Mesir,
dan bangunan kuno Aztec di Meksiko.
Konteks Indonesia
Bukan kebetulan ketika Indonesia pada tahun 1958, atas gagasan Prof.
Dr. Mochtar Kusumaatmadja melalui UU no. 4 Perpu tahun 1960,
mencetuskan Deklarasi Djoeanda. Isinya menyatakan bahwa negara
Indonesia dengan perairan pedalamannya merupakan kesatuan wilayah
nusantara. Fakta itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut
Internasional 1982. Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu
tahun yang lalu wilayah negara Indonesia merupakan suatu benua yang
menyatu. Tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya
sekarang.
Santos menetapkan bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua
yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatra, Jawa,
Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia (yang sekarang)
sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang
aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale,
terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang
akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Pada masa
itu sebagian besar bagian dunia masih diliput oleh lapisan-lapisan es
(era Pleistocene) . Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi
secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia
(dulu) itu, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal
dari es yang mencair. Di antaranya letusan gunung Meru di India
Selatan dan gunung Semeru/Sumeru/ Mahameru di Jawa Timur. Lalu letusan
gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba dengan pulau
Somasir, yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu.
Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah gunung Krakatau
(Krakatoa) yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya
serta membentuk selat dataran Sunda.
Atlantis berasal dari bahasa Sanskrit Atala, yang berarti surga atau
menara peninjauan (watch tower), Atalaia (Potugis), Atalaya (Spanyol).
Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu merupakan pusat
dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam,
ilmu/teknologi, dan lain-lainnya. Plato menetapkan bahwa letak
Atlantis itu di Samudera Atlantik sekarang. Pada masanya, ia
bersikukuh bahwa bumi ini datar dan dikelilingi oleh satu samudera
(ocean) secara menyeluruh.
Ocean berasal dari kata Sanskrit ashayana yang berarti mengelilingi
secara menyeluruh. Pendapat itu kemudian ditentang oleh ahli-ahli di
kemudian hari seperti Copernicus, Galilei-Galileo, Einstein, dan
Stephen Hawking.
Santos berbeda dengan Plato mengenai lokasi Atlantis. Ilmuwan Brazil
itu berargumentasi, bahwa pada saat terjadinya letusan berbagai gunung
berapi itu, menyebabkan lapisan es mencair dan mengalir ke samudera
sehingga luasnya bertambah. Air dan lumpur berasal dari abu gunung
berapi tersebut membebani samudera dan dasarnya, mengakibatkan tekanan
luar biasa kepada kulit bumi di dasar samudera, terutama pada pantai
benua. Tekanan ini mengakibatkan gempa. Gempa ini diperkuat lagi oleh
gunung-gunung yang meletus kemudian secara beruntun dan menimbulkan
gelombang tsunami yang dahsyat. Santos menamakannya Heinrich Events.
Dalam usaha mengemukakan pendapat mendasarkan kepada sejarah dunia,
tampak Plato telah melakukan dua kekhilafan, pertama mengenai
bentuk/posisi bumi yang katanya datar. Kedua, mengenai letak benua
Atlantis yang katanya berada di Samudera Atlantik yang ditentang oleh
Santos. Penelitian militer Amerika Serikat di wilayah Atlantik
terbukti tidak berhasil menemukan bekas-bekas benua yang hilang itu.
Oleh karena itu tidaklah semena-mena ada peribahasa yang berkata,
“Amicus Plato, sed magis amica veritas.” Artinya,”Saya senang kepada
Plato tetapi saya lebih senang kepada kebenaran.”
Namun, ada beberapa keadaan masa kini yang antara Plato dan Santos
sependapat. Yakni pertama, bahwa lokasi benua yang tenggelam itu
adalah Atlantis dan oleh Santos dipastikan sebagai wilayah Republik
Indonesia. Kedua, jumlah atau panjangnya mata rantai gunung berapi di
Indonesia. Di antaranya ialah Kerinci, Talang, Krakatoa, Malabar,
Galunggung, Pangrango, Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, Agung, Rinjani.
Sebagian dari gunung itu telah atau sedang aktif kembali.
Ketiga, soal semburan lumpur akibat letusan gunung berapi yang abunya
tercampur air laut menjadi lumpur. Endapan lumpur di laut ini kemudian
meresap ke dalam tanah di daratan. Lumpur panas ini tercampur dengan
gas-gas alam yang merupakan impossible barrier of mud (hambatan lumpur
yang tidak bisa dilalui), atau in navigable (tidak dapat dilalui),
tidak bisa ditembus atau dimasuki. Dalam kasus di Sidoarjo, pernah
dilakukan remote sensing, penginderaan jauh, yang menunjukkan adanya
sistim kanalisasi di wilayah tersebut. Ada kemungkinan kanalisasi itu
bekas penyaluran semburan lumpur panas dari masa yang lampau.
Bahwa Indonesia adalah wilayah yang dianggap sebagai ahli waris
Atlantis, tentu harus membuat kita bersyukur. Membuat kita tidak
rendah diri di dalam pergaulan internasional, sebab Atlantis pada
masanya ialah pusat peradaban dunia. Namun sebagai wilayah yang rawan
bencana, sebagaimana telah dialami oleh Atlantis itu, sudah saatnya
kita belajar dari sejarah dan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan mutakhir untuk dapat mengatasinya. ***
Penulis, Direktur Kehormatan International Institute of Space Law
(IISL), Paris-Prancis

Perjuangan Menkes Menghadapi Imperialisme Global

2008-02-18T16:23:00.000+07:00

Link harian republika :
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=323163&kat_id=19

Resonansi, Republika 13 Februari 2008
Perlawanan Siti Fadilah Supari

Oleh : Asro Kamal Rokan
Wajahnya serius membicarakan ketidakadilan negara-negara maju. Kalimat demi kalimat meluncur deras. Dr Siti Fadilah Supari, satu dari sedikit warga dunia yang keras membela hak-hak negara berkembang di tengah dominasi badan resmi dunia dan negara adikuasa. Ia melawan dan berhasil.

Majalah The Economist London menempatkan Siti Fadilah sebagai tokoh yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit pandemik. "Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yaitu transparansi, " tulis The Economist (10 Agustus 2006).

Perlawanan Siti Fadilah dimulai ketika virus flu burung (Avian Influenza/AI) menelan korban di Indonesia pada 2005. Ia kelabakan. Obat tamiflu harus ada. Namun aneh, obat tersebut justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena kasus flu burung. Ini tidak adil, negara-negara lemah yang terkena tidak memperoleh apa-apa. Untung saja ada bantuan dari India, Thailand, dan Australia.

Korban terus berjatuhan. Di saat itu pula, dengan alasan penentuan diagnosis, badan kesehatan dunia (WHO) melalui WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hong Kong memerintahkannya untuk menyerahkan sampel spesimen. Perintah itu diikuti Siti Fadilah. Namun, ia juga meminta laboratorium Litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Tapi, mengapa WHO CC meminta sampel dikirim ke Hong Kong?

Siti Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis, dan kemudian dibuat seed virus. Dari seed virus inilah dibuat vaksin. Ironisnya, pembuat vaksin itu adalah perusahaan-perusaha an besar dari negara maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung. Mereka mengambilnya dari Vietnam, negara korban, kemudian menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin, tanpa kompensasi.

Siti Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan, harga diri, hak, dan martabatnegara-negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO. Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama 50 tahun. Mereka telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa menolak. Virus itu menjadi milik mereka, dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin.

Di saat keraguan atas WHO, Siti Fadilah membaca di The Straits Times Singapura, 27 Mei 2006, bahwa para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC. Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, AS. Di sini, dari 15 grup peneliti hanya ada empat orang dari WHO, selebihnya tak diketahui. Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu dirancang bom atom Hiroshima. Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia?

Siti Fadilah tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan dunia yang selama ini gagal mendobrak ketertutupan Los Alamos, memujinya. Majalah The Economist menyebut peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi.

Tidak berhenti di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon. Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus yang adil, transparan, dan setara. Ia juga terus melawan: tidak lagi mau mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang imperialistik dan membahayakan dunia.

Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski Siti Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International Government Meeting (IGM) WHO di Jenewa November lalu, sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan.

Prof Siti Fadilah anak bangsa yang melakukan perlawanan atas ketidakadilan. Bangsa ini memerlukan banyak orang seperti Siti Fadilah, yang berjuang untuk keadilan, kadaulatan, dan kesetaraan. Ia inspirasi untuk bangsa yang bangkit.

The 12 Pillars of Competitiveness

2008-02-16T14:56:00.000+07:00

First pillar: Institutions
The institutional environment forms the framework within which private individuals, firms, and governments interact to generate income and wealth in the economy. The institutional framework has a strong bearing on competitiveness and growth.

Second pillar: Infrastructure
The existence of high-quality infrastructure is critical for ensuring the efficient functioning of the economy, as it is an important factor determining the location of economic activity and the kinds of activities or sectors that can develop in an economy. High-quality infrastructure reduces the effect of distance between regions, with the result of truly integrating the national market and connecting it to markets in other countries and regions.

Third pillar: Macroeconomy
The stability of the macroeconomic environment is important for business and, therefore, is important for the overall competitiveness of a country.

Fourth pillar: Health and primary education
A healthy workforce is vital to a country’s competitiveness and productivity

Fifth pillar: Higher education and training
Quality higher education and training is crucial for economies that want to move up the value chain beyond simple production processes and products.

Sixth pillar: Goods market efficiency
Countries with efficient goods markets are positioned to produce the right mix of products and services given supply-and-demand conditions, and such markets also ensure that these goods can be most effectively traded in
the economy.

Seventh pillar: Labor market efficiency
The efficiency and flexibility of the labor market are critical for ensuring that workers are allocated to their most efficient use in the economy.

Eighth pillar: Financial market sophistication
An efficient financial sector is needed to allocate the resources saved by a nation’s citizens to its most productive uses.

Ninth pillar: Technological readiness
This pillar measures the agility with which an economy adopts existing technologies to enhance the productivity of its industries.

Tenth pillar: Market size
The size of the market affects productivity because large markets allow firms to exploit economies of scale.

Eleventh pillar: Business sophistication
Business sophistication is conducive to higher efficiency in the production of goods and services.This leads, inturn, to increased productivity, thus enhancing a nation’s competitiveness.

Twelfth pillar: Innovation
The last pillar of competitiveness is technological innovation.Although substantial gains can be obtained by improving institutions, building infrastructure, reducing
macroeconomic instability, or improving the human capital of the population, all these factors eventually seem to run into diminishing returns.The same is true for the efficiency of the labor, financial, and goods markets. In the long run, therefore, when all the other factors run into diminishing returns, standards of living can be expanded only by technological innovation. Innovation is particularly
important for economies as they approach the frontiers of knowledge and the possibility of integrating and adapting exogenous technologies tend to disappear.

Based on those pillars, Indonesia now in 54th position among 131 countries.

The question is, in what pillar(s) we can contribute to accelerate Indonesia competitiveness? ?

*taken from The Global Competitiveness Report 2007-2008

Tren Kepemimpinan Bangsa

2008-01-29T17:07:00.000+07:00

Harus kita akui pada saat ini, belum ada lembaga yang sengaja memikirkan sistematika khusus dan mengimplementasikannya untuk melahirkan seorang pemimpin kecuali TNI (dulu ABRI). Tidak sedikit masyarakat maupun organisasi yang menganggap bahwa kepemimpinan adalah given (pemberian atau anugerah) semata, tidak perlu upaya dan rekayasa. Sang satria piningit (pemimpin) sudah ada dengan sendirinya, terlahir dengan sendirinya. Tinggal ditunggu kemunculannya.

Selain kendala diatas, juga terjadinya dislokasi sosial pada aktivis, angkatan 66 misalnya. Mereka berhasil menggulingkan pemerintahan dan mengangkat Soeharto, yang pada akhirnya turut menikmati hasil pembangunan ekonomi, namun pada akhirnya terjebak tidak dapat menjadi generasi penerus dan penegas pergerakan untuk perubahan.

Keberhasilan Soeharto menggantikan Soekarno ternyata berimbas panjang, terutama karena adanya konflik Gerakan 30 September. Selepas G-30 S PKI sampai dengan saat ini kita dapat melihat bahwa militer menjadi anak emas. Partai politik dan masyarakat berpikir semua kepemimpinan politik dapat disediakan militer (TNI), tidak perlu ada kaderisasi di partai politik. Hal tersebut telihat nyata sampai dengan saat ini, terutama ketika rezim Soeharto, dimana hampir seluruh kepemimpinan di negara ini dikuasai militer, mulai dari kepala kelurahan sampai kepala negara.

Kecenderungan partai politik untuk tidak menyediakan kader pemimpin dari partainya terbawa sampai dengan saat ini. Mereka cenderung berpikir bagaimana menghadapi, meraih dan melanggengkan kekuasaan semata tanpa disertai dengan penyiapan pemimpin bangsa kedepan, ditambah dengan belum dioptimalkannya potensi anak muda dalam partai politik bersangkutan.

Apabila kita lihat pada alur sejarah kepemimpinan bangsa ini, sebelum kebangkitan nasional pemimpin pada umumnya muncul dari kalangan agama atau budaya (darah biru). Pada tahun 1900-an, mulai muncul trend baru kepemimpinan di bangsa kita, dimana pemuda yang mengenyam pendidikan pada masa itu, sekitar 20-30 tahun berikutnya muncul sebagai pimpinan nasional, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dsb. Ketika Indonesia merdeka, maka usaha mempertahankan kemerdekaan adalah aktivitas utama. Sehingga aktivitas militer menjadi core atau inti bagi bangsa ini. Anak muda yang terekrut melalui jalur militer pada tahun-tahun ini setelah 20-30 tahun, keberanian mengantar mereka pada jalur utama kepemimpinan nasional, ditambah dengan munculnya peristiwa Gerakan 30 September yang sudah disinggung diawal. Kecenderungan ini bukanlah suatu hal yang aneh disuatu negara yang baru merdeka, militer menjadi dominan.

Pada masa 60-an, bahkan sampai dengan belasan dan puluhan tahun kedepan, kepemimpinan militer menjadi langgeng karena tidak ada akomodasi terhadap demokrasi. Masa 70-an, kecenderungan berubah dengan munculnya pergerakan pemuda terutama kalangan intelektual. Namun gerakan intelektual pada masa ini dinilai berbeda apabila dibandingkan dengan pada masa-masa awal yakni tahun 1900-an. Pada masa 70-an dinilai lebih kecil karakter intelektualitas gerakannya, karena yang lebih dominan ialah gerakan politik praktisnya.

Memasuki era 90-an, ketika demokratisasi mulai muncul, maka peluang kader pemimpin pun terbuka. Liberalisasi politik membuka peluang bagi pemuda aktif dalam kancah politik nasional. Mereka inilah yang muncul sebagai pemimpin gerakan nasional beberapa waktu belakangan ini. Pada era ini, aktifis mahasiswa tahun 60, 70, 80-an mengisi lembaga-lembaga politik negara dari mulai legislatif sampai eksekutif di berbagai tingkatan.

Lantas bagaimana saat ini dan kedepan ? Kecenderungan utama yang sangat memengaruhi pada saat ini dan kedepan ialah pasar. Pasar begitu mewarnai kehidupan masyarakat dan menyebabkan semua aktifitas menjadi bersifat transaksi komersial. Maka dengan kondisi seperti itu, pemimpin kedepan ialah mereka yang saat ini berada di sektor private, memiliki basis intelektual dan juga aktivis. Kedepan kaum muda dari kalangan sektor private ini akan semakin dominan lantaran tidak adanya pengaturan antar wilayah ekonomi, pasar dan politik.

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Berikut skema pola/alur kepemimpinan bangsa kita :

Penjelasan :

Warna jingga menunjukkan periode kaum intelek berpendidikan pada tahun 1900-an, dimana pada periode kemudaan mengenyam pendidikan, periode maturitas (dewasa) menjadi pimpinan nasional.

Warna hijau menunjukkan periode militer, pada masa kemudaan direkrut menjadi militer dan menjadi pimpinan nasional sampai 2000-an.

Warna merah menunjukkan periode aktivis, pada masa kemudaan terekrut pada organisasi massa dan politik, pada periode maturitas kepemimpinan nasional sebagai seorang aktivis.

Warna biru muda menunjukkan periode sektor privat, periode kemudaan dalam dunia bisnis ditunjang dengan pendidikan dan keaktifannya dalam organisasi, dalam masa maturitas kepemimpinan nasional sebagai seorang pengusaha

Barack Obama

2007-07-24T16:30:00.000+07:00

Barack Obama sangat terkenal di Illinois, Amerika Serikat (AS). Maklum, dia adalah senator AS dari negara bagian tersebut. Tapi, banyakkah orang yang tahu bahwa dia pernah mengenyam sekolah dasar (SD) di Indonesia? Ya, Barack Obama memang senator AS rasa Indonesia.

Dari wajahnya, Barack memang tidak memiliki darah Indonesia. Ibu kandungnya, Stanley Ann Dunham, adalah orang Kansas, AS, berkulit putih. Sedangkan ayahnya , Barack Husein Obama, berasal dari Kenya, berkulit hitam. Waktu Barack dilahirkan, kedua orangtuanya adalah mahasiswa di East-West Center di Universitas Hawaii di Manoa.

Tapi, mengapa Barack bisa bersekolah di Indonesia? Memang panjang ceritanya. Pria murah senyum kelahiran 4 Agustus 1961 ini mulai membetot perhatian dunia karena pidato utamanya pada Konvensi Nasional Partai Demokrat 2004 lalu. Saat itu, ia menjadi senator negara bagian Illinois. Tahun itu juga, Obama pun terpilih sebagai orang keturunan Afrika pertama yang memenangkan pemilihan ke Senat AS dari Partai Demokrat dari Illinois.

Barack mulanya memeluk agama Islam, mengikuti agama ayahnya. Namun, kemudian dia pindah menjadi agama Kristen, setelah ayah dan ibunya bercerai. Ibu dan ayahnya berpisah saat Obama masih berumur dua tahun.

Ann Dunham kemudian menikah lagi. Tak disangka, pria yang dipilihnya adalah warga negara Indonesia (WNI) yang saat itu juga seorang mahasiswa East-West Center yang mengambil doktor di bidang geografi. Pria yang kemudian menjadi ayah tiri Obama itu bernama Lolo Soetoro.

Setelah Ann-Lolo menikah dan lulus, pasangan ini kemudian pindah ke Indonesia tahun 1960-an. Barack yang mempunyai nama kecil 'Barry' juga diboyong ke Jakarta. Saat tinggal di Jakarta, pasangan Ann-Lolo dikarunia anak seorang perempuan. Adik Barrack ini bernama Maya Soetoro-Ng.

Beberapa tahun menikah, Ann dan Lolo kemudian bercerai. Entah apa yang membuat pasangan ini bercerai. Tapi, diduga Ann merasa kurang diperhatikan Lolo, gara-gara Lolo yang seorang geologis ini harus pergi ke Papua mengikuti program tentara Indonesia. Akhirnya, ketika berusia 10 tahun, Barack dan ibunya pun meninggalkan Indonesia. Barack kemudian kembali ke Hawaii dan diasuh kakek-neneknya, Madelyn Dunham.

Lantas, ke mana Maya Soetoro, adik Barack? Apakah juga ikut dibawa ke Hawaii oleh ibunya? Atau Maya ikut ayahnya? Informasi ini yang masih belum didapat. Tapi, kabarnya Maya Soetoro juga ikut diboyong Ann Dunham ke AS. Sedangkan Lolo Sotoro sudah meninggal pada 2 Maret 1993.

Selama di Hawaii, Barack Obama disekolahkan oleh ibunya di sekolah yang bagus. Setelah meninggalkan SD di Indonesia, sesampai di Hawaii, Barack masuk sekolah kelas lima di Punahou School.

Lantas SD mana di Jakarta yang pernah menjadi tempat belajar Barack? Ini yang belum terkuak. Hasil penelusuran detikcom, dia disebut-sebut sekolah di sebuah madrasah (sekolah Islam). Tapi, sekolah apa tepatnya, tidaklah jelas.

Barack telah menulis bigrafinya dengan judul 'Dreams From My Father: A Story Of Race And Inheritance Reviews and Compare'. Buku ini laris manis. Sayang, di bukunya itu juga tidak disebutkan pernah bersekolah di mana Barack saat tinggal di Indonesia.

Namun, dalam suatu artikel, Barack memang masih punya kenangan manis saat tinggal di Indonesia. Saat ramai merebaknya flu burung, Barack sangat antusias untuk menindaklanjutinya. Dia menulis artikel mengenai flu burung yang juga merebak ke Indonesia itu.

Nah, saat itulah dia mengisahkan tentang kehidupannya di Indonesia. Di dalam artikel itu, dia menceritakan saat tinggal di Jakarta, banyak tetangganya yang memelihara ayam di belakang rumahnya. Kebiasaan seperti ini yang kemungkinan bisa menyebabkan semakin melebarnya flu burung di Indonesia.

Barack orang yang brilian. Pendidikan sarjananya dia dapatkan dari fakultas hukum Columbia Unversity dengan predikat magna cumlaude. Setelah lulus, dia sempat bekerja sebagai pengacara di New York dan Chicago. Setelah itu, dia maju dalam pemilu di Illionis pada 1997. Dia terpilih sebagai senator di negara bagian itu.

Tahun 2004 lalu, dia mengikuti pemilihan senator AS dari Illinois. Menyisihkan banyak kandidat, dia akhirnya menjadi orang pertama keturunan Afrika yang terpilih sebagai senator AS dari Illiois atau menjadi orang kelima keturunan Afrika dari semua negara bagian yang menjadi senator AS. Sudah banyak yang dilakukan olehnya, sehingga menjadi terkenal. Bahkan, dia disebut-sebut sebagai calon presiden AS untuk 2008

Demo Buruh PT HASI dan NASA

2007-07-24T14:37:00.000+07:00

Demo ribuan buruh PT HASI dan NASA terhadap perusahaan
Nike agak aneh. Kedua perusahaan Hartati telah membuat
sepatu Nike selama 20 tahun. Kontrak diputus Nike
dengan alasan kualitasnya di bawah standar dan
delivery-nya tidak tepat waktu.

Dengan pengalaman 20 tahun membuat sepatu Nike,
harusnya pabrik sepatu tersebut bisa mandiri membuat
sepatu dengan merek sendiri tanpa tergantung dari
Nike.

Ibu Hartati sebagai pengusaha juga harusnya bisa
menjaga Quality Control serta akses pasar yang ada.

Jadi begitu kontrak diputus oleh Nike, tidak perlu
meradang begitu. Buat saja sepatu sendiri. Selama
kualitas bagus dan harga terjangkau, masyarakat akan
membelinya.

Harga sepatu Nike umumnya Rp 500 ribu ke atas. Jika
HASI dan NASA bisa membuat dan menjual dengan harga Rp
150 ribu untuk sepatu dengan kualitas serupa, tentu
masyarakat akan membeli sepatu mereka.

Sepertinya memang mental "Bisa" bukan budaya bangsa
kita. Di AS, kisah motivasi seperti "The Little Engine
that Could" yang menceritakan bahwa jika ada kemauan
maka rintangan sebesar apa pub bisa diatasi begitu
populer. Sudah saatnya kita memupuk budaya "Bisa" ini
di masyarakat kita.

Jangan terus jadi bangsa budak/pembantu. (sarkas ih)

http://www.antara. co.id/arc/ 2007/7/19/ nike-diminta- perpanjang- order-18- dan-30-bulan/
Nike Diminta Perpanjang Order 18 dan 30 Bulan

Jakarta (ANTARA News) - Bos HASI/NASA Hartati Murdaya
meminta Nike Inc agar memperpanjang pesanan pembuatan
sepatu kepada PT Hardaya Aneka Shoes Industry (HASI)
dan Nagasakti Paramashoes Industry (NASA)
masing-masing selama 18 dan 30 bulan.

Hartati mengemukakan hal itu usai pertemuan dengan
Menperin Fahmi Idris, Mendag Mari E Pangestu,
Menarkertrans Erman Suparno, dan Kepala BKPM M Lutfi
di Depperin, Jakarta, Rabu malam.

Ia meminta Nike memutus pesanan pekerjaan membuat
sepatu satu persatu, tidak dua sekaligus, mengingat
jumlah pekerja yang banyak mencapai 14 ribu orang di
kedua perusahaan tersebut.

"Buat Nike murah, hanya memberikan `order` saja sampai
18 bulan kepada HASI lalu `stop`. Kemudian NASA
(diperpanjang pesanan pekerjaannya sampai) 30 bulan,"
kata Hartati.

Hal itu, katanya, dinilai adil, karena Nike memutuskan
secara sepihak dan mendadak menghentikan pesanan
pekerjaan kepada kedua perusahaan pabrik sepatu yang
dipimpinnya dan telah membuat sepatu Nike selama
sekitar 20 tahun.

"Saya pasrah saja, yang terbaik saja, dan yang penting
buat saya PHK itu bukan jalan keluar. Uang PHK bisa
digunakan untuk investasi di bidang usaha lain,
sehingga tenaga kerja dari pabrik saat ini saya bisa
pindahkan dan mereka bisa menyambung hidupnya. Saya
hanya memerlukan Nike agar bisa memberi suatu sikap
yang adil," katanya.

Diakui Hartati, pihaknya sulit memenuhi target harga
yang diminta Nike, karena upah pekerjanya yang
kebanyakan sudah bekerja lebih 15 tahun mencapai di
atas Rp1.000.000 per bulan dan ditambah lembur bisa
Rp2,0 juta.

"Harga sekarang 11 dolar AS per pasang sepatu. Padahal
15-18 tahun yang lalu rata-rata 15 dolar AS per pasang
sepatu. Nike cari pabrik yang lebih murah lagi 10
dolar AS atau bahkan 7,5 dolar AS per pasang sepatu,"
katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Nike mencari mitra lain,
terutama pabrik baru, yang tenaga kerjanya baru,
sehingga upah buruhnya murah di bawah satu juta
rupiah.

Ia memperkirakan pemutusan kontrak kerja Nike dengan
pihaknya, karena pemegang merek sepatu terkemuka di
dunia itu tidak melihat peluang harga di HASI/NASA
akan turun ke tingkat yang diinginkannya.

Hartati meminta Nike sebagai perusahaan dunia
mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan
kemanusiaanya agar tidak memutuskan pemesanan
pekerjaan secara mendadak seperti memotong kue. (*)

Mengapa Alergi Terhadap Perubahan ??

2007-07-24T14:35:00.000+07:00

MENGAPA SAYA ALERGI TERHADAP PERUBAHAN?

Masih ingat mode celana cutbray tahun 70-an? Potongan bagian atas sempit dan ngepas, tapi sebelah bawah bentuknya lebar seperti payung terbuka setengah. Menjuntai melewati telapak kaki, lengkap dengan sepatu berhak tinggi besar. Jika orang berjalan, celana panjangnya ikut menyapu-nyapu lantai. Kemeja sempit, lengan digulung setengah.

Setelah celana cutbray menghilang, kemudian muncul gaya celana panjang super ketat membungkus tungkai. Orang-orang tidak pusing apakah tungkainya kurus atau lebar dan besar, semua tetap asyik memakai celana stritch yang praktis. Namun sekarang nampaknya orang kembali suka dan sering memakai celana dengan gaya cutbray itu.

Begitulah mode terus berubah, mode menjadi cermin perubahan. Ada keleluasaan dalam berekspresi dan mewujudkan gaya . Meskipun gaya seni kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dan argumen. Yang jelas, gaya membentuk citra mode untuk menandai zaman. Sehingga orang yang memakai baju model tahun 80-an, bisa membuat orang yang melihatnya segera berkomentar, ” sst..., tuuh..orang kuno amat ! ”.

Jika kita berhenti sejenak dan melihat keadaan di sekeliling. Ternyata semua hal berubah, semua masalah makin berkembang. Zaman berubah, pemikiran berubah, sistem berubah, teknologi berubah, hiburan berubah, gaya berubah. Selama bumi masih berputar, maka perubahan tetap terjadi. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri.

Lalu, Mengapa Kita Merasa ALERGI Terhadap PERUBAHAN?

PENYEBAB :
1. Merasa Aman dan Nyaman dengan Hal-Hal RUTIN.
Kita pasti setuju kalau sepatu lama itu enak dipakai. Meski modelnya bagus, tapi sepatu baru biasanya ’menggigit’. Kaki bisa lecet dibuatnya. Jadi jika disuruh memilih, kita tentu suka dengan sepatu yang lama. Kulit sepatunya sudah lembut dan kaki kita pun sudah terbiasa dengan sepatu itu. Apalagi jika harus berjalan jauh dengan jalanan berbatu-batu yang sulit. Rasanya bisa membuat kita benar-benar minta ampun.

Sepatu lama itu bisa merupakan simbol dari kebiasaan kita, konsep pemikiran dan paradigma kita, bahkan pekerjaan atau lingkungan kita. Tapi seperti sepatu lama yang suatu ketika rusak dan perlu diganti yang baru, demikan dengan keadaan kita. Jika tetap merasa aman dan nyaman dengan rutinitas, suatu ketika kita akan kadaluwarsa.

2. Takut Mendapat TANTANGAN Baru.
Nasruddin Hoja kehilangan sekeping uang koin. Dengan kebingungan ia nampak mencari-cari kesana kemari. Ia memeriksa setiap jengkal tanah di halaman rumahnya. Akhirnya tiga jam berlalu dan ia belum juga menemukan koin tersebut.

Seorang tetangganya merasa prihatin dan bertanya pada Nasruddin apa yang sedang dicarinya. ” Aku mencari uang koinku yang hilang,” jawab Nasruddin. Sang tetangga kembali bertanya pada Nasruddin, ” Dimana uangmu jatuh ? ”. Sambil terus mengais-ngais tanah dihalaman, Nasruddin berkata, ” Tadi koinku jatuh di dalam rumah, tapi karena di dalam gelap maka kucari di tempat yang terang.”

Orang yang alergi perubahan sebenarnya adalah orang yang tidak percaya diri. Mentalnya tidak siap dengan tantangan yang harus dihadapi. Sehingga ia menipu diri sendiri dengan menganggap situasilah yang seharusnya mengikuti keinginannya.

3. Tidak Siap MENYESUAIKAN DIRI.

Jeremy Q.Lyons adalah direktur perusahaan pembuat mesin ketik West Coast. Pada awalnya West Coast dikenal sebagai perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar nasional di Amerika. Namun dengan pengoperasian komputer dimana-mana, penjualan mesin ketik perlahan-lahan menurun.

Lyons yang dikenal tidak mudah menerima perubahan, bersikeras untuk terus memproduksi mesin ketik, penjualan merosot jauh hingga perusahaan tersebut akhirnya bangkrut. Jika tidak siap mengantisipasi perubahan dan mengadakan usaha pengembangan yang dibutuhkan, maka kita akan mudah tereliminasi.

SOLUSI :

1. Menyadari Kehidupan adalah PERUBAHAN.

Kisah puteri Salju sangat terkenal. Ibu tirinya seorang ratu yang jahat dan tidak ingin kecantikannya tersaingi. Tiap hari ratu bertanya pada cermin ajaib siapakah wanita tercantik di negerinya. Cermin ajaib selalu menjawab,“ Tentu saja sang ratu.”

Waktu terus berlalu, puteri Salju bertumbuh menjadi puteri yang sangat cantik. Hingga suatu ketika, cermin ajaib menjawab, “ Sang ratu adalah wanita yang cantik, tapi puteri Salju jauh lebih cantik.” Ratu menjadi iri lalu ingin membunuh puteri salju. Akhir cerita bisa di tebak.

Puteri Salju luput dari bahaya dan hidup bahagia dengan pangeran yang mencintainya. Sedangkan ratu yang jahat mendapat hukuman. Berbagai kesibukan dan rutinitas sehari-hari sering membuat kita tidak menyadari keadaan di sekitar kita yang terus berubah. Sekali-sekali kita perlu melakukan evaluasi dan retrear atau tinjauan ulang, agar menyadari perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Mengenali PELUANG dalam Perubahan.

Seorang mantan eksekutif Group Bakrie memiliki pengalaman menarik dalam mengenali peluang. Setelah melewatkan 25 tahun berkarier di kelompok usaha Bakrie, ia memutuskan mengundurkan diri dan berwirausaha. Dalam situasi krisis ekonomi, ia kemudian sukses merintis perusahaan jasa konsultasi manajemen dan keuangan.

Cara pandang kita atas perubahan akan mempengaruhi apakah kita mendapat benefit atau justru menderita kerugian. Kita pasti sukses jika sanggup mengenali peluang-peluang baru dalam setiap perubahan.

3. Menikmati IRAMA Perubahan.
Apa yang terjadi jika orang menyanyi keroncong dengan iringan musik jazz ? Pasti kacau. Begitu pula dengan perubahan. Pasti kacau jika kita gagal mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dan menyesuaikannya dengan tindakan dan keputusan kita.

Dinamika perubahan mengalir bagaikan irama musik. Perlu kepekaan dan visi yang tajam untuk membuat antisipasi yang tepat. Kita akan sukses dan menjadi pemenang jika kita dapat menikmati setiap perubahan yang terjadi dengan sikap antusias.

KATA-KATA BIJAK

Dinamika perubahan adalah cermin realitas kehidupan yang perlu diantisipasi dengan ketajaman visi dan kepekaan sikap yang positif.

Sumber: Milist Alumni ITB

Penerbangan USA lebih buruk

2007-07-23T11:53:00.000+07:00

Sumber: http://www.planecra shinfo.com/ worst100. htm

Dari 100 penerbangan fatal, airliner amerika mencapai 17 (top scorer), sedangkan indonesia cuma ada 2.

AIRLINER	TOTAL
USA	17
Rusia	9
China	7
Jepang	3
India	2
Indonesia	2

Namun apakah Uni Eropa berani mencekal penerbangan USA ??!!!

Awaken the Leader In You

2007-07-21T15:10:00.000+07:00

Awaken the Leader In You: 10 easy steps to developing your leadership skills –

By Sharif Khan

"The miracle power that elevates the few is to be found in their industry, application, and perseverance, under the promptings of a brave determined
spirit." - Mark Twain

 Many motivational experts like to say that leaders are made, not born. I would argue the exact opposite. I believe we are all natural born leaders, but have been deprogrammed along the way. As children, we were natural leaders - curious and humble, always hungry and thirsty for knowledge, with an incredibly vivid imagination; we knew exactly what we wanted, were persistent and determined in getting what we wanted, and had the ability to motivate, inspire, and influence everyone around us to help us in accomplishing our mission. So why is this so difficult to do as adults? What happened?

 As children, over time, we got used to hearing, No, Don't, and Can't. No! Don't do this. Don't do that. You can't do this. You can't do that. No! Many of our parents told us to keep quiet and not disturb the adults by

asking silly questions. This pattern continued into high school with our teachers telling us what we could do and couldn't do and what was possible. Then many of us got hit with the big one institutionalized formal education known as college or university. Unfortunately, the traditional educational system doesn't teach students how to become leaders; it teaches students how to become polite order takers for the corporate world. Instead of learning to become creative, independent, self-reliant, and think for themselves, most people learn how to obey and intelligently follow rules to keep the corporate machine humming.

Developing the Leader in you to live your highest life, then, requires a process of unlearning by self-remembering and self-honoring. Being an effective leader again will require you to be brave and unlock the door to your inner attic, where your childhood dreams lie, going inside to the heart. Based on my over ten years research in the area of human development and leadership, here are ten easy steps you can take to

awaken the Leader in you and rekindle your passion for greatness.

1. Humility. Leadership starts with humility. To be a highly successful leader, you must first humble yourself like a little child and be willing to serve others. Nobody wants to follow someone who is arrogant. Be humble as a child, always curious, always hungry and thirsty for knowledge. For what is excellence but knowledge plus knowledge plus knowledge – always wanting to better yourself, always improving, always growing.

When you are humble, you become genuinely interested in people because you want to learn from them. And because you want to learn and grow, you will be a far more effective listener, which is the #1 leadership

communication tool. When people sense you are genuinely interested in them, and listening to them, they will naturally be interested in you and listen to what you have to say.

2. SWOT Yourself. SWOT is an acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Although it's a strategic management tool taught at Stanford and Harvard Business Schools and used by large

multinationals, it can just as effectively be used in your own professional development as a leader. This is a useful key to gain access to self-knowledge, self-remembering, and self-honoring. Start by listing all your Strengths including your accomplishments. Then write down all your Weaknesses and what needs to be improved. Make sure to include any doubts, anxieties, fears, and worries that you may have. These are the

demons and dragons guarding the door to your inner attic. By bringing them to conscious awareness you can begin to slay them. Then proceed by listing all the Opportunities you see available to you for using your

strengths. Finally, write down all the Threats or obstacles that are currently blocking you or that you think you will encounter along the way to achieving your dreams.

3. Follow Your Bliss. Regardless of how busy you are, always take time to do what you love doing. Being an alive and vital person vitalizes others. When you are pursuing your passions, people around you cannot help but feel impassioned by your presence. This will make you a charismatic leader. Whatever it is that you enjoy doing, be it writing, acting, painting, drawing, photography, sports, reading, dancing, networking, or working on entrepreneurial ventures, set aside time every week, ideally two or three hours a day, to pursue these activities. Believe me, you'll find the time. If you were to video tape yourself for a day, you would be shocked to see how much time goes to waste!

4. Dream Big. If you want to be larger than life, you need a dream that's larger than life. Small dreams won't serve you or anyone else. It takes the same amount of time to dream small than it does to dream big. So be

Big and be Bold! Write down your One Biggest Dream. The one that excites you the most. Remember, don't be small and realistic; be bold and unrealistic! Go for the Gold, the Pulitzer, the Nobel, the Oscar, the highest you can possibly achieve in your field. After you ve written down your dream, list every single reason why you CAN achieve your dream instead of worrying about why you can't.

5. Vision. Without a vision, we perish. If you can't see yourself winning that award and feel the tears of triumph streaming down your face, it's unlikely you will be able to lead yourself or others to victory. Visualize

what it would be like accomplishing your dream. See it, smell it, taste it, hear it, feel it in your gut.

6. Perseverance. Victory belongs to those who want it the most and stay in it the longest. Now that you have a dream, make sure you take consistent action every day. I recommend doing at least 5 things every day that will move you closer to your dream.

7. Honor Your Word. Every time you break your word, you lose power. Successful leaders keep their word and their promises. You can accumulate all the toys and riches in the world, but you only have one reputation in life. Your word is gold. Honor it.

8. Get a Mentor. Find yourself a mentor. Preferably someone who has already achieved a high degree of success in your field. Don't be afraid to ask. You've got nothing to lose. Mentors.ca is an excellent mentoring

website and a great resource for finding local mentoring programs. They even have a free personal profile you can fill out in order to potentially find you a suitable mentor. In addition to mentors, take time to study

autobiographies of great leaders that you admire. Learn everything you can from their lives and model some of their successful behaviors.

9. Be Yourself. Use your relationships with mentors and your research on great leaders as models or reference points to work from, but never copy or imitate them like a parrot. Everyone has vastly different leadership styles. History books are filled with leaders who are soft-spoken, introverted, and quiet, all the way to the other extreme of being out-spoken, extroverted, and loud, and everything in between. A quiet and

simple Gandhi or a soft-spoken peanut farmer named Jimmy Carter, who became president of the United States and won a Nobel Peace Prize, have been just as effective world leaders as a loud and flamboyant

Churchill, or the tough leadership style employed by The Iron Lady, Margaret Thatcher. I admire Hemingway as a writer. But if I copy Hemingway, I'd be a second or third rate Hemingway, at best, instead of a first rate Sharif. Be yourself, your best self, always competing against yourself and bettering yourself, and you will become a first rate YOU instead of a second rate somebody else.

10. Give. Finally, be a giver. Leaders are givers. By giving, you activate a universal law as sound as gravity life gives to the giver, and takes from the taker. The more you give, the more you get. If you want more love, respect, support, and compassion, give love, give respect, give support, and give compassion. Be a mentor to others. Give back to your community. As a leader, the only way to get what you want, is by helping enough people get what they want first. As Sir Winston Churchill once said, "We make a living by what we get, we make a life by what we give."

About the author

Sharif Khan is a professional speaker and author of, Psychology of the Hero Soul, as seen on www.HeroSoul.com and acclaimed by bestselling authors Les Brown (Live Your Dreams), Mark Victor Hansen (The Chicken Soup for the Soul series), Debbie Ford (The Dark Side of the Light Chasers) and

many others. You can reach him at sharif@herosoul.com or  on the web at

http://www.herosoul.com

Tren Kepemimpinan Bangsa

2007-07-05T21:19:00.000+07:00

TREN KEPEMIMPINAN BANGSA

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

Periode Kemudaan

Periode Maturitas

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Berikut skema pola/alur kepemimpinan bangsa kita :

Penjelasan :

Warna jingga menunjukkan periode kaum intelek berpendidikan pada tahun 1900-an, dimana pada periode kemudaan mengenyam pendidikan, periode maturitas (dewasa) menjadi pimpinan nasional.

Warna hijau menunjukkan periode militer, pada masa kemudaan direkrut menjadi militer dan menjadi pimpinan nasional sampai 2000-an.

Warna merah menunjukkan periode aktivis, pada masa kemudaan terekrut pada organisasi massa dan politik, pada periode maturitas kepemimpinan nasional sebagai seorang aktivis.

Diolah dari Kompas

Zoellick to the Rescue ?

2007-06-19T21:53:00.000+07:00

Zoellick to the Rescue?

Kenneth Rogoff

Will newly anointed World Bank President Robert Zoellick be able to get the organization back on its feet after the catastrophic failed presidency of Paul Wolfowitz? Although hardly a megawatt star of the Bob Rubin category, he certainly brings some positive attributes to the job.

First, as a key player in bringing China into the World Trade Organization, Zoellick is a proven internationalist in an American administration where internationalists have sometimes seemed like an endangered species. Second, he is a firm believer in the power of markets and free trade, which have clearly done far more to alleviate poverty over the past half-century than any aid program. Third, he seems to have been a consistent behind-the-scenes supporter of the Bank, whereas many of his Bush administration colleagues would be just as happy to see it shut down and its Washington headquarters turned into private condominiums and offices. So presumably he has a constructive vision for the Bank’s future.

But Zoellick is not without his weaknesses. First and foremost, his appointment extends the embarrassingly outmoded practice of always installing an American in the job. With the Bank tirelessly preaching the merits of good governance, its failure to adopt democratic principles undercuts its own legitimacy. The claim that the World Bank needs an American president to ensure that the US keeps donating money is ridiculous. The annual cost of the US contribution to the World Bank, even taking into account off-the-books loan guarantees, is relatively minor. Any number of developing countries, from China to India to Brazil , could easily step up if the US foolishly stepped down.

Zoellick’s background as a lawyer hardly makes him perfect for the job, either. The World Bank presidency is not about negotiating treaties, as Zoellick did when he was US Trade Representative. The Bank’s most important role in development today is as a “knowledge bank” that helps aggregate, distill, and disseminate best practices from around the world. In this respect, the Bank’s technical assistance to governments is very similar to what private consultants offer to companies.

Moreover, many of the World Bank president’s most important decisions involve economics in an essential way. Wrong economic decisions, such as in the 1970’s, when Robert McNamara pushed grandiose, but environmentally devastating, infrastructure projects, have haunted the Bank for decades.

The biggest question mark, though, is whether Zoellick will be able to hit the ground running and implement desperately needed reforms. Reform number one, of course, is to ensure that the next World Bank President is not an American. Rodrigo de Rato, Zoellick’s counterpart at the European-dominated International Monetary Fund, has already suggested that his successor should be chosen in a more inclusive process. The World Bank should be ashamed that its president has not yet offered a similar proposal.

Second, Zoellick should ask why the Bank spends only 2.5% of its budget on the “knowledge bank” research function that it trumpets so proudly in its external relations materials, while it spends three times that amount on maintaining its executive board.

Third, Zoellick should use his formidable negotiating skills to cajole rich countries into greatly increasing the grant component of World Bank aid. The idea that a big government-guarante ed global bank is needed to fill holes in private capital markets is laughable nowadays. True, the Bank’s poorest clients have little access to private capital markets. By and large, however, the poorest countries need grants, not loans that they still won’t be able to pay in 20 years.

As the Bank switches from loans to grants, it can use some of its massive retained earnings to endow its “knowledge bank” function and related technical advice. But all this knowledge shouldn’t be free. A lot of technical advice falls on deaf ears, with countries listening only long enough to get their hands on Bank money. Instead of merely pushing its agenda, the Bank should start charging for its technical advice on a graduated scale so that more of its engagements are client-driven.

Last but not least, the Bank needs to play a much bigger role in environmental issues and, in general, in promoting good international citizenship by both rich and poor countries. (Some of us have been proposing this for almost two decades.)

Of course, Zoellick could just attempt to fill the role symbolically and do little or nothing, as some of his predecessors have done. Or, less likely, he could embrace some megalomaniacal and over-reaching vision of government intervention, as others have tried. In any case, let’s wish him luck. The world needs the World Bank a lot more than it needs another condominium.

** Kenneth Rogoff is Professor of Economics and Public Policy at Harvard University, and was formerly chief economist at the IMF.

Questionsfor Robert Zoellick

2007-06-19T21:51:00.000+07:00

Questions for Robert Zoellick

Joseph E. Stiglitz

Paul Wolfowitz’s resignation from the World Bank solved one problem, but brought another to light. When Wolfowitz’s name was first mentioned as a candidate to lead the world’s premier development bank, the idea that the architect of America ’s failure in Iraq would be so rewarded was met by incredulity. But President George W. Bush had, from the beginning of his administration, sought to undermine multilateral institutions and agreements. Wolfowitz’s nomination seemed to be part of that effort.

Should Bush, a lame duck president with little support at home and less abroad, now be allowed to appoint the next World Bank president? Bush has already demonstrated his lack of judgment. Why give him another chance?

The arguments against the “old boy” system – by which the United States appoints the head of the World Bank and Europe the head of the IMF – are especially compelling today How effective can the Bank be in promoting good governance and fighting corruption if its president is chosen in a process that demonstrates flaws in its own governance? How credible will an anti-corruption message be when delivered by an appointee of what is considered one of the most corrupt and incompetent administrations in US history?

Interestingly, as several heads of US Congressional committees have pointed out, it is in America’s interest for the Bank to be led by the most qualified person, selected in an open and transparent process, regardless of nationality, gender, or race. This requires a change in how its president is chosen, and, at Congressional hearings on the World Bank – the first in 13 years – I, like everyone who testified, called for this key reform.

Presidential appointments to senior posts in America ’s government are subject to open hearings. Regardless of whether the old boy system is preserved – but especially if it is – the Bank’s Board should likewise conduct open hearings on Bush’s nominee to succeed Wolfowitz. Here are some of the questions – with some hints at right and wrong answers – that it should ask any proposed candidate for the Bank’s presidency, including Bush’s nominee, Robert Zoellick:

Do you believe that the president of the World Bank should put the interests of developing countries first? Will you press for Europe and America to eliminate their agricultural subsidies? Will you advocate a development round that emphasizes liberalization of labor markets more than capital markets, elimination of non-tariff barriers that keep developing countries’ goods out of advanced industrial countries, and abolition of so-called “escalating tariffs,” which impede development? Will you be open to research even when that research shows that policies of the advanced industrial countries may, at least in some circumstances, not be in the interests of developing countries?

During James Wolfensohn’s presidency of the Bank, there was a change in philosophy. We encouraged research-based policies, even when that research was critical of policies being pushed by certain advanced industrial countries and by some in the Bank. When our research showed that certain policies (like agricultural subsidies) were hurting developing countries, we publicized the findings, helping to redefine the debate.

Will you support the initiative of developing countries to have a development- oriented intellectual property regime?

What separates developing countries from developed countries is not only the gap in resources, but also a gap in knowledge. The Bank should be viewed, in part, as a Knowledge Bank, and it should advocate reforms that enhance developing countries’ access to knowledge. Access to generic medicines is essential if developing countries, with their limited budgets, are to improve the health of the poor. TRIPs, the intellectual property provisions of the Uruguay round, were designed to reduce access to generic medicines – and they succeeded. But as bad as TRIPs are, the bilateral trade agreements that Bush has been pushing are worse. Any candidate claiming to represent the interests of developing countries must distance himself from these policies.

Will you work to redefine the criteria by which countries get access to funds?

Today, money goes to countries that are neither most in need nor can most effectively use it. Complying with current orthodoxies – for example, on privatization and liberalization – can earn you points on “good governance,” and thus increase aid allocations—even when they reduce true aid effectiveness.

Do you think countries that are corrupt should be cut off from funding? If so, will do you so in a consistent way? If not, how should the Bank respond? Will you support a comprehensive anti-corruption agenda, including closing down secret bank accounts?

One of the flaws of Wolfowitz’s anti-corruption agenda that expansion or continuation of aid for countries favored by the Bush administration, like Iraq or Pakistan, was pushed, regardless of how corrupt they were, while there was little tolerance elsewhere. Problems with Uzbekistan were overlooked – until it fell out of favor with the US .

Likewise, the Bush administration opposed the OECD initiative to restrict bank secrecy – until it realized that secret bank accounts help finance terrorists. Since then, it has shown that it can close secret bank accounts, but has chosen to do so only for terrorists.

Do you think the World Bank should do more to encourage countries to adopt core labor standards?

Not only has the Bank not been active in promoting these globally agreed standards, there is a concern that the Bank discourages collective bargaining and protections for workers when it talks about “flexible labor markets” and conditions that are conducive to private investment.

The old boy system of choosing the head of the World Bank must go. It has done enough damage. But if the advanced industrial countries that control the Bank refuse to stand by their principles, at least they should give a nod to greater transparency. The world should know what it is getting. Open hearings would be a step in the right direction.

** Joseph Stiglitz is a Nobel laureate in economics. His latest book is Making Globalization Work.

A Fair Deal on Climate Change

2007-06-19T21:46:00.000+07:00

A Fair Deal on Climate Change

Peter Singer

The agreement on climate change reached at Heiligendamm by the G8 leaders merely sets the stage for the real debate to come: how will we divide up the diminishing capacity of the atmosphere to absorb our greenhouse gases?

The G8 leaders agreed to seek “substantial” cuts in greenhouse gas emissions and to give “serious consideration” to the goal of halving such emissions by 2050 – an outcome hailed as a triumph by German Chancellor Angela Merkel and British Prime Minister Tony Blair. Yet the agreement commits no one to any specific targets, least of all the United States , whose president, George W. Bush, will no longer be in office in 2009, when the tough decisions have to be made.

One could reasonably ask why anyone thinks such a vague agreement is any kind of advance at all. At the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, 189 countries, including the US, China, India, and all the European nations, signed the UN Framework Convention on Climate Change, thereby agreeing to stabilize greenhouse gases “at a low enough level to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.”

Fifteen years later, no country has done that. US per capita greenhouse gas emissions, already the highest of any major nation when Bush took office, have continued to rise. In March, a leaked Bush administration report showed that US emissions were expected to rise almost as fast over the next decade as they did during the previous decade. Now we have yet another agreement to do what these same nations said they would do 15 years ago. That’s a triumph?

If Bush or his successor wants to ensure that the next round of talks fails, that will be easy enough. In justifying his refusal to sign the Kyoto Protocol, Bush has always referred to the fact that it did not commit China and India to mandatory emission limits. Now, in response to suggestions by Bush and other G8 leaders that the larger developing nations must be part of the solution to climate change, Ma Kai, the head of China ’s National Development and Reform Commission, has said that China will not commit to any quantified emissions reduction targets. Likewise, the spokesman of India ’s foreign minister, Navtej Sarna, has said that his country would reject such mandatory restrictions.

Are China and India being unreasonable? Their leaders have consistently pointed out that our current problems are the result of the gases emitted by the industrialized nations over the past century. That is true: most of those gases are still in the atmosphere, and without them the problem would not be nearly as urgent as it now is. China and India claim the right to proceed with industrialization and development as the developed nations did, unhampered by limits on their greenhouse gas emissions.

China , India , and other developing nations, have a point – or rather, three points. First, if we apply the principle “You broke it, you fix it,” then the developed nations have to take responsibility for our “broken” atmosphere, which can no longer absorb more greenhouse gases without the world’s climate changing. Second, even if we wipe the slate clean and forget about who caused the problem, it remains true that the typical US resident is responsible for about six times more greenhouse gas emissions than the typical Chinese, and as much as 18 times more than the average Indian. Third, the richer nations are better able than less well-off nations to absorb the costs of fixing the problem without causing serious harm to their populations.

But it is also true that if China and India continue to increase their output of greenhouse gases, they will eventually undo all the good that would be achieved by deep emissions cuts in the industrialized nations. This year or next, China will overtake the US as the world’s biggest greenhouse gas emitter – on a national, rather than a per capita basis, of course. In 25 years, according to Fatih Birol, chief economist at the International Energy Agency, China’s emissions could be double those of the US , Europe , and Japan combined.

But there is a solution that is both fair and practical:

Establish the total amount of greenhouse gases that we can allow to be emitted without causing the earth’s average temperature to rise more than two degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit), the point beyond which climate change could become extremely dangerous. Divide that total by the world’s population, thus calculating what each person’s share of the total is. Allocate to each country a greenhouse gas emissions quota equal to the country’s population, multiplied by the per person share. Finally, allow countries that need a higher quota to buy it from those that emit less than their quota. The fairness of giving every person on earth an equal share of the atmosphere’s capacity to absorb our greenhouse gas emissions is difficult to deny. Why should anyone have a greater entitlement than others to use the earth’s atmosphere?

But, in addition to being fair, this scheme also has practical benefits. It would give developing nations a strong incentive to accept mandatory quotas, because if they can keep their per capita emissions low, they will have excess emissions rights to sell to the industrialized nations. The rich countries will benefit, too, because they will be able to choose their preferred mix of reducing emissions and buying up emissions rights from developing nations.

** Peter Singer is Professor of Bioethics at Princeton University and Laureate Professor at the University of Melbourne. His books include How Are We to Live? and Writings on an Ethical Life.

G-8 Summit and Climate Change

2007-06-19T21:45:00.000+07:00

G-8 Summit and Climate Change

Katherine Sierra

Two years ago, the G8 Summit in Gleneagles , Scotland promised to advance a clean development agenda and mobilize financial support for greener growth in the key emerging market economies. This year’s meeting, in Heiligendamm , Germany , must deliver on that promise.

Since Gleneagles, a critical mass of public support to act decisively on climate change has developed. Some say a tipping point has occurred. The science and the economics of climate change has come closer as a result of the overwhelming scientific evidence in the studies of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Sir Nicholas Stern’s Report for the UK government on the costs of action and inaction. Around the world expert officials, the business community, concerned citizens, and responsive governments are coming together to find common solutions to a global problem that may be the single most important issue we face as a global community.

In Heiligendamm, the G-8 leaders, together with representatives of major emerging economies (Brazil, Mexico, China, India, and South Africa, who have a critical stake in energy consumption to continue to generate economic growth), will discuss a comprehensive approach encompassing a set of energy options, from energy efficiency and renewable energy, to clean coal, carbon capture and storage, and carbon sequestration. They also have a chance to advance the use of market mechanisms to do two things: mitigate climate change, and, at the same time, create incentives for expanded use of clean energy.

An important way to achieve both objectives is by expanding carbon markets. Carbon finance is an effective vehicle for channeling funds for climate-friendly investments, including to the developing world. Last year alone the size of the world carbon market tripled to over $30 billion, of which about 20 percent went to projects in the developing world. By one estimate, with a long term, predictable, and equitable post-2012 global regulatory framework for curbing greenhouse gas emissions (when the Kyoto protocol expires), carbon markets could develop exponentially and deliver financial flows to developing countries of anywhere between $20 and $120 billion dollars/year.

The funds are sorely needed. The World Bank calculations show that developing countries need an annual investment of about $165 billion through 2030 just to supply electricity to their people. Of this sum, only about half is readily identifiable. On top of this $80 billion gap, developing countries will need another $30 billion per year to reduce their greenhouse gas emissions from the power sector alone and get on a low-carbon development path, and $10-40 billion dollars more per year to adapt to the already inevitable impact of climate change .

A G8 commitment to the global carbon market will foster long-term financing beyond 2012. Such carbon finance can also tackle deforestation, which represents about 20% of the global CO2 emissions causing climate change. A forest carbon facility can reward forest conservation as a means of protecting the climate while also preserving ecosystems and generating income for poor communities in developing countries. The World Bank is keen to work with partners to experiment with such a facility for avoided deforestation.

An expanded carbon market can help pay for a transformation to a low carbon economy, but it won’t be enough. Like other new markets, it will take time to mature and reach out to places with weaker market institutions.

German Chancellor Angela Merkel has said that rich countries need to take the lead because only then will the less developed economies follow, and she is right. The United Kingdom recently announced a new £800 million Environmental Transformation Fund International Window. Japan ’s Prime Minister Shinzo Abe said his country is ready to look into the possibility of creating a new financial mechanism, with substantial funds for the relatively long- term, to help developing countries halt global warming. These are the types of climate change leadership that the world needs.

Mobilizing large scale financing for clean investments today and over the next 5-10 years is critical because this is when developing countries will essentially “lock-in” carbon emissions for the next 50 years. If we can help them get on a low carbon path, we will have taken a giant step forward in preserving and protecting our planet while enabling them to reduce poverty and offer their citizens a better future. The meeting in Heiligendamm can advance the commitments made at Gleneagles two years ago and bring the world closer to a more sustainable future.

** Katherine Sierra is Vice President for Sustainable Development, The World Bank.

Climate Change and Water Security

2007-06-19T21:40:00.000+07:00

Climate Change and Water Security

Mikhail Gorbachev and Jean-Michel Severino

The Intergovernmental Panel on Climate Change recently released alarming data on the consequences of global warming in some of the world’s poorest regions. By 2100, one billion to three billion people worldwide are expected to suffer from water scarcity. Global warming will increase evaporation and severely reduce rainfalls – by up to 20% in the Middle East and North Africa – with the amount of water available per person possibly halved by mid-century in these regions.

This sudden scarcity of an element whose symbolic and spiritual importance matches its centrality to human life will cause stress and exacerbate conflicts worldwide. Africa , the Middle East , and Central Asia will be the first to be exposed. The repercussions, however, will be global.

Yet this bleak picture is neither an excuse for apathy nor grounds for pessimism. Conflicts may be inevitable; wars are not. Our ability to prevent “water wars” will depend on our collective capacity to anticipate tensions, and to find the technical and institutional solutions to manage emerging conflicts. The good news is that such solutions exist, and are proving their efficacy everyday.

Dams – provided they are adequately sized and designed – can contribute to human development by fighting climate change and regulating water supply. Yet in a new context of scarcity, upstream infrastructure projects on international rivers may impact water quality or availability for neighboring states, thus causing tensions.

River basin organizations such as that established for the Nile , Niger , or Senegal rivers help facilitate dialogue between states that share hydraulic resources. By developing a joint vision for the development of international waterways, these regional cooperation initiatives work towards common ownership of the resource, thereby reducing the risk that disputes over water use will escalate into violence.

Most international waterways have such frameworks for dialogue, albeit at different stages of development and levels of achievement. If we are to take climate change predictions seriously, the international community should strengthen these initiatives. Where they do not exist, they should be created in partnership with all the countries concerned. Official development assistance can create incentives to cooperate by financing data-collection, providing technical know-how, or, indeed, by conditioning loans on constructive negotiations.

Yet international water conflicts are only one side of the coin. The most violent water wars take place today within rather than among states. A dearth of water fuels ethnic strife, as communities begin to fear for their survival and seek to capture the resource. In Darfur , recurrent drought has poisoned relations between farmers and nomadic herdsmen, and the war we are helplessly witnessing today follows years of escalating conflict. Chad risks falling prey to the same cycle of violence.

It is thus urgent to satisfy populations’ most basic human needs through local development initiatives. Rural hydraulic projects, which ensure access to water for these populations over large stretches of land, can prove to be efficient conflict prevention tools. Secured grazing corridors are being established with the help of modern satellite imagery to orient nomads and their herds to appropriate areas. Such initiatives provide rare opportunities for dialogue and collaboration between rival communities. The key is to anticipate the need for action before tensions escalate to the point of no return.

Water consumption also must be addressed. Agriculture accounts for more than 70% of water use in the world. Agronomical research and technical innovations are crucial to maximizing water efficiency in this sector, and they must be taken much further. But addressing scarcity will inevitably imply revising agricultural practices and policies worldwide to ensure their sustainability.

The development challenge no longer solely consists in bringing agricultural water to deprived areas. As the dramatic shrinkage of the Aral Sea , Lake Chad , and the Dead Sea illustrate, it now requires preserving scarce natural resources and ensuring their equitable distribution among conflicting needs. Responsible use will require adequate economic incentives. In West Africa or the Middle East , Central Asia or India , this, too, can contribute to abating clashes over water.

Given the unprecedented scale of the threat, business as usual is not an option. The Cold War came to a peaceful end thanks to realism, foresight, and strength of will. These three qualities should be put to work if our planet is to be spared major water wars. This global challenge also demands innovation in global governance, which is why we support the creation of a UN Environment Agency, endowed with the legal and financial resources needed to tackle the issues at hand.

Humanity must begin to resolve this water dilemma. Waiting is not part of the solution.

** Mikhail Gorbachev is Chairman of the Board of Green Cross International; Jean-Michel Severino is CEO of the French Development Agency.

Great Story

2006-11-11T20:41:00.000+07:00

Di Propinsi Zhejiang China, ada seorang anak laki-laki
yang luar biasa,
sebut saja namanya Zhang Da.
Perhatiannya yang besar kepada Papanya, hidupnya yang
pantang menyerah dan
mau bekerja keras, serta tindakan dan perkataannya
yang menyentuh hati
membuat Zhang Da, anak lelaki yang masih berumur 10
tahun ketika memulai
semua itu, pantas disebut anak yang luar biasa. Saking
jarangnya seorang
anak yang berbuat demikian, sehingga ketika Pemerintah
China mendengar dan
menyelidiki apa yang Zhang Da perbuat maka mereka pun
memutuskan untuk
menganugerahi penghargaan Negara yang Tinggi
kepadanya.

Zhang Da adalah salah satu dari sepuluh orang yang
dinyatakan telah
melakukan perbuatan yang luar biasa dari antara 1,4
milyar penduduk China .

Tepatnya 27 Januari 2006 Pemerintah China, di Propinsi
Jiangxu, kota
Nanjing, serta disiarkan secara Nasional ke seluruh
pelosok negeri,
memberikan penghargaan kepada "10 (sepuluh) orang yang
luar biasa", salah
satunya adalah Zhang Da. Mengikuti kisahnya di
televisi, membuat saya ingin
menuliskan cerita ini untuk melihat semangatnya yang
luar biasa. Bagi saya
Zhang Da sangat istimewa dan luar biasa karena ia
termasuk 10 orang yang
paling luar biasa di antara 1,4 milyar manusia. Atau
lebih tepatnya ia
adalah yang terbaik diantara 140 juta manusia. Tetapi
jika kita melihat apa
yang dilakukannya dimulai ketika ia berumur 10 tahun
dan terus dia lakukan
sampai sekarang (ia berumur 15 tahun), dan
satu-satunya anak diantara 10
orang yang luar biasa tersebut maka saya bisa katakan
bahwa Zhang Da yang
paling luar biasa di antara 1,4 milyar penduduk China.

Pada waktu tahun 2001, Zhang Da ditinggal pergi oleh
Mamanya yang sudah
tidak tahan hidup menderita karena miskin dan karena
suami yang sakit keras.
Dan sejak hari itu Zhang Da hidup dengan seorang Papa
yang tidak bisa
bekerja, tidak bisa berjalan, dan sakit-sakitan.
Kondisi ini memaksa seorang
bocah ingusan yang waktu itu belum genap 10 tahun
untuk mengambil
tanggungjawab yang sangat berat. Ia harus sekolah, ia
harus mencari makan
untuk Papanya dan juga dirinya sendiri, ia juga harus
memikirkan obat-obat
yang yang pasti tidak murah untuk dia. Dalam kondisi
yang seperti inilah
kisah luar biasa Zhang Da dimulai.

Ia masih terlalu kecil untuk menjalankan tanggung
jawab yang susah dan pahit
ini. Ia adalah salah satu dari sekian banyak anak yang
harus menerima
kenyataan hidup yang pahit di dunia ini. Tetapi yang
membuat Zhang Da
berbeda adalah bahwa **ia tidak menyerah**.

Hidup harus terus berjalan, tapi tidak dengan
melakukan kejahatan, melainkan
memikul tanggungjawab untuk meneruskan kehidupannya
dan papanya. Demikian
ungkapan Zhang Da ketika menghadapi utusan pemerintah
yang ingin tahu apa
yang dikerjakannya. Ia mulai lembaran baru dalam
hidupnya dengan terus
bersekolah. Dari rumah sampai sekolah harus berjalan
kaki melewati hutan
kecil. Dalam perjalanan dari dan ke sekolah itulah, Ia
mulai makan daun,
biji-bijian dan buah-buahan yang ia temui. Kadang juga
ia menemukan sejenis
jamur, atau rumput dan ia coba memakannya. Dari
mencoba-coba makan itu
semua, ia tahu mana yang masih bisa ditolerir oleh
lidahnya dan mana yang
tidak bisa ia makan. Setelah jam pulang sekolah di
siang hari dan juga sore
hari, ia bergabung dengan beberapa tukang batu untuk
membelah batu-batu
besar dan memperoleh upah dari pekerjaan itu. Hasil
kerja sebagai tukang
batu ia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan
untuk papanya. Hidup
seperti ini ia jalani selama lima tahun tetapi
badannya tetap sehat, segar
dan kuat.

*ZhangDa Merawat Papanya yang Sakit.*
Sejak umur 10 tahun, ia mulai tanggungjawab untuk
merawat papanya. Ia
menggendong papanya ke WC, ia menyeka dan
sekali-sekali memandikan papanya,
ia membeli beras dan membuat bubur, dan segala urusan
papanya, semua dia
kerjakan dengan rasa tanggungjawab dan kasih. Semua
pekerjaan ini menjadi
tanggungjawabnya sehari-hari. Zhang Da menyuntik
sendiri papanya. Obat yang
mahal dan jauhnya tempat berobat membuat Zhang Da
berpikir untuk menemukan
cara terbaik untuk mengatasi semua ini.
Sejak umur sepuluh tahun ia mulai belajar tentang
obat-obatan melalui sebuah
buku bekas yang ia beli. Yang membuatnya luar biasa
adalah ia belajar
bagaimana seorang suster memberikan injeksi/suntikan
kepada pasiennya.
Setelah ia rasa ia mampu, ia nekad untuk menyuntik
papanya sendiri. Saya
sungguh kagum, kalau anak kecil main dokter-dokteran
dan suntikan itu sudah
biasa. Tapi jika anak 10 tahun memberikan suntikan
seperti layaknya suster
atau dokter yang sudah biasa memberi injeksi saya baru
tahu hanya Zhang Da.
Orang bisa bilang apa yang dilakukannya adalah
perbuatan nekad, sayapun
berpendapat demikian. Namun jika kita bisa memahami
kondisinya maka saya
ingin katakan bahwa Zhang Da adalah anak cerdas yang
kreatif dan mau belajar
untuk mengatasi kesulitan yang sedang ada dalam hidup
dan kehidupannya.
Sekarang pekerjaan menyuntik papanya sudah
dilakukannya selama lebih kurang
lima tahun, maka Zhang Da sudah trampil dan ahli
menyuntik.

*Aku Mau Mama Kembali.*
Ketika mata pejabat, pengusaha, para artis dan orang
terkenal yang hadir
dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut sedang
tertuju kepada Zhang
Da, Pembawa Acara (MC) bertanya kepadanya, "Zhang Da,
sebut saja kamu mau
apa, sekolah di mana, dan apa yang kamu rindukan untuk
terjadi dalam
hidupmu, berapa uang yang kamu butuhkan sampai kamu
selesai kuliah, besar
nanti mau kuliah di mana, sebut saja. Pokoknya apa
yang kamu idam-idamkan
sebut saja, di sini ada banyak pejabat, pengusaha,
orang terkenal yang
hadir. Saat ini juga ada ratusan juta orang yang
sedang melihat kamu melalui
layar televisi, mereka bisa membantumu!" Zhang Da pun
terdiam dan tidak
menjawab apa-apa. MC pun berkata lagi kepadanya,
"Sebut saja, mereka bisa
membantumu".
Beberapa menit Zhang Da masih diam, lalu dengan suara
bergetar iapun
menjawab, "Aku Mau Mama Kembali. Mama kembalilah ke
rumah, aku bisa membantu
Papa, aku bisa cari makan sendiri, Mama Kembalilah!"
demikian Zhang Da
bicara dengan suara yang keras dan penuh harap.
Saya bisa lihat banyak pemirsa menitikkan air mata
karena terharu, saya pun
tidak menyangka akan apa yang keluar dari bibirnya.
Mengapa ia tidak minta
kemudahan untuk pengobatan papanya, mengapa ia tidak
minta deposito yang cukup untuk meringankan hidupnya
dan sedikit bekal untuk
masa depannya, mengapa ia tidak minta rumah kecil yang
dekat dengan rumah
sakit, mengapa ia tidak minta sebuah kartu kemudahan
dari pemerintah agar
ketika ia membutuhkan, melihat katabelece yang
dipegangnya semua akan
membantunya.
Sungguh saya tidak mengerti, tapi yang saya tahu apa
yang dimintanya, itulah
yang paling utama bagi dirinya. Aku Mau Mama Kembali,
sebuah ungkapan yang
mungkin sudah dipendamnya sejak saat melihat mamanya
pergi meninggalkan dia
dan papanya. Tidak semua orang bisa sekuat dan sehebat
Zhang Da dalam
mensiasati kesulitan hidup ini.
Tapi setiap kita pastinya telah dikaruniai kemampuan
dan kekuatan yg
istimewa untuk menjalani ujian di dunia. Sehebat
apapun ujian yg dihadapi
pasti ada jalan keluarnya... ditiap-tiap kesulitan ada
kemudahan.
Jadi janganlah menyerah dengan keadaan, jika sekarang
sedang kurang
beruntung, sedang mengalami kekalahan... . bangkitlah!
Karena sesungguhnya
kemenangan akan diberikan kepada siapa saja yang telah
berusaha sekuat
kemampuannya. .......
Kesulitan memberi pembelajaran bagi setiap orang
tergantung orang tersebut
memilih jalan hidupnya.
Tetap berdiri dan berusaha membuat segala sesuatu
menjadi lebih baik atau
memilih jalan kehancuran.. .

Taken from milis alumni ppsdms

Ketua MWA ITB

2006-11-09T00:04:00.000+07:00

Pada hari ini, Rabu 8 Nov 06 telah terpilih Haryanto Danutirto sebgai ketua MWA yang baru sampai dengan 2009 pertengahan (1 periode MWA 2x pergantian kepemimpinan) , dilengkapi dengan Rizal Tamin sebagai wakil ketua dan Sukirno sebagai Sekretaris.

Kilasan kronologis :

Pemilihan dibuka dengan sertijab HS Dillon selaku ketua periode yang lalu, diikuti dengan pengantar dari mendiknas selaku tuan rumah sekaligus anggota MWA ITB.

Sidang pemilihan dipimpin oleh anggota tertua dan termuda, yakni Haryanto D dan sy. Tiap anggota mengusulkan 1 nama, akhirnya keluar nama2 : Dillon, Haryanto, Benny S, Martiono H, Iman T. Lalu ditanyakan kesediaan tiap calon, yg tdk bersedia ialah Benny S.

Karena Haryanto D bersedia, maka posisi digantikan oleh Benny S selaku yg tertua kdua. Stlh itu paparan dari tiap calon max 10min. Lalu dilakukan pemungutan suara dengan jumlah berimbang paling besar pada Iman T dan Haryanto D. Pada pemungutan suara yang ke-3x menghasilkan 8 suara untuk Haryanto D dan 7 suara untuk Iman T serta 1 suara tidak sah.

tOTAL suara adalah 16 dari 17 yang hadir (rektor tdk memiliki hak suara), sedangkan jumlah anggota MWA keseluruhan 20 orang.

Adapun menurut aturan , yang memilih wakil ketua ialah ketua dan yg memilih sekretaris ialah ketua dan wakil ketua. Apabila lebih dari 1 orang, maka di voting. NAMUN apabila hanya 1 orang, maka langsung ditetapkan.

Quorum sidang 2/3.

Idealisme-ku

2006-11-04T16:58:00.000+07:00

Betapa inginnya kami agar bangsa ini mengetahui
bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri.

Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus
bagi kehormatan mereka , jika memang tebusan itu yang diperlukan.

Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan,
dan terwujudnya cita-cita mereka,
jika memang itu harga yang harus dibayar.

Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta
yang telah mengharu-biru hati kami,
menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami,
dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami.

Betapa berat rasa dihati ketika kami menyaksikan
bencana yang mencabik-cabik bangsa ini,
sementara kita hanya menyerah pada kehinaan
dan pasrah oleh keputusasaan.

Kami ingin agar bangsa ini mengetahui bahwa kami membawa misi
yang bersih dan suci; bersih dari ambisi pribadi,
bersih dari kepentingan dunia, dan bersih dari hawa nafsu.

Kami tidak mengharapkan sesuatupun dari manusia;
tidak mengharap harta benda atau imbalan lainnya,
tidak juga popularitas,
apalagi sekadar ucapan terimakasih.

Yang kami harap adalah terbentuknya Kampus ITB dan Indonesia
yang lebih baik dan bermartabat
serta kebaikan dari Allah-Pencipta alam semesta.

Seteguh Gunung Uhud

2006-11-04T16:35:00.000+07:00

Di antara ciri orang mukmin adalah berpendirian teguh, pantang menyerah, tidak kenal mundur, dan punya keinginan yang kuat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu. (QS Al-Hujuraat: 15).

Sedangkan ciri orang munafik adalah: Karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguan. (QS At-Taubah: 45). Keputusan yang mereka buatpun tidak lurus. Ketika keputusan itu ada di belakang mereka maka merekapun mengingkarinya, dan ketika mereka berjanji maka mereka akan melanggarnya.

Wahai hamba Allah, ketika kilat kebenaran itu menyala terang, zhann yang ada dibenakmu itu lebih kuat, dan manfaat-manfaat yang bisa diraih jelas maka lakukanlah dengan tanpa mempertimbangkan ini itu lagi dan jangan ditangguhkan. Buanglah kata "seandainya", "kelak akan", dan "bisa jadi", melajulah seperti pedang di tangan seorang pahlawan.

Ada seorang suami yang selalu ragu untuk menceraikan isterinya yang telah membuatnya merasa tua dan miskin. Suami itu pun mengadukan permasalahannya kepada hakim. Hakim bertanya, "Berapa tahun engkau hidup bersama isterimu ini?" Jawab sang suami, "Empat tahun." Hakim itu bertanya keheranan, "Selama empat tahun, dan engkau mampu menelan pil kehidupan?"

Memang benar ada yang disebut kesabaran, ketabahan, dan penantian. Tapi, sampai kapan? Hanya orang yang peka yang tahu apakah sesuatu itu sempurna atau tidak, baik atau tidak, bisa dilanjutkan atau tidak? Saat itulah dia akan segera mengambil keputusan.

Seorang penyair berkata: Obat penawar bagi yang tidak disukai adalah segera melepaskannya.

Dari cerita-cerita tentang perjalanan hidup orang bisa ditarik garis besar bahwa keraguan dan kebingungan itu menyerang umat manusia kapan saja. Namun umumnya umat manusia itu mudah sekali ragu dan bingung. Misalnya : Pertama, pada saat menentukan tempat belajar dan spesialisasi yang akan diambil. Rata-rata calon mahasiswa ketika harus masuk pendidikan tinggi, tidak tahu harus mengambil jurusan apa, dan itu makan waktu lama untuk menimbang dan memilih. Banyak mahasiswa yang membuang-buang waktunya hingga bertahun-tahun karena ragu jurusan apa yang harus dipilih dan fakultas mana yang harus dimasuki. Ada sebagian yang ragu sebelum mendaftar, sampai akhirnya waktu pendaftaran habis. Dan, ada juga masuk jurusan apa saja, dan hanya betah setahun dua tahun. Pertamanya, masuk fakultas syariah, kemudian berpaling ke fakultas ekonomi, dan setelah beberapa semester pindah ke kedokteran. Usianya pun habis terbuang untuk berpindah-pindah jurusan.

Seandainya dari awal mau mempelajari kemampuan dirinya, bermusyawarah, dan sering melakukan istikharah, kemudian tidak menoleh kanan kiri, niscaya akan bisa menghemat umurnya dan akan memperoleh apa yang dia inginkan dari spesialisasi yang diambilnya.

Kedua, pada saat memilih pekerjaan yang sesuai. Sebagian orang ada yang tidak tahu apa profesi yang cocok untuk dirinya. Saat sudah menjadi pegawai, ia masuk ke perusahaan. Tak berapa kemudian ia keluar dari perusahaan itu untuk merintis usaha dagang. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam dagang maka ia pun bangkrut, dan jatuhlah miskin. Dan, terakhir, malah luntang lantung tak punya pekerjaan.

Saya tegaskan di sini, siapa dibukakan pintu rezki, maka hendaklah ia menekuninya. Itu berarti, rezkinya memang ada di pintu itu. Karena siapa pun menekuni satu bidang kerja niscaya akan datang kepadanya kemudahan, pertolongan dan hikmah.

Ketiga, pada saat menentukan untuk menikah. Banyak pemuda yang maju mundur dalam menentukan isteri. Terkadang pendapat orang lain masuk mempengaruhi penentuan pilihan. Menurut bapak, ada seorang wanita yang cocok untuk anaknya, namun itu bukan pilihan anak yang bersangkutan dan tidak disetujui ibunya. Mungkin saja si anak (terpaksa) setuju dengan pilihan bapaknya, tapi akhirnya rumah tangga anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki.

Nasehat yang bisa saya sumbangkan adalah bahwa Anda jangan maju, khususnya, dalam masalah pernikahan kecuali dari sisi agama, kecantikan, dan kepribadian sudah bisa diterima. Sebab masalah pernikahan adalah masalah kelangsungan hidup si wanita, dan bukan sesuatu yang ketika tidak lagi berharga, lalu dengan bebas dicampakkan begitu saja.

Keempat, pada saat hendak menjatuhkan talak. Sehari berikutnya sudah bulat keinginannya untuk berpisah, sehari kemudian ingin hidup bersama lagi, dan sehari berikutnya berkeinginan untuk mengakhiri kebersamaannya, dan hari berikutnya berkeinginan untuk memutuskan tali hubungannya. Dengan terlalu sering berubah pikiran seperti itu, maka diapun dilanda keletihan, dirundung panas jiwa, dan rusak cara berpikirnya. Semua itu, hanya Allah yang tahu.

Kesempitan jiwa ini harus diakhiri dengan keputusan yang pasti. Manusia itu hidup hanya sekali, hari-hari yang telah dilaluinya tidak akan berulang, jam-jam yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Karenanya, ia harus berusaha menikmati waktu-waktu yang tidak akan kembali itu dan agar waktu-waktu itu menghantarkan kita kepada kebahagiaan dengan cara menetapkan keputusan.

Ketika orang muslim itu telah menetapkan keinginannya, membulatkan tekad, dan bertawakal kepada Allah setelah sebelumnya beristikharah dan meminta rekomendasi dari sana-sini, maka ia sebagaimana dikatakan di muka, jika mau maka ia akan meletakkan matanya di antara dua keinginannya, dan mau tahu apa akibat yang mungkin terjadi.

Ia melaju bagaikan aliran air, meluncur ke depan bagaikan sabetan pedang, kokoh bagaikan jaringan waktu, dan memancar bagaikan pancaran fajar.

Sebagaimana terbayang dalam ketegasan Nuh a.s. menghadapi kaumnya yang benci, ...karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. (QS Yunus: 71).

Dr. 'Aidh al-Qarny
Dari buku Laa Tahzan (Jangan Bersedih!), penerbit Qisthy Press

Indonesia Masa Depan

2006-11-04T16:08:00.000+07:00

Rendahnya mutu pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di Indonesia. Data World Bank (1998) menunjukkan rendahnya kemampuan membaca siswa SD kita jika dibandingkan dengan anak-anak dari negeri tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Data TIMSS (1997) menunjukkan rendahnya prestasi Matematika dan sains siswa SLTP kita dibanding dari siswa 40-an negara lain. Prestasi siswa SMU di Indonesia pun kurang memuaskan pada ajang Olimpiade Matematika Internasional (IMO) yang tiap tahun diadakan. Data Asia Week (2000) memosisikan perguruan tinggi Indonesia di peringkat bawah dalam hal mutu pendidikan tinggi.

Hal-hal tersebut merupakan fakta yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Padahal salah satu tujuan dari pembangunan di Indonesia ialah membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan hal tersebut merupakan kunci utama Indonesia masa depan.

Ada beberapa negara maju pada saat ini yang memiliki kemiripan historis dengan Indonesia, salah satunya ialah Korea Selatan. Sebagai negara yang hancur lebur pada era 1960-an, kemajuan bangsa Korea Selatan pada saat ini dipandang sebagai sesuatu hal yang fenomenal.

Fenomena pesatnya kemajuan Korea Selatan tidak lepas dari upaya dan kerja keras bangsa ini dalam mengejar ketertinggalannya. Tiga strategi dasar yang diterapkan oleh Korea Selatan secara konsisten, yakni pertama, memantapkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tidak melupakan aspek pemerataan. Kedua, memperkuat daya saing industri. Dan ketiga, membentuk dasar persatuan, meningkatkan kemandirian dan internasionalisasi. Kebijakan ini memiliki prasayarat : stabilitas politik, adanya kepastian hukum (law enforcement) dan dukungan SDM yang berkualitas, ditandai tingginya persentase anggaran pendidikan Korea Selatan terhadap APBN negara tersebut. Prasyarat ketiga ini menjadi kata kunci pesatnya kemajuan Korea Selatan saat ini.

Mengambil pembelajaran dari Korea Selatan, maka sudah saatnya bangsa Indonesia kembali memfokuskan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yakni karakteristik SDM unggul yang dapat meralisasikan cita-cita masyarakat madani. Karakteristik SDM tersebut antaralain sebagai berikut :

ü Institutional Society (masyarakat kelembagaan)

ü Constitutional Society (masyarakat hukum)

ü Religius Society (masyarakat beragama)

ü Intellectual and egaliterian Society (masy yang intelek dan egaliter)

ü Technology-oriented Society (masy yang berorientasi pada teknologi)

Kelima faktor tersebut diatas merupakan model masyarakat modern yang ideal, dimana faktor yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dalam rangka membentuk Indonesia masa depan.

Perda Syariah dan Proses Demokratisasi

2006-11-04T16:04:00.000+07:00

Selasa, 13 Juni 2006, sejumlah anggota DPR menyampaikan semacam petisi atau memorandum yang ditandatangani oleh 56 orang anggota DPR untuk menolak peraturan daerah (perda) bernuansa syariah Islam kepada wakil ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno. Saat ini setidaknya ada 15 perda bernuansa syariah Islam yang berlaku di beberapa daerah (Media Indonesia, 21 Juni 2006). Mereka menilai perda-perda tersebut inkonstitusional dan merupakan pintu masuk pemberlakuan hukum Islam bahkan negara Islam. Satu hari kemudian, tepatnya tanggal 14 Juni, 5 orang anggota DPR dari 56 penandatangan petisi mencabut dukungannya. Bagai gayung bersambut, sebanyak 134 anggota DPR yang mendukung perda tersebut kemudian mengeluarkan kontra memorandum kepada ketua DPR.

Hal dukung mendukung ataupun sebaliknya merupakan suatu hal yang biasa di DPR, namun yang menjadi kurang biasa ialah apa yang dilakukan oleh 51 anggota DPR tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan iklim demokrasi di Indonesia, otonomi daerah serta aturan perundangan yang berlaku. Selain itu pernyataan inkonstitusional pun sebenarnya tidak terbukti, sebab proses legislasi perda-perda tersebut berjalan dengan demokratis, transparan dan partisipatif.

Perda-perda bernuansa Syariah Islam adalah bagian dari demokrasi dan merupakan kemauan dari masyarakat setempat. Perda-perda tersebut merupakan cerminan kesadaran masyarakat dalam berlegislasi, kesadaran masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan menginginkan perbaikan di tengah masyarakat. Tak ada yang salah dengan perda-perda tersebut, justru memberikan angin perubahan bagi bangsa mengingat hukum yang ada selama ini terlihat tidak mampu memberantas apapun yang meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu Perda bernuansa syariah merupakan bentuk penegasan dan aplikasi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Syariah Islam sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 1945 sebab Pancasila merupakan ideologi relijius yang dicerminkan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Syariah Islam pun merupakan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat lalu diserap dalam suatu peraturan, tidak berbeda dengan nilai global atau nilai lokal yang menjadi aturan. Jadi semua perda tersebut merupakan bagian dari NKRI, bagian dari kebhinekaan, dan bagian dari demokrasi yang disusun oleh pemerintah daerah (pemda) dan DPRD setempat. Keinginan untuk memberlakukan perda bernuansa syariah pun harus tetap diakomodir oleh pemerintah sebagai wujud dari negara kesatuan dan persatuan.

Pembuatan perda merupakan kewenangan pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dilandasi oleh UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Adapun dimensi keagamaan yang kuat dalam sebuah perda dimulai sejak awal perumusan identitas atau visi lokal suatu daerah, biasanya melalui perumusan Rencana Strategis (Renstra) arah pembangunan daerah. Bagi pemerintah daerah, Renstra adalah sesuatu yang substantif. Sebab, menurut PP No. 108 Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban bagi kepala daerah. Di Tasikmalaya misalnya, perda No. 3 tahun 2000 mendefinisikan Renstra bahwa Kabupaten Tasikmalaya yang Islami. Setelah itu baru lahir perda-perda seperti perda masalah prostitusi, pemberantasan pelacuran, minuman keras, pengaturan jadwal berenang laki-laki dan perempuan, kewajiban mengikuti sekolah diniyah bagi siswa muslim, dan ketentuan seragam sekolah yang menutup aurat. Adapun perda-perda lain yang bernuansa syariah Islam di beberapa daerah antara lain, perda yang diterbitkan oleh Pemda provinsi Gorontalo No.10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Pemda Solok No. 10/2004 tentang Wajib Baca Al-Qur'an, Perda Pemda Enrekang (Sulsel) No.6/2005 tentang Busana Muslim, dan lain sebagainya. Perda-perda tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemda, DPRD dan masyarakat setempat yang bertujuan untuk membangun daerah tersebut.

Adapun anggota-anggota DPR yang mengajukan petisi dan mendorong presiden agar mencabut perda-perda yang telah berlaku lebih dari 60 hari merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Sebab aturan perundangan hanya memungkinkan pencabutan lewat proses judicial review ke MA. Sebelum pembatalan perda dilakukan, pemerintah harus dapat membuktikan bahwa perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 145 ayat2) melalui uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mengajukannya ke DPR.

Islam Kita

2006-11-04T15:53:00.000+07:00

Salah tafsir dan salah amal terhadap Islam merupakan penyakit utama yang menyerang umat Islam saat ini. Pandangan yang salah ini menafsirkan bahwa Islam adalah agama Muhammad atau agama yang sama dengan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Nasrani serta kepercayaan-kepercayaan lainnya. Bila agama atau kepercayaan itu hanya menekankan sebagian masalah kehidupan saja, seperti tata cara beribadah, maka Islam pun dianggap hanya agama yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah swt. Islam dipersepsikan tidak menjelaskan bagaimana kehidupan di dunia ini. Islam dilihat hanya sebagai agama akhirat yang tidak perlu membicarakan masalah politik, ekonomi, kemasyarakatan, dsb.

Islam sebagai agama Allah disamakan dengan paham atau isme buatan manusia lainnya. Sayangnya cara pandang ini juga terdapat pada sebagian umat islam. Akibatnya Islam semakin jauh dari fitrahnya. Padahal Islam yang fitrah seharusnya sesuai dengan manusia yang juga diciptakan secara fitrah, menentang islam berarti menentang dirinya sendiri. Melawan alam semesta berarti mengingkari Allah swt.

Islam semestinya dijadikan sebagai panduan bagi kehidupan. Islam tidak hanya dipandang sebagai aqidah, tapi juga akhlak, tingkah laku, perasaan, keluarga dan masyarakat. Islam tidak dapat disamakan dengan agama lainnya karena Islam adalah diin yang benar. Islam memiliki ciri dan sifat- ad-diin sifat tertentu yang menggambarkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Islam sebagai agama yang mengatur hidup seperti makan, minum, tidur hingga urusan bernegara.

Diin artinya ketundukan. Ketundukan atau ketaatan seorang muslim terhadap Allah dan rasul-Nya hukumnya adalah mutlak. Diantara pandangan yang perlu ditekankan adalah Islam sebagai agama Allah yang bermakna dan berbeda dengan pengertian agama buatan manusia atau faham kehidupan lainnya. Dengan demikian Islam adalah ad-diin yang menyeluruh, lengkap dan sempurn, merupakan ad-diin yang dapat mengatur kehidupan manusia secara keseluruhannya. Pengertian Islam yang benar seperti kedamaian dan keselamatan adalah misi yang mewarnai Islam dan bukan wajah yang penuh kekerasan atau peperangan seperti yang selama ini dipandang oleh pihak barat.

Islam adalah agama para rasul dan nabi seluruhnya. Dari semenjak Adam hingga risalah Nabi Muhammad saw, yang menjadi pamungkas risalah-risalah Allah. Allah swt telah menegaskan hal ini dalam Al-Qur’an.

Dia menyatakan melalui lisan Nabi Nuh a.s sebagai berikut : ”....dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya).” (QS Yunus : 72)

Melalui lisan Nabi Ibrahim dan Ismail a.s, ”Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau....” (QS Al-Baqarah : 128).

Juga wasiat Nabi Ya’qub r.a kepada anak-anaknya, ”Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.” (QS Al-Baqarah : 132). Dan masih banyak lagi firman Allah yang terkait dengan hal ini.

Islam adalah pedoman dalam seluruh aspek kehidupan politik, social dan budaya yang meliputi dimensi ruang dan waktu. Islam merupakan ajaran yang universal. Perbedaan antara Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw dengan risalah rasul lainnya adalah : Islam yang dibawa Nabi terdahulu bersifat local dan hanya untuk kaumnya saja. Tetapi Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad saw untuk seluruh manusia rahmatan lil’alamin (rahmat semesta alam). Karena itu hukum Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw berlaku untuk semua, baik muslim maupun non muslim.

Sifat Islam

1. Diin Al-Kaamil (Agama Yanng Sempurna)

Islam sebagai ad-diin yang sempurna telah difirmankan oleh Allah swt pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi Muhammad saw. Suatu tanda Nabi akan meninggal adalah Islam sudah sempurna diturunkan kepada Nabi. Kesempurnaan ini mengambarkan kelengkapan Islam sebagai agama yang dapat mengatur kehidupan manusia.

2. Diin An-Ni’mah (Agama pembawa kenikmatan)

Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita apakah secara batin ataupun lahir misalnya nikmat ketenangan , kebahagiaan, kedamaian dan nikmat akal, mata, telinga, dsb. Selain itu Allah swt juga memberikan kenikmatan dengan menyediakan apa saja yang ada di langit dan di bumi.

3. Diin Ar-Ridhaa (Agama yang membawa keridhaan)

Islam menghendaki umatnya untuk senang, tidak ragu, dan menerima Islam serta menujukkan komitmennya terhadap Islam. Keridhaan kita kepada Islam perlu dibuktikan dengan komitmen seperti janji sehingga amal-amal yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah swt.

4. Ad-Diin Al-Fithri (Agama Fitrah)

Islam sebagai agama fitrah memberi arti Islam itu sebagai agama yang sangat sesuai dengan keperluan dan keadaan manusia. Islam dengan perintah dan larangannya ditujukan untuk menjaga dan memelihara potensi fitrah manusia itu sendiri sehingga setiap muslim merasakan kesesuaian dan keselarasan dalam hidupnya. Contoh : menikah, dsb.

Kebijakan MWA terkait ITB Bekasi

2006-11-04T14:45:00.000+07:00

aMWA berpandangan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah Bekasi tersebut dapat terus dielaborasi dengan ketentuan diarahkan hanya untuk pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan Industri (techno park and science park). MWA menetapkan tidak akan melakukan pendidikan atau bagian pendidikan S1 di Bekasi dan tetap konsisten dengan visi universitas penelitian sehingga jumlah mahasiswa program S1 tidak akan diperbesar. Adapun lingkup kegiatan dapat mencakup :

1) Kegiatan akademik penelitian yang berhubungan dengan industri (laboratorium uji eksperimental, penelitian terapan untuk mendukung industri, inkubasi produk dan bisnis) dan pemerintahan daerah (kebijakan publik)

2) Pengembangan kegiatan Continuing education

3) Pelaksanaan program pasca sarjana spesifik bersifat aplikasi industri secara parsial (mahasiswa tetap terdaftar dan mengikuti pendidikan utama di ITB-kampus Ganesa)

4) Kegiatan ITB untuk membantu pendirian atau mengembangkan perguruan tinggi lain (swasta)

Generasi Emas Bangsa

2006-11-04T13:29:00.000+07:00

Pada tahun 1966 pendapatan perkapita Korea Selatan hanya US$ 125. Pada saat itu, indikator makro pendidikan memperlihatkan bahawa angka partisipasi kasar pendidikan (APK) untuk tingkat SD, SLTP SLTA dan PT berturut-turut ialah 98%, 40%, 25% dan 3%. Pada tahun 1980 atau 14 tahun kemudian, Korsel telah mencapai kemajuan perekonomian, dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 1.592 atau sekitar 1,5 kali dibandingkan pencapaian perkapita Indonesia pada tahun 1997. Pada saat yang sama APK untuk SD, SLTP, SLTA dan PT setinggi 100%, 97%, 62% dan 16%. Dan pada tahun 1993 data menunjukkan APK telah mencapai 100%, 100%, 90% dan 45% dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 7.306. Kemajuan ekonomi telah memberikan manfaat terhadap pembiayaan pada sektor pendidikan.

Pengalaman Korsel tersebut menunjukkan perlunya prasyarat kriteria pendidikan harus dapat mencapai mass education untuk kelompok usia 7-15 tahun. Kriteria ’perluasan pendidikan’ makro tersebut kemudian diikuti oleh kriteria pemenuhan kualitas masukan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Korea Selatan juga merupakan negara di Asia yang membiayai program penelitian dan pengembangan (R & D) tertinggi, sekitar 2-2,5% GNP.

Begitupun dengan Malaysia, dengan eks-PM-nya Mahathir Mohammad yang mengintegrasikan aspek pendidikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Malaysia. Dimana aspek pendidikan secara konsisten dijalankan. Compulsory education dipilih justru untuk jenjang pendidikan tinggi , bagi mereka tamatan yang memiliki passing grade yang baik.

Dari dua model negara tersebut, jelas bahwa komitmen dan konsistensi untuk menerapkan kebijakan dibidang pendidikan harus dapat dirasakan mulai dari pucuk pimpinan negara sampai kalangan masyarakat ’bawah’ dengan konsekuensi pengorbanan untuk memberikan porsi pembiayaan pendidikan oleh pemerintah juga harus dilakukan. Disamping itu terlihat pula adanya masa transisi, yakni sepulangnya SDM yang terdidik benar-benar diberi peluang untuk berkarya sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya brain drain.

Lantas bagaimana sikap kita ??? Yang harus kita lakukan ialah ikuti jejak mereka ! Semua orang harus memahami dan mengambil sikap bersama untuk menyeleksi dan mempersiapkan generasi emas untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai tahapan. Pertama, melakukan kalkulasi terhadap kebutuhan SDM terdidik di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Kedua, memetakan keilmuan dan keterampilan agar dalam jangka panjang jelas bidang garapan mana generasi emas kita hasilkan. Ketiga, tahapan persiapan untuk mencapai itu, tahap pelaksanaan dan tahap penempatan serta pemantapan jenjang karir. Jika tahapan ini dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah, maka generasi emas kita akan dapat berperan mulai tahun 2026.

Tidak sedikit SDM terdidik yang memperoleh pendidikan di negara asing dan dalam negeri tidak menggunakan keilmuan tersebut untuk ditekuni dan dikembangkan. Penggunaan ilmu memang fleksibel, namun kita membuang waktu dalam meningkatkan daya saing bangsa. Kekinian dari posisi Indonesia dapat dilihat dari daftar peringkat negara yang tinggi sampai rendah daya saingnya. Dari 60 negara yang tercantum dalam The World Competitiveness Scoreboard tahun 2005, Indonesia berada pada peringkat ke-59, setingkat diatas Venezuela. Peringkat pertama adalah AS, kemudian disusul Hongkong, dan Singapura. Negara tetangga seperti Thailand (peringkat ke-27), Malaysia (peringkat ke-28), dan Filipina (peringkat ke-49). Peringkat tersebut menunjukkan kesiapan suatu bangsa untuk menghadapi era globalisasi. Semoga kita menjadi diantara generasi emas tersebut.

- Jong Ha-Han. Education and Industrialization

- Elfindri H. Prof. Berburu Beasiswa.

Visi-Misi as a President

2006-04-03T00:28:00.000+07:00

VISI

Menjadikan KM ITB sebagai wadah yang kokoh untuk membangun kesadaran kritis mahasiswa yang kontributif menuju masyarakat madani

MISI

ü Optimalisasi Kegiatan terpusat
ü Pelayanan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan
ü Membangun kerjasama antar HMD, antar unit, maupun antar HMD dengan unit
ü Meningkatkan pola komunikasi yang efektif antar elemen ITB dan masyarakat
ü Meningkatkan Kepedulian Sosial
ü Merealisasikan perubahan sistem kemahasiswaan ITB
ü Pelopor Gerakan Kemahasiswaan

Pendidikan oh...Pendidikan

2006-03-30T02:10:00.000+07:00

Mei adalah nama seorang anak perempuan yang berasal dari suatu desa di Jawa tengah. Ia merupakan anak sulung dari 4 (empat) bersaudara, sejak lulus SLTP ia disekolahkan oleh saudaranya di Bandung, di sebuah SLTA swasta. Hal itu dilakukan karena orang tua Mei sudah tidak mampu membiayai sekolah sampai ke SLTA, apalagi perguruan tinggi.

Selama sekolah di Bandung ia juga turut membantu pekerjaan rumah ditempat ia tinggal, seperti memasak, menyapu, membersihkan lantai, dsb. Hari demi hari dilaluinya dengan tabah, tanpa melupakan kondisi orang tua dan adik-adiknya dikampung halaman. Selepas SLTA ia ingin menjadi guru dengan melanjutkan studi nya di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung. Hal tersebut mungkin dilakukan oleh Mei, karena kondisi saudaranya yang tergolong mampu. Namun ia menghapus keinginan tersebut karena kondisi orang tua dan adik-adiknya yang saat ini memerlukan biaya untuk kehidupan sehari-hari serta biaya sekolah. Ia merasa harus membiayai adik-adiknya untuk sekolah, setidaknya sama seperti dia. Untuk itu dia harus bekerja, bekerja dan bekerja. Dan kini ia dalam masa percobaan selama 3 bulan di sebuah perusahaan percetakan di Banten.

Diatas adalah satu dari sekian banyak kisah nyata yang terjadi di negeri ini, negeri tempat kita dilahirkan. Banyak orang-orang yang bernasib seperti Mei, bahkan tidak sedikit yang kondisinya lebih buruk.

********

Kualitas dan harga adalah dua hal yang berbanding lurus. Biaya produksi suatu barang dengan kualitas baik lebih tinggi daripada barang serupa tetapi dengan kualitas kurang baik. Begitu pun dengan dunia pendidikan, untuk meningkatkan kualitas diperlukan biaya yang tinggi. Di sisi lain kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia terbatas, maka hal ini menimbulkan keluhan-keluhan mengenai mahalnya biaya pendidikan.

Rendahnya mutu pendidikan adalah salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Data World Bank (1998) menunjukkan rendahnya kemampuan membaca siswa SD kita jika dibandingkan dengan anak-anak dari negeri tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Data TIMSS (1997) menunjukkan rendahnya prestasi Matematika dan sains siswa SLTP kita dibanding dari siswa 40-an negara lain. Prestasi siswa SMU di Indonesia pun kurang memuaskan pada ajang Olimpiade Matematika Internasional (IMO) yang tiap tahun diadakan. Data Asia Week (2000) memosisikan perguruan tinggi Indonesia di peringkat bawah dalam hal mutu pendidikan tinggi.

Pada saat seperti ini, untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang tinggi. Guru yang profesional, peralatan praktikum yang lengkap, dsb. Semua itu memerlukan biaya yang tinggi. Namun biaya yang tinggi tidak identik dengan mahal.Pendidikan tidak menjadi mahal apabila pemerintah mampu membuat dan melaksanakan kebijakan yang tepat dalam hal pendidikan.

Subsidi pendidikan adalah hal yang sangat menentukan besar kecilnya biaya yang harus masyarakat atau orang tua berikan. Mengenai subsidi pendidikan ini, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep yang cukup bagus. Diantaranya ialah : (1). Adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dapat membantu dalam hal pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan (pasal 56 ayat 2 dan 3 UU Sisdiknas). (2). Pada pasal 49 ayat1 UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Kedua konsep tersebut sebenarnya sudah dapat menunjang dunia pendidikan di Indonesia, namun sayangnya pemerintah kita tidak konsisten untuk menjalankannya. Fungsi Dewan Sekolah dan Komite Sekolah tidak dijalankan dengan benar, subsidi pendidikan dari pemerintah yang jauh dari seharusnya (sekitar 4,6% seharusnya 20%). Hal itulah yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia sulit untuk bangkit. Bagaimana mau bangkit kalau masyarakat, pemerintah apalagi presidennya kurang peduli terhadap pendidikan ! Apakah kita akan terus melihat orang-orang seperti Mei kembali …….?

********

Reorientasi Peran Mahasiswa

2006-03-30T02:06:00.000+07:00

Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda, kini tengah berada di persimpangan. Antara perjuangan idealisme dan pragmatisme. Jargon sebagai agent of change and social control, kini mulai pudar seiring dengan berjalannya waktu.

Jika kita membuka lembaran sejarah perjuangan kemerdekaan, maka akan kita jumpai disana lembaran yang mengharumkan nama mahasiswa. Sekelompok kecil mahasiswa menempati posisi terdepan, yakni sebagai pelopor. Bahkan posisi kepeloporan tersebut menjadi amat eksklusif, hal ini disebabkan masih langkanya kekuatan sosial kepemudaan selain mahasiswa dimasa kebangkitan nasional tersebut. Bukan hanya itu, ketika kita membuka lembaran sejarah perjuangan pasca perang kemerdekaan, kita juga akan menjumpai beberapa lembaran yang kembali mengharumkan nama mahasiswa. Jatuhnya rezim orde lama dan orde baru pun tak lepas dari kepeloporan mahasiswa di garda depan perjuangan. Tidak berlebihan kiranya jika kemudian masyarakat mengklaim mahasiswa sebagai agent of change and social control, walaupun sesungguhnya yang harus mengontrol kondisi sosial dan melakukan perubahan adalah seluruh masyarakat, bukan hanya mahasiswa.

Mulai Pudar
Namun peran mahasiswa sebagai agent of change and social control saat ini mulai pudar. Karakter pelopor perubahan1 yang seharusnya melekat pada diri mahasiswa mulai usang. Sedikit sekali peran nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Sistem pendidikan yang hanya ingin menciptakan tenaga kerja siap pakai dan siap jual, yang hanya “menggiring” mahasiswa dengan how to know things (penalaran teoritis) daripada penguasaan aspek how to do things (keterampilan) menyebabkan munculnya pandangan-pandangan pragmatis di kalangan mahasiswa. Mahasiswa hanya mau tahu dengan apa yang sudah ada didepannya tanpa mau membuka kesadaran kritisnya dan tidak ingin melihat lebih dekat tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sosialnya. Djaduk Ferianto (seorang seniman asal Yogyakarta) berpendapat sistem pendidikan saat ini seperti pabrik yang hanya mencetak kuantitas, bukan kualitas. Oleh karena itu banyak lulusan sarjana yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang diambil semasa kuliah.
Demikian halnya dengan Program Percepatan Kuliah (PPK) yang saat ini sedang digalakkan oleh perguruan tinggi. Efek negatif yang dapat timbul pada diri mahasiswa ialah IP minded atau lebih dikenal dengan istilah SO (Study Oriented). Mahasiswa terbuai dalam teori-teori kuliahnya serta harus berpikir bagaimana memecahkan teori atau soal untuk sekadar mengejar nilai A, tanpa mau memikirkan aplikasi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Terciptalah mahasiswa yang pandai berteori dengan penguasaan aplikasi yang tipis.

Tidak jauh berbeda dengan PPK, kebijakan-kebijakan lain seperti pemotongan masa kuliah menjadi 6 tahun2 serta sanksi berupa pembayaran SPP sebesar 2 kali lipat3 apabila kuliah lebih dari 5 tahun pun dapat menimbulkan ekses yang negatif, yakni berkurangnya kreativitas mahasiswa. Mahasiswa hanya memikirkan bagaimana caranya agar lulus tepat waktu (4 tahun). Sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan berkurang. Unit-unit kegiatan mahasiswa yang sebelumnya diramaikan dengan aktivitas dan kreativitas mahasiswa, kini mulai ditinggalkan. Banyak mahasiswa yang berpotensi untuk menghasilkan produk-produk teknologi maupun penemuan lain tidak terberdayakan. Tidak sedikit mahasiswa yang mau tidak mau harus meninggalkan aktivitas organisasi, sehingga lulusan yang dihasilkan pun kurang berkualitas, kurang dapat bersosialisasi dan bekerjasama. Padahal hal tersebut sangat diperlukan pada setiap lingkungan sosial.

Reorientasi Peran
Memang setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda, namun peran mahasiswa sebagai agent of change and social control takkan pernah berubah. Karakter pelopor perubahan harus tetap menjiwai diri mahasiswa dan takkan usang walau ditelan zaman. Rakyat masih memerlukan sentuhan kepedulian mahasiswa. Reformasi yang diteriakkan oleh mahasiswa, bahkan sampai menelan korban jiwa, hingga saat ini belum selesai. Mahasiswa merupakan iron stock bangsa dan negara dimasa depan, sesuai dengan jargon yang kerapkali diutarakan, yakni student now leader tommorow. Oleh karena itu perlu adanya orientasi kembali peran mahasiswa saat ini untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin dimasa yang akan datang, sehingga perubahan yang dicita-citakan bersama dapat terwujud.

1) sikap mental yang ofensif, senantiasa berada digarda terdepan dalam merespon setiap perubahan positif yang terjadi dimasyarakat serta berusaha meminimalisir kejumudan, status quo dan perubahan negatif
2) kebijakan ini diterapkan pada salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung.
3) idem

Mein Name Dwi...

2006-03-30T01:48:00.000+07:00

Krisis Ekonomi Jilid II

2005-11-17T16:25:00.000+07:00

Krisis

Kelangkaan bahan bakar minyak yang diikuti kenaikan harga BBM dan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS membuat bayang-bayang krisis ekonomi jilid kedua menghantui kehidupan ekonomi rakyat. Dua pekan lalu nilai rupiah kembali terseok-seok dan sempat menembus angka Rp 11.750 per satu dollar AS, seperti yang terakhir terjadi April 2001 ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada kisaran Rp 11.600. Jika terpuruknya rupiah ini berkelanjutan, tak pelak lagi, harga barang-barang kebutuhan akan melonjak. Padahal, laju kenaikan penghasilan sangat tidak sepadan. Kekhawatiran akan kembalinya krisis ekonomi diam- diam mulai kembali menyelimuti masyarakat.

Dari hasil jajak pendapat Kompas 30-31 Agustus lalu yang dilakukan untuk menyoroti penyikapan masyarakat terhadap merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dua pertiga (66,4 persen) responden yang dihubungi lewat telepon ini mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa bangsa ini akan kembali ke krisis ekonomi seperti saat awal reformasi tahun 1998.

Di mata masyarakat, krisis ekonomi itu identik dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan dan melemahnya daya beli. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini seakan menjadi pukulan pertama yang akan diikuti hantaman-hantaman berikutnya terhadap sendi-sendi perekonomian rakyat sehari-hari.

Merosotnya nilai tukar rupiah sebagai hantaman kedua, meskipun baru pada fase awal, ternyata sudah cukup membuat masyarakat merasakan dampaknya. Bagaimanapun, turunnya nilai kurs ini sudah memengaruhi pola belanja kebutuhan sehari-hari bagi sebagian masyarakat. Kecuali naiknya harga barang impor yang sering dihargai dengan mata uang asing, seperti produk-produk komputer dan barang-barang elektronik lainnya, kenyataan di lapangan memang belum menunjukkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan yang lebih umum secara signifikan.

Persoalan Mendasar dan Solusi

Ada beberapa persoalan mendasar yang kalau tidak ada upaya yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah maupun BI untuk mengatasinya, akan terus mengganggu kestabilan rupiah yang pada akhirnya akan mengacaukan stabilitas ekonomi. Pertama, Indonesia menganut rezim devisa bebas. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menyebutkan, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.

UU ini sangat singkat pasal-pasalnya sehingga dapat ditafsirkan secara luas, seperti penduduk dapat dengan bebas membawa devisa ke luar negeri dan menempatkan devisanya di mana saja di luar negeri. Tujuan diterapkan sistem ini adalah agar investasi asing tertarik masuk ke Indonesia karena dapat mudah masuk dan juga tidak dihambat apabila ingin keluar lagi suatu saat nanti.

Namun, kenyataannya investasi asing di sektor riil untuk pembangunan sektor industri barang dan jasa tidak masuk seperti diharapkan. Yang bergerak keluar masuk dengan sangat cepat adalah uang panas untuk spekulasi mengejar keuntungan di investasi portofolio. Gerakan spekulan asing inilah yang membuat harga saham dan nilai tukar rupiah bisa jungkir balik selama ini.

UU ini membuka peluang kepada para manipulator, koruptor, dan pengusaha bermental maling dengan sangat bebas untuk melarikan hasil jarahannya keluar dari Indonesia ke Singapura atau negara lain. Sangat wajar kalau Singapura enggan diajak kerja sama dalam masalah ekstradisi karena ini adalah salah satu sumber pendanaan mereka.

Adanya UU ini dijadikan alasan oleh pemerintah bahwa tidak dapat mengharuskan eksportir untuk merepatriasi devisa hasil ekspornya. Eksportir dibiarkan memarkir sebagian besar devisanya di luar negeri. UU ini sudah mutlak harus diganti karena rezim devisa bebas tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan untuk mencapai stabilitas moneter guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Perubahannya bukan berarti harus berubah ekstrem menjadi rezim devisa terkontrol yang terlalu ketat, tetapi diatur yang sangat mendesak, seperti antara lain penggunaan devisa oleh penduduk. Sementara untuk investasi asing langsung (FDI) diberi keleluasaan agar mereka tetap tertarik masuk ke Indonesia.

Pemerintah dan BI harus memberikan alasan yang jelas dan masuk akal jika repatriasi devisa hasil ekspor sulit untuk dilaksanakan karena alasan kendala administrasi. Mengapa sebagian besar negara-negara di dunia bisa mengharuskan repatriasi devisa hasil ekspornya, sedangkan kita tidak bisa?

Indonesia sangat membutuhkan devisa untuk mengatasi minimnya pasokan dollar AS di tengah besarnya permintaan. Kalau hanya mengandalkan cadangan devisa BI, dapat dipastikan cepat atau lambat akan terkuras habis dan pada akhirnya akan membawa bencana lebih besar pada perekonomian Indonesia.

Kedua, sistem nilai tukar yang digunakan saat ini adalah sistem mengambang bebas. Nilai tukar bergerak sesuai kekuatan pasar. Sistem ini sangat rentan dari gangguan spekulan. Sejak Indonesia menggunakan sistem ini tahun 1997, rupiah tidak pernah bisa stabil, terus jungkir balik sampai dengan saat ini. Melihat fakta itu, perlu dicari solusi alternatif sistem lain yang dapat membuat rupiah tidak terus-menerus bergejolak.

Di antara berbagai sistem yang ada, tampaknya yang paling memungkinkan adalah Sistem Mengambang Terkendali, tetapi juga harus disertai dengan dukungan pengaturan yang ketat dalam perdagangan valas untuk menghilangkan unsur spekulasi. Bila perlu, apabila gerakannya sudah sangat luar biasa, pasarnya disuspensi sementara waktu. Bagi bank yang melakukan transaksi di luar batas yang ditentukan BI, dikenai sanksi yang berat. Dengan sistem ini, gerakan rupiah bisa dikendalikan untuk mencapai target BI dan pemerintah.

Ketiga, perdagangan valuta asing di Indonesia adalah yang paling bebas di dunia. Siapa pun boleh melakukan jual beli dollar AS terhadap rupiah, berapa pun besarnya dan untuk kepentingan apa saja. Akibatnya, kita tidak dapat membedakan apakah pembelian dollar saat ini untuk tujuan yang ada kaitannya dengan dunia usaha atau untuk spekulasi. Seharusnya, untuk meredam tekanan permintaan spekulasi, setiap pembelian dollar AS harus ada underlying transaction-nya. Misalnya, kalau ada perusahaan yang ingin membeli dollar AS untuk membayar barang impor, mereka harus memperlihatkan dokumen pendukung, seperti surat kredit (L/C)-nya. Kalau pembelian dengan alasan untuk bayar utang valuta asing, harus didukung oleh perjanjian utang. Sementara pembelian yang tak ada underlying- nya harus dibatasi, misalnya maksimal 25.000 dollar AS saja. Kalau ada pihak yang melakukan manipulasi dokumen, harus diberikan sanksi berat dan dimasukkan ke daftar hitam. Pihak bank juga harus bertanggung jawab akan keabsahan dokumen yang diajukan nasabah. Jika ada dokumen palsu yang berhasil lolos, bank itu juga harus diberikan sanksi.

Sementara sisi penjualan dollarnya tetap dibiarkan bebas karena memang saat ini Indonesia kekeringan suplai dollar AS. Selain itu, transaksi margin trading untuk dollar AS terhadap rupiah harus dilarang sama sekali karena transaksi ini murni spekulasi. Transaksi ini sangat berbahaya karena hanya dengan menyetor margin sebesar 10 persen, mereka bisa berspekulasi dalam jumlah yang sangat besar.

Pasar valas di Indonesia saat ini didominasi bank-bank asing, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun nasabahnya. BI harus melakukan kontrol ketat karena bank asing jauh lebih menguasai seluk-beluk pasar uang dan pasar valas serta mempunyai kemampuan untuk merekayasa transaksi valas dan mendikte pasar ketimbang bank lokal.

Pemerintah dan BI juga harus membatasi jumlah staf asing yang saat ini mulai menguasai posisi penting di perbankan kita karena sulit mengharapkan mereka memikirkan kepentingan nasional.

Keempat, pasar derivatif di Indonesia saat ini tidak berkembang sehingga apabila nasabah memerlukan instrumen derivatif, seperti forward, foreign exchange swap, maupun option, untuk melakukan hedging (lindung nilai) atas kewajiban valuta asing mereka, terbatas sekali bank yang mau memberikan fasilitas untuk transaksi ini kepada nasabahnya.

Jadi, jika terlihat adanya indikasi rupiah akan mengalami tekanan, terjadilah kepanikan dan mereka ramai-ramai beli dollar AS di pasar spot yang menambah tekanan lebih berat lagi pada rupiah. BI harus mencarikan upaya agar pasar derivatif dapat berkembang atau untuk sementara waktu menyediakan fasilitas re-swap bagi perbankan ke BI.

Kelima, telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya akibat adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan BI. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh BI dengan tujuan mengendalikan tekanan terhadap rupiah, tetapi tak berdampak pada stabilitas rupiah.

Kredibilitas tim ekonomi di kabinet juga sudah mengalami kemerosotan yang luar biasa. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan bahwa mereka akan dapat membawa perekonomian ke arah yang lebih baik. Indonesia keadaannya semakin amburadul. Wajar kalau sebagian besar pelaku pasar dan dunia usaha kecewa berat terhadap paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah beberapa hari lalu karena terkesan pemerintah tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Harapan pelaku pasar begitu tinggi bahwa pemerintah akan melakukan langkah konkret yang segera dapat diharapkan meredam gejolak rupiah, ternyata yang keluar hanya rencana jangka panjang yang normatif dan tidak berdampak langsung pada masalah yang ada. Harapan kini tinggal pada BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, walaupun seharusnya pemerintah menyadari bahwa dukungan sektor fiskal sangat menentukan bagi keberhasilan sektor moneter.

Keenam, untuk mengatasi pelemahan rupiah, pemerintah perlu menempuh cara tepat dengan mengambil solusi ekonomi seperti mengurangi defisit, mengurangi subsidi demi sehatnya fiskal nasional tanpa harus menimbulkan dampak tidak baik terhadap rakyat bawah yang justru harus diberi proteksi.

# Farial Anwar, Alumnus FE Unair

# Kompas, 3 September 2005

Hemat BBM : Langkah Solutif Krisis BBM di Indonesia*

2005-11-04T16:16:00.000+07:00

Fakta Seputar BBM

Selama delapan belas bulan terakhir harga minyak dunia telah naik dengan 36 USD per barrel, yaitu dari 24 menjadi 60 USD per barrel. Dengan kata lain, rata-rata selama sebulan, harga minyak dunia naik 2 USD per barrel. Harga minyak dunia tidak sekedar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran global, tetapi sering kali kenaikannya dipicu oleh keadaan yang eksplosif. Bom di London yang terjadi pekan lalu, serta merta menaikkan harga minyak dunia dari 60 menjadi 62 USD per barrel. Dahulu jika harga melonjak, segera OPEC dapat meredam harga dengan meningkatkan kuota produksi. Tetapi sekarang yang lebih menentukan harga BBM dipasaran dunia bukan lagi OPEC, tetapi kartel-kartel yang terdiri dari para pedagang besar minyak dunia. Permintaan minyak dunia semakin meningkat, terutama dari Cina, India dan Korea, sementara pasokan dapat dikatakan tetap, sehingga harga pasti naik. Rencana Amerika Serikat untuk menguras minyak dari Irak ternyata tidak berhasil dan keadaan di Irak serta beberapa tempat di Timur Tengah tetap eksplosif. Keadaan ini tentu semakin memicu kenaikan harga minyak dunia. AS sendiri sangat konservatif dalam kebijakan stok nasionalnya sehingga diperkirakan dapat bertahan untuk kebutuhan dalam negeri AS hingga jangka waktu enam bulan. Bandingkan ini dengan Indonesia yang rata-rata hanya dua minggu bahkan pada minggu yang lalu, pasokan BBM dalam negeri hanya cukup untuk satu minggu saja.

Fakta lain adalah meningkatnya secara terus menerus konsumsi BBM dalam negeri selama lima tahun terakhir. Rata-rata sekitar 5-6 persen per tahun. Dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun kedepan, bukan tidak mungkin konsumsi BBM dalam negeri meningkat hingga 10% per tahun. Indonesia saat ini telah berubah dibandingkan dengan keadaan 10-20 tahun yang lalu. Pada periode yang silam, jika terjadi kenaikan harga minyak dunia akan menguntungkan negara. Sekarang tidak demikian halnya, justru setiap kenaikan harga BBM dunia akan memperbesar subsidi yang dikeluarkan Pemerintah. Yang lebih menyedihkan, demikian besar subsidi yang dikeluarkan Pemerintah, tetapi tetap tidak mencapai sasaran. Sebagai contoh, mengenai harga minyak tanah. Subsidi tahun ini yang diperkirakan sekitar 70 triliun rupiah, jika Pemerintah tidak menaikkan harga BBM, akan segera melonjak menjadi 100 triliun rupiah. Artinya, setiap hari negara mengeluarkan 300 miliar rupiah untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kalangan industri serta golongan menengah ke atas.

Sementara itu Pertamina yang masih memegang monopoli distribusi juga mengalami kesulitan likuiditas karena terlambatnya pencairan subsidi oleh Pemerintah. Akibatnya, Pertamina harus meminjam uang dari bank untuk modal kerjanya dan selanjutnya Pertamina harus membayar bunga bank yang tentu menaikkan harga BBM. Kebijakan harga ganda tidak efektif dan justru menimbulkan distorsi. Hal ini perlu diingatkan karena Pemerintah tampaknya akan menaikkan harga BBM untuk industri. Memang kebijakan ini tampaknya rasional dan populis. Tetapi sebenarnya, semakin besar perbedaan harga minyak tanah dan solar untuk rumah tangga dan industri, akan semakin mendorong penyelundupan minyak dari rumah tangga dan akan lari ke industri. Harga BBM di Indonesia adalah yang terendah kecuali dibandingkan dengan negara di Timur Tengah. Bahkan harga di Indonesia lebih rendah dari Timor Leste dan Laos yang jauh lebih miskin dari kita.

Hemat BBM

Hemat energi atau BBM adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis BBM yang terjadi di Indonesia. Penghematan ini harus kita mulai sejak dini dan mulai dari hal-hal yang mungkin terlihat kecil seperti hemat listrik (mematikan computer, AC, dan barang-barang elektronik lain bila tidak dipakai), mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Untuk pemerintah sendiri, salah satu solusi untuk krisis BBM ini ialah dengan membuat batasan-batasan yang berkaitan dengan pemakaian BBM, terutama untuk sektor transportasi, karena pada sector ini penghematan akan sangat besar. Sayangnya, kebijakan penghematan di sektor ini belum terlihat. Rencana kenaikan PPn BM untuk mobil super mewah, tak akan banyak berarti, karena mobil seperti itu tidak banyak dipakai oleh pemilik, lagi pula jumlahnya sangat sedikit. Hal lain yang dapat dilakukan juga ialah pengharusan pemakaian Pertamax untuk mobil kelas 2.500 cc ke atas, hal ini takkan memberatkan, karena pemilik mobil ber cc besar tersebut pada umumnya dari kalangan atas. Kebijakan semacam itu sangat dibutuhkan untuk menekan penghematan BBM.

Penghematan BBM atau energi ini telah menekan pemakaian listrik sampai 900 megawatt (MW) pada saat beban puncak pukul 17.00-22.00, khususnya di pusat pengaturan beban listrik Jawa-Bali di Gandul, Jakarta. Secara lebih detil, dari PLN sendiri diperoleh data bahwa penggunaan listrik Jawa-Bali peroide 11-19 Juli 2005 mampu mengurangi beban setara dengan 85 juta kilowatthaour (kWh). Dari jumlah itu berarti PLN telah menghemat BBM sebesar 3-3,5 juta liter atau senilai Rp 23,7 miliar. Jumlah rupiah yang dihemat tersebut cukup signifikan. Secara matematis jika gerakan penghematan dilakukan akan menghemat Rp 78,9 miliar per bulan atau hampir Rp 1 triliun per tahun. Angka itu akan makin besar manakala penghematan sudah merata dan sudah lebih dihayati dan dilaksanakan masyarakat. Pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan pemakaian BBM ini memang sangat diharapkan. Bukan cuma masalah energi yang mahal, tetapi juga masalah ketidakefisienan kita dalam memanfaatkan energi. Perhitungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan bahwa penggunaan energi kita sangat boros. Dibandingkan dengan Jepang, kita lebih boros empat kali lipat, dibandingkan dengan Amerika Utara lebih boros tiga kali lipat. Jika dilihat dari jumlah pemakaian, mungkin mereka lebih besar. Amerika Serikat, misalnya, tiap hari menghabiskan 2,7 juta barel (Indonesia 1,1 juta barel), tetapi dari efisiensi kita boros. Perhitungan efisiensi energi itu berdasarkan pada perbandingan antara jumlah konsumsi terhadap produk domestik bruto (ini dinamakan intensitas) dan pertumbuhan konsumsi energi terhadap pertumbuhan ekonomi (elastisitas).

*) disampaikan pada Pertamina Youth Program 2005

Economic Hit Man

2005-11-04T16:11:00.000+07:00

John Perkins merupakan salah seorang mantan “anggota perusak ekonomi” atau economic hit man. Dalam bukunya yang berjudul Confessions of an Economic Hit Man ia menjelaskan bagaimana seorang professional yang dibayar mahal, ia membantu Amerika guna mencurangi dan menipu negara-negara miskin didunia dengan trilyunan dollar, meminjamkan mereka utang yang melebihi kemampuan mereka untuk membayar, dan kemudian menguasainya.

Buku tersebut ditulis oleh Perkins untuk didedikasikan kepada presiden di dua negara, yakni Jaime Roldos (presiden Ekuador) serta Omar Torrijos (presiden Panama). Keduanya telah terbunuh dalam kecelakaan yang mengerikan. Kecelakaan tersebut merupakan kesengajaan atau pembunuhan dikarenakan kedua presiden tersebut menolak bekerjasama dengan perusahaan, pemerintahan, dan pimpinan perbankan yang mempunyai tujuan menjadi imperium dunia (Amerika).

Economic Hit Man tersebut bertujuan untuk membangun imperium Amerika di dunia dengan merekayasa situasi dimana berbagai sumberdaya (dunia) sebisa mungkin keluar dari negara-negara didunia dan menuju Amerika, menuju berbagai perusahaan dan pemerintahan Amerika. Hal tersebut sudah dimulai sejak Perang Dunia II.

Setidaknya ada 4 (empat) langkah yang dilakukan oleh Economic Hit Man agar suatu negara dapat takluk dan dikuasai oleh Amerika, antara lain :

(1) Memberikan hutang kepada suatu negara yang ingin dikuasai melebihi kemampuan membayar dari negara tersebut. Sehingga Amerika dapat dengan mudah menuntut negara tersebut agar sesuai dengan keinginan Amerika.

(2) Apabila langkah pertama tidak berhasil, maka yang akan dilakukan selanjutnya ialah mengeluarkan “the jackals” (serigala-serigala). The jackals tersebut ialah CIA, dengan mengirimkan orang-orangnya masuk kesuatu negara, kemudian mencoba menggerakkan sebuah kudeta atau revolusi dinegara tersebut.

(3) Apabila langkah ketiga tidak berhasil, maka yang akan dilakukan oleh the jackals tersebut ialah operasi pembunuhan terhadap pemimpin negara, seperti yang terjadi pada presiden Ekuador (Jaime Roldos) dan presiden Panama (Omar Torrijos).

(4) Apabila langkah-langkah tersebut diatas juga tidak berhasil, seperti kasus Irak dimana Saddam Husein memiliki bodyguards yang tangguh dan berlapis-lapis, maka yang akan dilakukan ialah mengirimkan orang-orang (tentara) untuk membunuh dan terbunuh atau perang.

Setidaknya langkah-langkah itulah yang telah diterapkan pada beberapa negara, termasuk Indonesia (kata John Perkins). John Perkins juga menyebutkan keterkaitan Bank Dunia serta IMF dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Economic Hit Man ini, begitupun dengan peristiwa 11 September 2001.

Pilkada 2005 dan Peta Politik 2009

2005-02-04T16:29:00.000+07:00

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tengah berlangsung. Proses pilkada ini akan lebih menyibukkan dari pemilu presiden lalu. Diseluruh Indonesia ada sekitar 180 kepala daerah yang hendak diganti melalui proses pilkada. Hari-hari ini para calon sudah mulai mematut diri, sebagian daerah sudah memulai pendaftaran dan mendeklarasikan calon mereka masing-masing, bahkan ada daerah-daerah yang tengah memulai proses penghitungan suara. Para pengelola daerah yang dipimpin oleh gubernur maupun bupati selaku kepala daerah dituntut sebagai perencana sampai pelaksana bahkan pengawasan pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil akan segera menuai reaksi positif maupun sebaliknya, yakni respon negatif dari masyarakat.

Pada posisi eksekutif inilah hakekat kepemimpinan ummat yang sebenarnya. Dimana peluang untuk menegakkan proses-proses amar ma’ruf nahi munkar lebih mungkin dilakukan secara nyata. Namun pada sisi lain, tantangan serta kesibukan menjadi kepala daerah, tentu akan menguras banyak potensi dan waktu bagi si pengemban amanahnya.

Menurut hemat penulis secara umum kriteria calon kepala daerah itu setidaknya memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah kepribadian. Syarat ini merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh tiap calon kepala daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat memerlukan kepala daerah yang bersih dan jujur untuk membangun daerahnya. Karena pembangunan tidak akan ada apabila resources atau sumber daya yang ada disuatu daerah tersebut “dihabisi” oleh kepala daerahnya.

Syarat kedua adalah kompetensi atau kapabilitas. Hal ini sangat penting untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Seperti kemampuan manajemen, pengetahuan administrasi pemerintah daerah, isu soal otonomi, memahami peraturan dan undang-undang. Bagaimana menyusun suatu perencanaan, mengorganisir bawahan, menggerakkan dan memotivasi pekerja maupun masyarakat, sampai kepada peran-peran pengawasan yang seringkali dapat membawa seorang kepala daerah kepada kasus-kasus pidana maupun perdata. Kompetensi ini juga membuktikan tingkat pendidikan suatu calon kepala daerah.

Syarat ketiga ialah komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang kurang baik dapat menjadi bumerang bagi pejabat publik tersebut. Dalam hal komunikasi massa, seorang kepala daerah sangat dituntut memiliki kemampuan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Termasuk menjalin hubungan dengan media massa. Begitupun juga pentingnya koordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Koordinasi horizontal ditujukan kepada pihak-pihak yang sejajar, sedangkan koordinasi vertikal ditujukan kepada pihak-pihak yang berada dibawah atau diatas kepala daerah berdasarkan posisi pemerintahan. Karena dengan koordinasi yang baik, maka pembangunan didaerah pun akan berjalan dengan lancar.

Dan syarat yang keempat ialah kejelasan visi dan misi, artinya seorang calon kepala daerah tersebut harus punya suatu pemahaman dan pemikiran yang baik dan komprehensif atau menyeluruh (meliputi berbagai bidang atau aspek) tentang daerah yang akan dipimpinnya. Apa potensi daerah yang dapat dikembangkan, sisi-sisi mana dari daerah tersebut yang dapat di sinergikan dengan bidang-bidang lain untuk mencapai kemajuan. Calon tersebut harus mampu mengidentifikasi persoalan daerah dan bagaimana langkah-langkah yang harus digunakan untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan kondisi daerahnya, mencari peluang-peluang bahkan menciptakan peluang bagi kemajuan suatu daerah. Visi dan misi tersebut kemudian harus dapat diturunkan kembali menjadi berbagai metode-metode aplikatif dan visible untuk dapat diterapkan didaerah tersebut.

Pemilihan kepala daerah ini merupakan agenda politik nasional yang mau tidak mau harus terlaksana karena sangat menentukan berjalannya roda pemerintahan daerah yang secara langsung akan turut mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan pusat. Karena pilkada ini merupakan agenda politik, maka situasi serta konfigurasi politik nasional yang tercermin dari parpol yang ada pada saat ini turut menentukan siapa atau darimana calon yang akan menang.

Konfigurasi atau peta politik pada saat ini memang kemungkinan besar tidak jauh berubah dari pemilu 2004 yang lalu, namun perubahan tersebut dapat kita lihat dari proses pilkada saat ini. Perolehan suara dari tiap calon cukup dapat menggambarkan peta politik pada saat pemilihan berlangsung, dan besarnya perubahan peta politik tersebut juga dapat digunakan sebagai input bahan untuk memprediksi peta politik pada pemilu 2009 nanti.

Walaupun ada prediksi pilkada kali ini tidak akan menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance) disebabkan para kandidat yang maju sebagian besar adalah orang-orang lama di pemerintahan, bahkan ada calon yang merupakan kepala daerah periode sebelumnya. Namun hal ini tidaklah menjadi faktor penentu utama, karena adanya kebebasan kepada rakyat sebagai pemilih untuk memilih secara langsung kepala daerah mereka masing-masing. Dan dalam menentukan pilihannya setidaknya ada dua hal yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh pemilih dalam pilkada, yakni track record calon kepala daerah serta partai politik pendukung calon kepala daerah tersebut.

Disinilah partai-partai politik pendukung tiap calon kepala daerah akan diuji, sampai sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai politik yang dapat dilihat pada perolehan suara dari tiap calon kepala daerah. Dan setelah terpilih, maka performance dari kepala daerah tersebut juga turut mempengaruhi peta politik pada 2009 nanti, dimana citra publik yang dibentuk oleh kepala daerah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap parpol pendukung kepala daerah tersebut.

Analogi dengan grafik untuk suatu partai politik :

Penjelasan :

Dapat kita lihat pada gambar, maka besarnya gradien (y/x) grafik dalam satu tahun cukup dapat merepresentasikan gradien dalam jangka waktu lima tahun, dimana salah satu hal yang mempengaruhi gradien empat tahun setelah pilkada ialah performance dari kepala daerah tersebut, karena citra publik yang dibentuknya

Bencana Aceh : Sebuah Teguran dan Momen Kebangkitan Bagi Bangsa Indonesia

2005-01-04T16:55:00.000+07:00

Aceh yang kini telah berubah namanya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bagian dari sejarah Islam di tanah air. Potensi sumberdaya alam yang melimpah, seperti gas bumi terdapat di Aceh. Aceh adalah salah satu penghasil minyak Nilam terbesar di dunia. Minyak Nilam merupakan minyak atsiri yang sangat diperlukan di industri Fragrance dan Perfumery. Cikal bakal armada pesawat AURI Seulawah RI-001 pun adalah sumbangan rakyat Aceh. Kontribusi itu tentu belum seberapa dibandingkan simbahan peluh, darah serta air mata putra-putri terbaik Aceh yang disumbangkan untuk mengusung kibaran merah putih di bumi pertiwi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah Aceh memperoleh tempat yang terhormat di tanah air kita. Terlepas dari kekayaan dan potensinya, miris rasanya membaca pemberitaan media massa tentang Aceh, -sejak Indonesia merdeka sampai sebelum periode otonomi daerah- kekayaan alamnya nyaris tersedot ke pusat. Itu belum cukup. Tiada henti-hentinya berita duka dari provinsi ini menjadi tajuk utama. Mulai dari gerakan separatis yang memakan korban tiada henti sampai dengan berita tentang pejabat daerahnya yang didakwa menyulap dana helikopter. Mulai dari issue pelanggaran HAM -saat menyandang stempel Daerah Operasi Militer (DOM)- hingga kabar pelaksanaan syariat Islam yang setengah hati.

Kini Aceh kembali menderita, gempa tektonik dengan kekuatan 9 skala richter, yang merupakan gempa terbesar dalam abad ini, yang disertai gelombang tsunami memporak-porandakan bumi Serambi Makkah tersebut dan menelan ratusan ribu jiwa manusia. Dunia pun turut berduka, terlebih bangsa Indonesia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal karena tenggelam dapat tergolong syahid (HR Muslim), semoga para korban yang wafat, dibariskan dalam kelompok syuhada. Jeritan anak yang kehilangan orang tua maupun kerabat yang lenyap tanpa berita, membingkai liputan demi liputan. Ancaman penyakit menular di depan mata. Drama pengungsian kembali meluruhkan nurani kita. Pengungsi akibat konflik territorial belum tertangani, kini muncul gelombang dhuafa yang lebih massal.

Sudah saatnya lah bangsa ini mengevaluasi dirinya. Begitu banyak ummat Islam di negeri ini, namun perubahan apakah yang sudah terjadi ? Kemaksiatan ada dimana-mana, jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan semakin bertambah. Umar bin Khathab pernah meminta rakyatnya untuk mengevaluasi diri, sesaat ketika terjadi gempa kala itu.

Namun disisi lain ada hal positif yang timbul pasca tsunami. Banyak penduduk yang tersentuh hatinya ingin membantu korban bencana dengan yang dimilikinya, bahkan beberapa hari selepas tsunami, bantuan berupa pakaian layak pakai sudah tidak dapat diterima di beberapa posko bantuan bencana karena sudah tidak cukup untuk ditampung. Eratnya ukhuwah semakin terasa. Hal ini merupakan efek positif yang harus terus dipertahankan untuk membangun negeri ini. Kita harus saling bahu membahu satu sama lain untuk saling meringankan. Dengan seperti itu, maka Indonesia akan bangkit dan Aceh akan tergantikan dengan yang lebih baik lagi.

Bencana dan Perbuatan Manusia

2004-12-28T16:39:00.000+07:00

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar Ruum:41)

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat” (QS An Nahl : 112)

Seorang ulama’ yang bernama Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu memberi ulasan terhadap kedua ayat tersebut dengan mengatakan: “Ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana, Ia tidak akan menurunkan bala’ dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah” (Jalan Golongan Yang Selamat, 1998:149).

Kebanyakan orang memandang berbagai macam musibah yang menimpa manusia hanya dengan logika berpikir yang bersifat rasional, terlepas dari tuntutan Wahyu Ilahi. Misalnya terjadinya becana alam berupa letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, tanah longsor dan lain-lain, dianggap sebagai fenomena kejadian alam yang bisa dijelaskan secara rasional sebab-sebabnya. Demikian dengan krisis yang berkepanjangan, yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan kehidupan aman, tenteram dan sejahtera, hanya dilihat dari sudut pandang logika rasional manusia. Sehingga, solusi-solusi yang diberikan tidak mengarah pada penghilangan sebab-sebab utama yang bersifat transendental yaitu kemaksiatan umat manusia kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala Sang Pencipta Jagat Raya, yang ditanganNyalah seluruh kebaikan dan kepadaNya lah dikembalikan segala urusan.

Bila umat manusia masih terus menerus menentang perintah-perintah Allah, melanggar larangan-laranganNya, maka bencana demi bencana, serta krisis demi krisis akan datang silih berganti sehingga mereka betul-betul bertaubat kepada Allah.

Marilah kita lihat keadaan di sekitar kita. Berbagai macam praktek kemaksiatan terjadi secara terbuka dan merata di tengah-tengah masyarakat. Perjudian marak dimana-mana, prostitusi demikian juga, narkoba merajalela, pergaulan bebas semakin menjadi-jadi, minuman keras menjadi pemandangan sehari-hari, korupsi dan manipulasi telah menjadi tradisi serta pembunuhan tanpa alasan yang benar telah menjadi berita setiap hari.

Pertanyaannya sekarang, mengapa segala kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini? Jawabannya adalah tidak ditegakkannya kewajiban yang agung dari Allah Subhannahu wa Ta'ala yaitu amar ma’ruf nahi mungkar, secara serius baik oleh individu maupun pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu untuk memberantas segala macam kemungkaran secara efektif dan efisien. Karena pemerintah memiliki kekuatan dan otoritas untuk melakukan, meskipun kewajiban mengingkari kemungkaran itu merupakan kewajiban setiap individu muslim sebagaimana sabda Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ.

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya, bila tidak mampu ubahlah dengan lisannya, bila tidak mampu ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman” (Hadits shahih riwayat Muslim).

Namun harus diketahui bahwa memberantas kemungkaran yang sudah merajalela tidak hanya dilakukan oleh individu-individu, karena kurang efektif dan kadang-kadang beresiko tinggi. Sehingga kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar itu bisa dilakukan secara sempurna dan efektif oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Usman bin Affan Radhiallaahu anhu , khalifah umat Islam yang ketiga:
“Sesungguhnya Allah mencegah dengan sulthan (kekuasaan) apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur’an”

Disamping itu amar ma’ruf nahi mungkar merupakan salah satu tugas utama sebuah pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:
“Sesungguhnya kekuasaan mengatur masyarakat adalah kewajiban agama yang paling besar, karena agama tidak dapat tegak tanpa negara. Dan karena Allah mewajibkan menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar, menolong orang-orang teraniaya. Begitu pula kewajiban-kewajiban lain seperti jihad, menegakkan keadilan dan penegakan sanksi-sanksi atau perbuatan pidana. Semua ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya kekuatan dan pemerintahan” (As Siyasah Asy Syar’iyah, Ibnu Taimiyah: 171-173).

Apabila kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka sebagai akibatnya Allah akan menimpakan adzab secara merata baik kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, dalam sebuah haditst Hasan riwayat Tarmidzi:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشَكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

Artinya: “Demi Allah yang diriku berada di tanganNya! Hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, lalu kalian berdo’a namun tidak dikabulkan”.

Demikian pula Allah menegaskan di dalam QS. Al-Maidah ayat: 78-79, bahwa salah satu sebab dilaknatnya suatu bangsa adalah bila bangsa tersebut meninggalkan kewajiban saling melarang perbuatan mungkar yang muncul di kalangan mereka. Artinya: “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat”

Yang dimaksud laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhannahu wa Ta'ala . Dengan demikian supaya bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai krisis dalam kehidupan di segala bidang dan selamat dari beragam musibah dan bencana, hendaklah seluruh kaum muslimin dan para pemimpin atau penguasa mereka, bertaubat kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala dengan memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang perbuatan-perbuatan mungkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, mentaati Allah Ta’ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan dalam seluruh aspek kehidupan.

Derita Fallujah

2004-11-04T16:47:00.000+07:00

Kebenaran itu pada akhirnya akan terungkap, meski penjahat teroris AS sekuat tenaga menguburnya dalam-dalam. Itulah yang terjadi di Fallujah, kota yang tengah menangis akibat ulah keji AS dan konco-konconya. Tragedi kemanusiaan di sana ternyata menorehkan luka menyakitkan di hati yang masih punya nurani, terutama Muslim. Bagiamana tidak, masjid-masjid Fallujah kini rata dengan tanah, setidaknya itulah yang dikisahkan oleh mereka yang berhasil lolos dari sergapan timah panas sang agresor AS.

Fallujah yang panjang dan luasnya mencapai 4 km itu dihuni oleh lebih 70 menara masjid. Menara-menara itulah yang menjadikan Fallujah unik ketimbang kota-kota lainnya. Orang-orang menyebutnya sebagai kota masjid dan menara.

Penghancuran masjid-masjid itu sangat mencolok mata. Di kampung Al-Jaulan, tempat duel sengit pejuang Irak versus pencaplok AS meletus, dengan tanpa henti-hentinya pesawat tempur AS menghujani lokasi itu dengan bom-bom, tak ayal dua masjid besar yaitu masjid Abu Ayyub dan masjid Asy-Syekh Zamil hancur berantakan.

Di kampung Nazzal, yang juga termasuk lokasi pertempuran hebat sejak sang agresor AS masuk ke Fallujah, tercatat sedikitnya 4 masjid porak-poranda, yaitu masjid Al-Firdaus, Al-Baraah, Al-Hidayah dan masjid Haji Nazzal.

Di kampung Adh-Dhabbat, di pintu gerbang wilayah itu tercatat 2 masjid besar rata dengan tanah, yaitu masjid Al-Khulafa yang memiliki 4 menara indah sebagai simbol 4 Khalifah Rasyidin dan masjid Al-Maddal.

Komplek Al-‘Askari yang beberapa bulan lalu menjadi bulan-bulanan serangan AS, di sana 2 masjid hancur, yaitu masjid Hasan dan Husen. Begitu pula masjid Muawiyyah dan Husen Syulusy di kampung Al-Jabil tak luput dari dentuman roket pencaplok AS.

Di jantung kota dan lokasi pasar, bombardir AS mengarah ke masjid Abu Ubaidah, Ar-Rawi dan Adh-Dhahi. Sejumlah saksi mata menegaskan bahwa beberapa agen berpakaian warna oranye dengan didampingi serdadu-serdadu AS dengan leluasanya merusak beberapa masjid dan bangunan-bangunan penting lainnya.

Berkaitan dengan kegetiran yang menimpa warga Fallujah, beberapa orang yang ikut mendamping rombongan Bulan Sabit Merah yang dibolehkan masuk ke Fallujah mengatakan bahwa militer AS telah menahan lebih dari 150 orang, mereka adalah anak-anak dan para orang tua yang tertahan di dalam masjid Al-Hadhrah Al-Muhamaddiyyah, dan seperti biasa AS enggan melepaskan mereka.

Itulah sekilas pemandangan Fallujah, Irak, setelah agresor AS membumi hanguskan kota tersebut dengan dalih memburu para teroris (versi AS). Hal seperti ini bukan sekali dilakukan oleh sang agresor, namun sudah berulang kali, namun dunia internasional terkesan diam seribu kata (tidak ada hal riil yang dilakukan), termasuk PBB atau bisa juga disebut dengan “United Nations Of America”.

Amerika Serikat atau sering disebut dengan negeri Paman Sam ini memilki kebijakan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi di dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah yang kaya akan minyak. Namun kebijakan ini terlihat hanya kedok belaka, bahkan dapat dikatakan bahwa negeri Paman Sam tersebut merupakan negeri munafik. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut justru mengakibatkan kehancuran dan kematian dimana-mana. Bahkan sebagian pejabat di Pentagon menyatakan keberatannya dengan kebijakan George “war” Bush yang terlihat pincang, dan malah memecah belah negara-negara Islam. Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang digembar-gemborkan AS. Namun para analis mengingatkan bahwa sebenarnya Bush sedang membangun sebuah kediktatoran dinegara-negara Islam yang bersekutu dengan AS, dan rekomendasi Pentagon itu hanya sebagai etalase semata, karena yang diinginkan oleh kebanyakan umat Muslim di dunia adalah solusi atas krisis panjang di Syria, Lebanon, termasuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Sepanjang AS masih bercokol di Irak, umat Islam di dunia akan terus bersikap curiga atas kebijakan AS

Peranan Zakat dalam Penyelesaian Krisis

2004-10-17T16:50:00.000+07:00

Manfaat Zakat Sebagai Tatanan Kehidupan Sosial

Dalam berbagai kesempatan seringkali dibicarakan tentang beberapa kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Boleh jadi sebagian dari kita sudah hafal isi kisah tersebut namun kesibukan sehari-hari membuat kita sejenak terlupa, boleh jadi sebagian dari kita sudah paham betul esensi dari kisah yang akan disampaikan di bawah ini, namun tak ada salahnya untuk sedikit merenungi kembali kisah-kisah ini dan berkaca ke lubuk hati kita. Di bagian lain kita akan lihat sejumlah ayat Qur'an yang berkenaan dengan tema utama kita kali ini.

Di suatu tempat terlihat Rasulullah saw berkumpul bersama para sahabatnya yang kebanyakan orang miskin. Sekedar menyebut beberapa nama sahabat yang hampir semuanya bekas budak, yaitu Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, Bilal, Suhayb Khabab bin Al-Arat. Pakaian mereka lusuh, berupa jubah bulu yang kasar. Tetapi mereka adalah sahabat senior Nabi, para perintis perjuangan Islam.

Serombongan bangsawan yang baru masuk islam datang ke majelis Nabi. Ketika melihat orang-orang di sekitar Nabi, mereka mencibir dan menunjukkan kebenciannya. Mereka berkata kepada Nabi, "Kami mengusulkan kepada Anda agar Anda menyediakan majelis khusus bagi kami. Orang-orang Arab akan mengenal kemuliaan kita. Para utusan dari berbagai kabilah arab akan datang menemuimu. Kami malu kalau mereka melihat kami duduk dengan budak-budak ini. Apabila kami datang menemui Anda, jauhkanlah mereka dari kami. Apabila urusan kami sudah selesai, bolehlah anda duduk bersama mereka sesuka Anda."

Uyainah bin Hishn menegaskan lagi, "Bau Salman al-Farisi mengangguku (Ia menyindir bau jubah bulu yang dipakai sahabat nabi yang miskin). Buatlah majelis khusus bagi kami sehingga kami tidak berkumpulbersama mereka. Buat juga majelis bagi mereka sehingga mereka tidak berkumpul bersama kami."

Tiba-tiba turunlah malaikat jibril menyampaikan surat al-An'am [6] ayat 52: "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka. Begitu pula mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu,yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasukorang-orang yang zalim."

Nabi saw segera menyuruh kaum fukara duduk lebih dekat lagi sehingga lutut-lutut mereka merapat dengan lutut Rasulullah saw. "Salam 'Alaikum," kata Nabi dengan keras, seakan-akan memberikan jawaban kepada usul para pembesar Quraisy.

Setelah itu, turun lagi surat al-Kahfi [18] ayat 28: "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."

Sejak itu, apabila kaum fukara ini berkumpul bersama Nabi, beliau tidak meninggalkan tempat sebelum orang-orang miskin itu pergi. Apabila beliau masuk ke majelis, beliau memilih duduk dalam kelompok mereka. Seringkali beliau berkata, "Alhamdulillah, terpuji Allah yang menjadikan di antara umatku kelompok yang aku diperintahkan bersabar bersama mereka. Bersama kalianlah hidup dan matiku. Gembirakanlah kaum fukara muslim dengan cahaya paripurna pada hari kiamat. Mereka mendahului masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, yang ukurannya 500 tahun. Mereka bersenang-senang di surga sementara orang-orang kaya tengah diperiksa amalnya."

Sekarang bukalah cermin di hati kita. Tariklah nafas sejenak untuk berkaca ke dalam cermin itu. Apakah kita seperti pembesar Quraisy yang terganggu dengan bau tubuh orang miskin. Apabila tamu datang, kota kita bersihkan dan mereka, kaum fukara, dipinggirkan. Kota baru gemerlap bila mereka disingkirkan. Pemandangan baru indah bila rumah-rumah kumuh digusur. Ah...betapa perilaku kita lebih menyerupai pembesar quraisy daripada perilaku Nabi Yang Mulia.

Dalam kesempatan lain Nabi bertemu dengan seorang sahabat, Sa'ad al-Anshari yang memperlihatkan tangannya yang melepuh karena kerja keras. Nabi bertanya, "mengapa tanganmu hitam, kasar dan melepuh?" Sa'ad menjawab, "tangan ini kupergunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Nabi yang mulia berkata, "ini tangan yang dicintai Allah," seraya mencium tangan yang hitam, kasar dan melepuh itu. Bayangkanlah, Nabi yang tangannya selalu berebut untuk dicium oleh para sahabat, kini mencium tangan yang hitam, kasar dan melepuh.

Bukalah cermin hati kita lagi. Turunlah kita ke bawah. Tengoklah jutaan tangan yang hitam dan melepuh menunggu uluran kasih sayang kita. Setelah Nabi, adakah di antara kita yang mau mencium tangan orang miskin? Bukankah dengan status yang kita miliki, gelar akademik yang kita raih, kesejahteraan yang kita nikmati, kita merasa jauh lebih pantas bila orang miskin mencium tangan kita. Kalau hati terasa berat, andaikata kultur tak mengizinkan kita berbuat hal itu, manakala ego terasa meningkat, bukankah paling tidak kita ganti rasa hormat yang seharusnya kita berikan dengan kasih sayang pada mereka. Bila Nabi mau mencium tangan mereka, maukah kita untuk paling tidak menyisihkan sebagian rezeki yang kita peroleh sebagai rasa sayang kita pada mereka.

Di atas kita telah mengutip sejumlah kisah dalam hidup Nabi. Bukankah sebagai ummatnya kita telah berikrar untuk menjadikan segala perilaku beliau sebagai contoh teladan (uswatun hasanah). Untuk menguatkan bahwa Islam sangat menonjolkan kepedulian sosial, mari kita buka Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an adalah rujukan kita yang pertama dalam hidup ini.

1. Surat al-Balad [90] ayat 10 -18
"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan Maka tidakkah sebaiknya (denganhartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalanyang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberiMAKAN pada hari kelaparan (kepada) anak YATIM yang ada hubungan kerabat, atauorang MISKIN yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang beriman dan salingberpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayangMereka (orang-orangyang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan"

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa ada dua jalan yang bisa kita pakai dalam memanfaatkan harta kita. Al-Qur'an menyarankan kita untuk mengambil jalan yang sukar dan mendaki, yaitu memerdekakan budak atau memberi makan pada anak yatim atau orang miskin. Allah tidak menjelaskan tentang jalan yang mudah, melainkan memberi contoh jalan yang sukar.

Mengapa disebut jalan yang sukar? karena kebanyakan manusia enggan atau merasa berat atau merasa sukar untuk melakukannya. Bila kita mampu mengalahkan rasa berat dan rasa sukar pada diri kita dalam beramal, maka Allah menjanjikan kita termasuk golongan yang kanan; ahli surga. Bukalah cermin hati kita sekali lagi. Apakah kita merasa sukar untuk beramal pada orang miskin dan anak yatim? Hanya cermin hati yang teramat dalam yang mampu menjawabnya dengan jujur.

2. Surat al-Ma'arij [70] ayat 19-25
"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi KIKIR, Apabila ia ditimpakesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecualiorang-orang yang mengerjakan SHALAT, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,dan orang-orang yang dalam HARTAnya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yangmeminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"

Secara tegas Allah menyebutkan bahwa keluh kesah dan kikir itu telah menjadi sifat bawaan manusia sejak ia diciptakan. Allah melukiskan sifat manusia dengan sangat baik. Bagi saya pribadi, ayat di atas telah menelanjangi sifat kita. Bukankah kalau kita tidak memiliki harta kita sering berkeluh kesah, sebaliknya, kalau memiliki banyak harta kita cenderung untuk kikir. Lalu bagaimana caranya agar sifat bawaan (keluh kesah & kikir) kita tersebut tidak menjelma atau dapat kita padamkan.

Allah menyebutkan, paling tidak, dua jalan. Pertama, mengerjakan sembahyang secara kontinu. Kedua, menyadari bahwa dalam harta yang kita miliki terkandung bagian tertentu untuk fakir miskin. Dua resep ini insya Allah akan mampu memadamkan sifat keluh kesah dan sifat kikir yang kita miliki.

Sekali lagi, bukalah cermin hati kita. Tahanlah nafas kita untuk sejenak. Tidakkah kita rasakan bagaimana Allah menyinggung perilaku buruk kita dalam ayat-ayat-Nya yang suci. Subhanallah....

3. Surat al-Qalam [68] ayat 17-33
"Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekkah) sebagaimana Kami telahmenguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa merekasungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan :insya Allah

Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, lalu mereka panggilmemanggil di pagi hari

"Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya."

Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. "Pada hari ini janganlah ada seorangMISKINpun masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niatmenghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (meonolongnya), Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benaroarng-orang yang sesat (jalan), bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)"

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telahmengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orangyang zalim."

Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela mencela Merekaberkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yangmelampaui batas.Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan(kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dariTuhan kita"

Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika merekamengetahui"

Sekelompok ayat di atas menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi sebelum masa Rasulullah. Kisah pemilik kebun di atas melukiskan dengan sangat baik betapa harta manusia itu tak ada artinya dibandingkekuasaan Allah. Kebun yang sudah sekian lama diurus dan tinggal sekejap mata saja untuk dipetik hasilnya menjadi musnah terbakar. Apa kesalahan pemilik kebun tersebut sehingga mendapat azab sedemikian rupa?

Pertama, mereka lupa bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini dilukiskan dalamayat di atas ketika mereka tidak menyebut insya Allah; mereka merasa pasti akan meraih hasil yang luar biasa. Mereka lupa bahwa sedetik kedepan kita tak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita tak tahu "skenario" Allah terhadap diri kita.

Kedua, mereka bersifat kikir. Mereka sudah bersiap-siap agar orang miskin tak bisa masuk ke kebun mereka saat panen tiba. Allah murka pada mereka. Allah turunkan azab-Nya pada mereka. Di akhir ayat Allah mengingatkan bahwa azab yang Allah timpakan pada pemilik kebun hanyalah azab dunia; sedangkan azab akherat jauh lebih besar lagi!

Cermin hati kita mengatakan bahwa agar tidak tertimpa azab Allah di dunia, manakala kita memiliki kelebihan rezeki maka janganlah sungkan untuk memberi sebagian pada orang miskin. Cermin hati telah berkata, mampukah kita melaksanakan kata-hati kita?

Kalau Allah mampu memusnahkan dengan amat mudah kebun yang siap dipanen, jangan-jangan Allah pun akan memusnahkan sumber penghasilan kita, bila kita berlaku kikir! Na'udzu billah...

Demikianlah sekedar pengantar untuk pengajian kita; sekedar saling ingat mengingatkan bahwa di cermin hati kita telah tergambar sejumlah orang yang membutuhkan kepedulian kita. Persoalannya, maukah kita melihat ke dalam cermin tersebut?

Zakat Sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah di dalam pemilikan.

Disamping itu, dalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain diluar zakat. Dalam sebuah hadits dikatakan : "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat". Tetapi zakat merupakan hak terpenting di dalam harta. Karena itu ia menjadi penyerahan total kepada Allah dalam persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Zakat adalah bukti (penyerahan)".

Dalam masalah modal, Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu, antara lain: Penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal.

Misalnya, seorang memiliki uang lima juta rupiah yang tidak dikembangkan. Dia akan membayar zakat uang tersebut setiap tahunnya sebanyak 2.5 %. Dalam beberapa tahun harta yang lima juta rupiah tersebut, kecuali nishab, pasti akan habis seluruhnya. Karena itu, pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan, bukan dari itu sendiri.

Dengan demikian, sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Dengan ini pula kita dapat memahami firman Allah: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Qs. At Taubah:34)"

Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan".

Jadi, tidak mungkin terjadi bersama-sama antara penimbunan dengan zakat. Modal, sebagai modal yang tidak dikembangkan, tidak memiliki keuntungan. Tetapi, di dalamnya ada hak orang lain, yaitu penerimaan zakat. Modal, berhak mendapatkaan keuntungan setelah dikembangkan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung kerugian. Misalnya, dalam satu syarikat mudharabah (usaha bagi hasil) pemilik modal berhak mendapat keuntungan sebagai imbalan kesediaan modal tersebut menanggung kerugian, bila terjadi kerugian. Ini menunjukan perbedaan pokok dalam memandang persoalan harta sebagai modal antara Kapitalisme dan Komunisme di satu pihak dengan sistem Islam di pihak lain.

Islam telah meletakan masalah ini secara proporsional dan adil melalui semua institusi yang ada terutama melalui instansi zakat (lembaga pengelola zakat). Harta menurut Islam, kalau dikembangkan ada hak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas kesediannya menanggung resiko rugi. Pemilik modal berhak memperoleh keuntungan sebagai imbalan pengelolaan dan kesediaannya menanggung resiko kerugian.

Kepada pemilik modal diwajibkan membayar zakat setiap tahun, bukan saja dari keuntungan, tetapi juga dari modal itu sendiri. Dengan demikian, 'kelebihan nilai' yang digambarkan Karl Marx tidak akan kembali kepada pemilik modal, kecuali dalam jumlah kecil yang menjadi haknya. Selebihnya akan kembali kepada berbagai tingkatan masyarakat yang berhak menerimanya sebagai upaya mewujudkan Jaminan Sosial yang merupakan kewajiban bagi orang yang mampu (aghniya).

Tanggapan Terhadap JIL

2004-08-27T16:36:00.000+07:00

Agama, Seni, Budaya, dan Pornografi

Oleh : Dwi Arianto N¹

Sebuah Tanggapan Terhadap Opini yang dikeluarkan oleh Abd Moqsith Ghazali (Koordinator Kajian JIL Jkt) yang diterbitkan pada Kamis 26 Agustus 2004 pada harian Media Indonesia²

Islam merupakan agama yang menyeluruh dan komprehensif. Oleh karena itu agama Islam mengatur semua sendi kehidupan, termasuk masalah pornografi dan pornoaksi. Memang Islam tidak mengatur masalah perfilman seperti bagaimana caranya mengambil gambar, bagaimana caranya berpose didepan kamera, atau hal-hal lain yang bersifat teknis. Namun Islam mengatur etika yang seharusnya dilakukan antara lelaki dan perempuan, atau adab lain yang seharusnya diterapkan dalam setiap tingkahlaku seorang muslim, termasuk dalam hal berakting. Bukan berarti dengan aturan ini, lantas film atau seni menjadi terlarang atau dilarang.

Islam tidaklah anti terhadap seni, namun harus diperhatikan adab atau etika yang telah ditetapkan tersebut. Etika yang telah ditetapkan oleh Rabb semesta alam, yakni Allah swt. Apakah pantas seseorang yang mengaku muslim, yang telah bersyahadat, lalu mengingkari syahadatnya tersebut dengan cara tidak melakukan perintah-perintah Nya ?

Bukan berarti dengan aturan-aturan atau etika tersebut dunia seni merasa dikekang. Justru dengan aturan-aturan tersebut, dunia seni akan semakin berdaya guna dan berhasil guna untuk membangun bangsa. Hal tersebut harus dilakukan, yakni norma-norma agama sebagai patokan bagi dunia seni, sebab hal ini bertujuan untuk menanggulangi dekadensi moral yang saat ini sedang terjadi, terutama didunia remaja. Dengan meningkatnya moralitas masyarakat, maka bangsa Indonesia pun akan semakin maju. Dan saya yakin pada dasarnya nilai-nilai budaya asli penduduk Indonesia pun tidak menyetujui pornografi dan pornoaksi tersebut, karena budaya tersebut datangnya dari luar. Katakanlah budaya Sunda, tempat saya berada saat ini, dimana nilai-nilai moralitas sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat asli, bahkan disuatu tempat didaerah Tasik seorang wanita keluar rumah akan merasa malu apabila tanpa mengenakan kerudung.

Berdasarkan norma-norma agama serta adat budaya bangsa Indonesia tersebut, maka pornografi dan pornoaksi tidaklah pantas untuk dikonsumsi semua umur baik individu maupun kelompok, karena kecenderungannya ialah merusak moral dan budaya bangsa Indonesia. Indonesia hanya akan maju apabila disertai dengan peningkatan moral masyarakatnya.

MEGA-HASYIM, SBY-KALLA, ATAUKAH GOLPUT ?

2004-07-04T16:52:00.000+07:00

Tidak lama lagi KPU akan segera mengumumkan siapakah calon presiden dan wakil presiden yang berhak melaju ke babak selanjutnya, yakni pemilu presiden putaran ke-2. Calon yang berhak maju ke babak ini ialah 2 (dua) pasang dengan jumlah perolehan suara terbesar pada pemilu putaran pertama 5 Juli yang lalu.

Sampai dengan saat ini (21 Juli) perolehan suara sementara menunjukkan bahwa pasangan SBY-Kalla telah mengungguli pasangan yang lain dengan perolehan suara sebanyak 33,58%, disusul oleh Mega-Hasyim 26,29%, Wiranto-Salahuddin 22,21%, Amien-Siswono 15,83% dan Hamzah-Agum 3,06%. Melihat perolehan suara sementara tersebut, maka hampir dapat dipastikan bahwa pasangan yang maju ke putaran ke-2 ialah SBY-Kalla dengan Mega-Hasyim.

Pemilu menentukan arah berlayar kapal yang bernama Republik Indonesia ini, setidaknya untuk lima tahun mendatang. Untuk itu sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, maka memilih adalah suatu hak yang mau tidak mau harus dilaksanakan, yakni memilih Mega-Hasyim, SBY-Kalla, atau memilih untuk tidak memilih alias golput.

*******

SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY)- JUSSUF KALLA (JK)

Dicalonkan oleh, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Capres: H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Tempat tanggal lahir, Pacitan Jatim, 09 September 1949 .

Jabatan terakhir, Menko Polkam Kabinet Gotong Royong (2001-2004).

Pendidikan:

- AKABRI (1973).

- MA di Management Webster University Missouri USA .

Cawapres: Drs .H. Muhammad Jussuf Kalla.

Tempat tanggal lahir, Watampone Sulsel, 15 Mei 1942.

Jabatan terakhir, Menko Kesra Kabinet Gotong Royong (2001-2004).

Pendidikan:

- Fakultas Ekonomi Unversitas Hasanuddin (1967).

- The Europeen Institut of Business Administration, Fountainableu, Prancis (1977).

Kelebihan & peluang ;

- Figur SBY dan JK yang relatif lebih “bersih”

- Melejitnya suara Partai Demokrat (PD) yang dipimpin oleh SBY.

- Dukungan DPD – DPD Partai Golkar se Indonesia Timur ke JK masih kuat.

- Didukung oleh militer sipil, pengusaha dan ekonom di Jawa dan luar Jawa.

- Lebih dulu tersosialisasi.

- Dukungan finansial terutama dari Jusuf Kalla dan jaringannya

- Lebih konsentrasi kampanye karena sudah temukan pasangan pas.

- Terus mendulang simpatik rakyat, karena figur SBY

- Kemungkinan bersatunya suara keluarga besar TNI dan Golkar kepada pasangan ini

- Kualitas visi dan misi SBY-Kalla dalam menghadapi masalah-masalah dalam dan luar negeri yang lebih jelas dibandingkan pasangan Mega-Hasyim

Kekurangan & ganjalan:

- Merebaknya penolakan terhadap capres militer.

- Pengalaman pemerintahan lebih sedikit dibandingkan dengan Megawati

- Pernah terlibat pada kasus pelanggaran HAM ketika menjadi militer aktif

- Partai Demokrat sebagai mesin politiknya terhitung masih baru

- Dukungan dari asing, terutama AS (kekhawatiran campurtangan pihak asing)

*******

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI – HASYIM MUZADI.

Dicalonkan melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Capres : Megawati Soekarnoputri.

Tempat tanggal lahir, Yogyakarta , 23 Januari 1947.

Jabatan terakhir, Presiden ke 5 (2001-2004).

Pendidikan,

- Fakultas Pertanian Unpad (tidak selesai/ 1965-1967).

- Fakultas Psikologi UI (tidak selesai/1970-1972).

Cawapres: KH Ahmad Hasyim Muzadi.

Tempat tanggal lahir, Tuban Jatim, 08 Agustus 1943.

Jabatan Terakhir, Ketua Umum PBNU (1999-2004).

Pendidikan terakhir, IAIN Sunan Ampel Malang.

Kelebihan & peluang ;

- Dukungan tradisional sampai ke desa dan kuasai basis massa di pulau Jawa.

- Dukungan suara PDI-P 19 % atau 20,9 juta dari 40 juta jiwa massa Nahdatul Ulama (NU).

- Jaringan mesin politik dan fanatisme para pendukung Megawati yang sudah teruji sejak Pemilu 1999 lalu

- Bernaung dibawah kharismatik Bung Karno.

- Punya kemampuan finansial.

- Pengalaman memimpin pemerintahan dan adanya sedikit perbaikan dalam stabilitas ekonomi makro

- Kemungkinan untuk berkoalisi dengan Golkar dan PKB lebih besar daripada Partai Demokrat, hal ini karena kedekatan antar tokohnya.

Kekurangan & ganjalan ;

- Mega dianggap gagal tuntaskan kasus KKN

- Dukungan pemilih rasional di perkotaan dan luar pulau Jawa lemah.

- Warga NU terpecah, dukung Gus Sholah atau Jussuf Kalla.

- Sebagian massa NU tidak mendukung pasangan ini.

- Mega tak mendapat dukungan ke dua adiknya Rahmawati dan Sukmawati.

- Popularitas/figur dan citra Mega saat ini sedang mengalami kemerosotan

- Jatuhnya kredibilitas Mega karena pemerintahan yang dipimpinnya sarat dengan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), dinilai "rajin" menjual asset-asset negara, dan meloloskan para koruptor kelas kakap. Bahkan caleg-caleg PDI-P banyak yang korup.

- Lemah komunikasi (berpegang teguh pada diam adalah “emas” ?)

- Pola kepemimpinan Megawati yang tidak demokratis dan kurang menghargai aspirasi massa pendukungnya.

- Dukungan dari asing, terutama AS (kekhawatiran campurtangan pihak asing)

*******

GOLPUT ?

Pemilu dalam Islam memiliki fungsi ganda : Hirasatuddin dan Siyasatuddunya, keduanya mendapatkan perhatian yang sama. Dan hal itu dapat terwujud jika seorang pemimpin memiliki kafa’ah yang seimbang. Karena pemimpin bagaikan hati, jika baik maka baiklah umat, dan jika jahat maka binasalah umat.

Dalam sistem demokrasi, pemilu adalah sebuah proses untuk menuju perubahan, baik perubahan kearah kebaikan ataupun perubahan kearah kedzaliman, karena pemilu akan memilih kepala negara sebagai lembaga eksekutif atau memilih anggota parlemen sebagai lembaga legislatif, yang keduanya sama-sama berperan besar untuk menata dan membawa negara kearah yang dikehendaki.

Fakta membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dalam jumlah, akan tetapi peran dan pengaruhnya dalam percaturan politik tidak terlalu signifikan, hal itu berdampak pada :

- Rusaknya moral para pemimpin

- Maraknya penyelewengan dalam penyelenggaraan negara

- Merajalelanya kemungkaran dan kezaliman

Jika kemungkaran itu berskala nasional yang lahir dari kebijakan para pemimpin yang tidak peduli terhadap tatanan moral, maka cara yang paling efektif untuk melakukan perbaikan adalah melalui jalur kekuasaan (sulthah) yang memiliki kekuatan pula.

Kaidah fiqh mengatakan : Kewajiban yang tidak akan terlaksana kecuali dengan mengerjakan sesuatu , maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib.

Dari kaidah fiqh tersebut, maka pemilu untuk memilih pemimpin yang adil adalah wajib, maka golput adalah haram, berdasarkan kaidah : Perintah untuk mengerjakan sesuatu , berarti juga larangan untuk sebaliknya.

Dan dalam memilih haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

memberikan hak suara adalah amanah, maka harus ekstra hati-hati dalam memilih, dengan menggunakan akal dan perasaan
memberikan hak suara adalah kesaksian , maka harus diberikan kepada orang-orang yang komitmen kepada Islam, dengan memilih orang yang agamis dan nasionalis (cinta tanah air) yang memiliki kelaikan dan kemampuan untuk mengemban amanat.
memberikan hak suara adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang sarat dengan masalah, yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah
tidak memberikan hak suara kepada orang yang ambisi dan atau meminta jabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kekuasaan ini kepada orang yang memintanya dan juga tidak kepada orang yang berambisi kepadanya” (HR Bukhari)
saat melakukan proses pemilihan agar menjaga ukhuwah Islamiyah, dan menjauhkan diri dari caci maki dan adu domba.

Namun yang menjadi pertanyaan ialah: Apakah ada diantara calon pemimpin negeri ini yang akan dipilih pada pemilu putaran 2 (dua) nanti pada tanggal 20 September sesuai dengan kriteria tersebut diatas ?

Setidaknya masih ada kaidah fiqh lain, yakni fiqhul muazanaat yang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam :

menimbang antara satu maslahat dengan maslahat lain, baik dari segi volume dan kapasitasnya, dalam dan pengaruhnya, kekekalan dan kontinuitasnya. Maslahat mana yang harus didahulukan atau dipertimbangkan, dan maslahat mana yang harus digugurkan atau dikesampingkan.
menimbang antara satu kerugian dengan kerugian lain. Kerugian mana yang harus diutamakan mengantisipasinya dan mana pula yang harus ditunda atau digugurkan.
Menimbang antara maslahat dengan kerugian, bila keduanya berbenturan. Kita harus tahu kapan kita utamakan menghindari kerugian daripada mengejar maslahat. Dan kapan suatu kerugian diantisipasi untuk melindungi maslahat.

Maka pilihlah yang terbaik untuk kemajuan umat, bangsa dan negara.

Hukum dan Korupsi : Sebuah Realita di Negara Kita

2004-05-17T16:32:00.000+07:00

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Namun terkadang manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan berbuat zalim terhadap sesamanya. Banyak orang menempuh berbagai cara atau metode untuk meraih tujuannya, bahkan tidak sedikit yang melanggar aturan yang berlaku seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya.

Islam tegas mengharamkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Rasulullah saw dengan tegas mengingatkan “Allah melaknati penyuap dan pelaku suap” (HR Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban). Harus diakui, bahaya praktik ini sangat besar. Hukum dan fakta diputarbalikkan. Yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar.

Budaya KKN telah merambah hampir seluruh lini ; sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, digelari sebagai negeri nomor tiga korup terbesar setelah Nigeria dan Kamerun (The Transparancy International,2000). Hal tersebut merupakan hasil polling terhadap 99 negara dengan menggunakan skala persepsi korupsi (Corruption Perception Index-CPI) mulai dari angka 0(terkorup) sampai angka 10(terbersih). Dalam penelitian tersebut nilai CPI Indonesia 1,7. Sedikit lebih baik daripada Nigeria dan Kamerun. Sementara Denmark menyandang negara terbersih dari korupsi (CPI 10).

Persepsi itu sebenarnya tidak mengherankan. Selama orde baru, kita terbiasa dengan birokrasi yang korup dan kolutif. Ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi lainnya merupakan gejala yang menunjukkan kronisnya korupsi yang terus menggerogoti sistem kekebalan tubuh perekonomian kita. Utang luar negeri tak jarang mengalir ke sektor-sektor tak produktif atau lebih ekstrim lagi merupakan sumber dana bagi pribadi pejabat-pejabat tertentu yang bermental korup.

Bank dunia pada tahun 1999 mensinyalir 20-30% dana pinjaman luar negeri untuk Indonesia terserap kedalam birokrasi yang korup. Malangnya, selama Orde Baru, berutang malah dianggap tanda kesuksesan. Pendistorsian makna itu sayangnya tak mengugah masyarakat terhadap upaya pembodohan kolektif secara sistematis oleh rezim penguasa terhadap rakyat. Rakyat tidak tahu kalau ketika itu harga-harga lebih terjangkau daripada saat ini karena hasil utang luar negeri kepada negara-negara atau lembaga donatur seperti IMF, World Bank, dsb. Dalam kaitan internasional upaya mengundang IMF untuk menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia justru menjadi bumerang. IMF telah mendorong kehancuran ekonomi Indonesia ke jurang krisis yang sangat dalam. Namun peran internasional dalam memangkas utang luar negeri sangat besar dalam hal-hal tertentu. Terutama bila isu tersebut menyangkut negara-negara besar, misalnya isu terorisme. Terbukti, Pakistanyang mengambil garis tegas soal terorisme mendapat potongan separuh utang pokoknya. Beberapa waktu yang lalu, Turki mendapat potongan utang sebesar US$ 32 miliar hanya karena memberi pangkalan militer untuk Amerika dalam menghadapi Irak.

Korupsi menimbulkan biaya tinggi yang menyulitkan produsen. Mereka terpaksa menaikkan harga jual produk sehingga menimbulkan inflasi (cost push inflation). Disamping itu para produsen akan memilih sektor produksi yang memberi kemungkinan perolehan laba paling optimal dengan memperhitungkan unsur korupsi.

Selama pemerintahan bersifat kleptokratif (berjiwa maling), institusi hukum tidak akan mampu mengungkap berbagai kasus korupsi, kalau pun terungkap kemungkinan tidak dijatuhi hukuman akan besar. Sebab instrumen hukum telah menjadi subordinat dai kekuasaan. Ciri pemerintahan kleptokrasi memiliki kekuasaan yang terpusat ditangan eksekutif dengan cara membentuk sistem birokrasi yang kuat dan didukung oleh kekuatan militer. Pemimpin menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan lewat kekuatan birokrasi dan militer.

Warisan kleptokrasi terus membebani para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan kini Megawati Soekarno Putri. Banyak sekali kasus-kasus besar korupsi yang tidak terselesaikan secara hukum, bahkan belu diutak-atik seperti BLBI, Bank Bali, Texmaco, Penyelewengan dana nonbudgeter Bulog, Jaring Pengaman Sosial (JPS), penggelapan Kredit Usaha Tani (KUT), dll. Temua BPK dan BPKP menyebutkan bahwa penyelewengan keuangan negara selama tahun 2000 dan semester pertama tahun 2001 mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Pelaksanaan Otonomi Daerah pun yang diniatkan untuk memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri, telah pula menyebabkan terjadinya desentralisasi korupsi. Jadilah ekskalasi korupsi berkembang begitu dahsyat ke segala pelosok negeri ini. Di daerah, hampir setiap pemilihan kepala daerahdiwarnai politik uang (money politics).

Terjadinya korupsi yang demikian luar biasa mengindikasikan belum terbangunnya good governance (penyelenggaraan pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam proses politik dan pemerintahan di negeri ini. Meskipun kita sudah punya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan pelaksanaannya No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan MPR mengamanatkan kepada presiden -selaku mandataris MPR- untuk memberantas KKN dan kepala pemerintahan selalu menyatakan secara retoris keinginannya untuk memberantas korupsi di negeri ini, tetapi korupsi terus saja terjadi.

Masih hangat dalam ingatan kita, beberapa waktu yang lalu Akbar Tandjung –ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar- yang telah divonis hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas dakwaan korupsi dana nonbudgeter Bulog sebesar Rp 40 miliar dibebaskan oleh Mahkamah Agung (kasasi diterima). Ini merupakan bukti bahwa mafia peradilan di negeri kita masih mencengkram lembaga-lembaga Yudikatif. Lembaga yang seharusnya berlaku adil dan bertindak tegas terhadap para koruptor yang telah menggunakan uang rakyat unutk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Sungguh tidak adil, kalau maling ayam sampai dipukuli, pembunuh satu nyawa orang diadili selama lima tahun, bahkan sampai dibakar hidup-hidup. Tetapi maling uang negara sebesar 40 miliar rupiah, yang nilainya sangat jauh lebih besar daripada harga seekor ayam dan membunuh rakyat secara perlahan-lahan, kini bebas berkeliaran. Hukum telah menjadi budak penguasa yang dapat dipermainkan kapan pun jika penguasa menginginkannya, hukum seakan-akan telah menjadi “sahabat” bagi para koruptor, itulah realita saat ini.

Dari gambaran tersebut diatas, betapa kompleks dan kronisnya permasalahan bangsa kita. Lemahnya iman merupakan akar penyebab yang pertama. Gaya hidup hedonis seringkali menyebabkan orang melupakan iman. Gemerlap dunia telah membuat mata hati buta sehingga orang mudah terjerumus kedalam lembah haram. Karena sebetik kesejahteraan, orang jatuh khilaf dalam kekeliruan. Bila iman terpupuk secara baik, hati nurani pasti menolak untuk mengambil harta orang lain dengan cara-cara batil. Bukankah Allah swt telah berfirman “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya” (QS Al Baqarah : 189).

Pemilu, Kampanye dan Arus Pragmatisme Masyarakat

2004-01-04T16:21:00.000+07:00

Pemilu 2004 tetap akan menjadi sorotan tajam karena pemilu ini akan menjadi batu ujian pertama bagi pelaksanaan kelembagaan dan sistem politik yang baru, berdasarkan UUD yang mengalami perubahan yang mendasar. Di bawah UUD yang baru, secara de facto dapat dikatakan Indonesia hampir menganut sistem dua kamar dalam sistem perwakilan rakyat yaitu dengan adanya DPD di samping DPR. DPD secara evolusioner dapat berkembang menjadi Senat. Hal ini berlaku sebagaimana halnya negara-negara yang menganut sistem dua kamar dalam sistem perwakilannya yang umumnya telah diadopsi oleh negara-negara yang dianggap telah mapan dalam sistem politiknya atau biasa dikenal dengan sebutan negara-negara maju. Selain adanya DPD, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat, dan dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan memperoleh legitimasi konstitusional dan politik yang kuat sekali.

Hal demikian pada satu pihak akan lebih memberikan stabilitas politik, tetapi di pihak lain, kita memerlukan DPR yang lebih tangguh agar sistem pengawasan dan pengimbangan atau check and balance sebagai pilar demokrasi dapat berlangsung.

Kampanye merupakan bagian dari pesta demokrasi yang harus dilalui oleh masing-masing partai politik peserta pemilu, yang bertujuan untuk memperkenalkan parpol beserta calegnya kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat memilih parpol dan caleg tersebut. Kampanye ini merupakan sarana paling efektif disamping penggodokan kader maupun iklan-iklan di media massa. Namun kerap kali para juru kampanye (jurkam) kebablasan dalam mengutarakan visi dan misi parpolnya, sehingga cenderung obral janji.

Janji parpol yang disampaikan saat kampanye, seperti perbaikan kondisi ekonomi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perubahan struktur politik ke arah demokrasi, dan reformasi hukum yang lebih menjamin keadilan, ternyata tidak terpenuhi. Sebaliknya, korupsi di mana-mana, praktik kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semakin membabi buta, utang kian menumpuk, dan penggusuran terhadap rakyat marjinal menjadi-jadi. Parpol lupa pada nasib pemilihnya

Rakyat merasa reformasi diselewengkan mereka yang berkuasa. Itulah pelajaran berharga yang bisa diambil hikmahnya. Kenyataan reformasi tampaknya mendorong perubahan sikap rakyat. Di Yogyakarta misalnya, kini mulai lahir gejala ketidakpercayaan warga pada parpol dalam pemilu. Masyarakat banyak yang apatis tampak nyata di desa. Seandainya mereka dimintai tanggapan atas Pemilu 2004, mungkin tidak segairah tahun 1999. Sikap lain bisa berwujud golput, "memilih untuk tidak memilih".

Alasannya, di mata mereka pemilu hanya panggung obral janji, bahkan drama tipu-menipu. Pada sisi lain, muncul pula respons baru, yakni siasat "terima uangnya tanpa harus memilih parpol pemberi uang". Cara seperti ini bertujuan untuk meladeni praktik money politics dalam pemilu, menyiasati ulah parpol.

Pemilu memerlukan peran serta masyarakat, atau dengan kalimat yang lebih ekstrim, rakyat "diperlukan" hanya untuk diambil suaranya. Maka berlomba-lomba-lah para peserta Pemilu baik dari Parpol maupun dari per orangan untuk meraih simpati rakyat.

Cara-cara tersebut (bujukan dan janji-janji selama masa kampanye) merupakan cara tradisional. Ada juga yang lebih agresif yaitu dengan memberikan kompensasi instant kepada setiap masyarakat pemilih berupa uang, atau pekerjaan. Semuanya bertujuan untuk menarik masyarakat ikut terlibat di dalam Pemilu dengan memberikan suaranya kepada mereka.

Dalam menyikapi kondisi ini masyarakat terpecah, setidaknya menjadi tiga golongan. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengambil sikap memihak pada suatu kekuatan Parpol. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang berhasil ditarik Parpol untuk berpartisipasi, tetapi bisa juga merupakan orang yang mengambil posisi di luar kekuatan politik, hanya sebagai simpatisan.

Kelompok kedua adalah kelompok yang sudah 'mati rasa' dan benar-benar skeptis dengan Pemilu. Baginya, apapun yang terjadi berkaitan dengan Pemilu tidak perlu ditanggapi. Inilah kelompok yang disebut Golput.

Dan yang ketiga adalah kelompok massa mengambang, yang tidak berpijak pada suatu kubu politik dan kelompok inilah yang paling besar jumlahnya. Mereka inilah yang kini ditarik-tarik oleh kekuatan politik untuk menjadi konstituen-nya.

Disaat yang sama pada lokasi kampanye terutama lokasi kampanye parpol baru, tampak sepi. Kalaupun ada yang datang dengan atribut parpol, kehadiran mereka tidak lebih dari sekadar menonton artis dan menikmati hiburan musik dangdut.

Menipisnya antusiasme masyarakat dalam momen kampanye menjelaskan masyarakat saat ini tengah berada dalam masa transisi, yang kemudian menciptakan sebuah demokrasi semu (pseudo democracy).Pada satu sisi masyarakat tidak lagi percaya pada parpol, sementara di sisi lain keberadaan parpol masih diperlakukan sebagai satu-satunya institusi publik legal yang boleh ikut pemilu. Dengan begitu ada dua fenomena yang menjelaskan kondisi sekarang ini.

Pada pemilu 1999 orang masih memiliki idealisme yang membuat mereka sukarela mengikatkan diri pada parpol tertentu. Namun nuansa ideologis tersebut mulai pudar pada pemilu 2004, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih pragmatis, mereka merasa lebih santai berpolitik, berbeda pendapat sudah biasa, melihat pemerintahan yang jatuh pun telah biasa.

Analisa dan Fakta

Jika kita analisa pemilu 2004 ini,maka Analisa ini dimulai dengan sebuah paradigma ideal bahwa partai yang unggul (excellence) adalah organisasi yang unggul. Konsep keunggulan ditarik dari asumsi yang diperkenalkan oleh Muriel James dan Dorothy Jongeward dalam bukunya, Born to Win (1971), yang mengatakan bahwa setiap individu terlahir dengan potensi untuk menang. Konsep "menang" tidak selalu berarti "harus ada yang kalah", melainkan bahwa yang bersangkutan mampu melakukan transformasi dari ketidakberdayaan menjadi mandiri. Konsep ini digabungkan dengan tesa dari Rosabeth Moss Kanter dalam When Giants Learn to Dance (1989) yang mengatakan bahwa organisasi yang unggul dibentuk oleh individu yang unggul, yang masing-masing independen dan mampu membentuk tim dengan pola interdependen.

Dari sini ditarik asumsi dasar bahwa partai politik yang unggul adalah organisasi yang unggul, yaitu organisasi yang terdiri atas individu yang mandiri dan mampu mengembangkan kerja sama yang saling mengisi dan saling mendukung (interdependen).

Secara teoretis, maka pemenang Pemilu 2004 adalah partai politik yang masuk kategori organisasi yang paling unggul dibanding pesaingnya. Dalam hal ini, Partai Golkar adalah partai yang paling unggul secara analisa excellence institution (30 tahun berkuasa) yang dibentuk oleh excellent peoples (jumlah kader-kader unggul dengan jaringannya). Namun kenyataan di lapangan bergantung pada konteks keindonesiaan kita, yaitu konteks budaya politik elite dan konteks budaya politik massa dari bangsa Indonesia.

Budaya politik elite Indonesia hari ini mengacu nilai budaya untuk mencapai puncak kekuasaan guna tujuan kekuasaan itu sendiri. Budaya politik elite seperti ini mengacu kepada prinsip bahwa kekuasaan adalah tujuan itu sendiri, dan bukan sarana mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat. Proses politik selama lima tahun kepemimpinan Indonesia terakhir menampakkan gejala tersebut, baik di eksekutif maupun di legislatif. Sayangnya budaya politik elite ini sesuai dengan budaya politik massa yang malas dan senang menggantungkan diri.

Masyarakat kita berisi individu-individu yang tidak cukup punya karakter born to win. Masyarakat kita adalah masyarakat yang senang menggantungkan diri kepada orang lain, benda lain, atau bahkan negara lain.

Budaya politik ini sering diberi label sebagai "paternalistik", sebuah identifikasi yang menggambarkan betapa masyarakat lebih suka menggantungkan diri pada pimpinan daripada kerja keras seluruh warga.

Bahkan, dalam pemulihan ekonomi, elite kita pun terpengaruh oleh budaya tergantung itu dengan tetap menggantungkan sebagian besar program pemulihan ekonomi-khususnya yang bersifat strategis -kepada negara lain dan/atau institusi global daripada bekerja keras secara bersama-sama.

Budaya “paternalistik” tersebut terlihat masih lebih kuat walaupun partai yang berkuasa saat ini (PDI-P) belum dapat memperbaiki kondisi bangsa kearah yang lebih baik (kalau pun mempengaruhi perolehan suara, namun tidak terlalu signifikan).

Apabila kita hendak menjadikan rakyat dan demokrasi sebagai "pemenang" Pemilu, maka tugas para elite politik untuk menggeser fatwa kelembagaannya ke arah organisasi yang unggul (excellence institution) yang dibangun oleh para pendukung yang unggul pula (yang berprinsip born to win).

Wallahu’alam.